Lovelycimutz's Blog

Masalah Sosial Sebagai Efek Perubahan (Kasus Lingkungan Hidup) dan Upaya Pemecahannya

Posted on: Oktober 3, 2010

BAB 1

PENDAHULUAN

Bahwa sejak manusia mulai hidup bermasyarakat, maka sejak saat itu sebuah gejala yang disebut masalah sosial berkutat di dalamnya. Sebagaimana diketahui, dalam realitas sosial memang tidak pernah dijumpai suatu kondisi masyarakat yang ideal. Dalam pengertian tidak pernah dijumpai kondisi yang menggambarkan bahwa seluruh kebutuhan setiap warga masyarakat terpenuhi, seluruh perilaku kehidupan sosial sesuai harapan atau seluruh warga masyarakat dan komponen sistem sosial mampu menyesuaikan dengan tuntutan perubahan yang terjadi.

Pada jalur yang searah, sejak tumbuhnya ilmu pengetahuan sosial yang mempunyai obyek studi kehidupan masyarakat, maka sejak itu pula studi masalah sosial mulai dilakukan. Dari masa ke masa para Sosiolog mengumpulkan dan mengkomparasikan hasil studi melalui beragam perspektif dan fokus perhatian yang berbeda-beda, hingga pada akhirnya semakin memperlebar jalan untuk memperoleh pandangan yang komprehensif serta wawasan yang luas dalam memahami dan menjelaskan fenomena sosial.

Keberadaan masalah sosial di tengah kehidupan masyarakat dapat diketahui secara cermat melalui beberapa proses dan tahapan analitis, yang salah satunya berupa tahapan diagnosis. Dalam mendiagnosis masalah sosial diperlukan sebuah pendekatan sebagai perangkat untuk membaca aspek masalah secara konseptual, yaitu person blame approach dan system blame approach.

Person blame approach merupakan suatu pendekatan untuk memahami masalah sosial pada level individu. Diagnosis masalah menempatkan individu sebagai unit analisanya. Sedangkan pendekatan system blame approach merupakan unit analisis untuk memahami sumber masalah pada level sistem. Masalah sosial sebagai kondisi yang dapat menghambat perwujudan kesejahteraan sosial pada gilirannya selalu mendorong adanya tindakan untuk melakukan perubahan dan perbaikan. Perwujudan kesejahteraan setiap warganya merupakan tanggung jawab sekaligus peran vital bagi keberlangsungan negara.

Salah satu contoh masalah sosial yang ada ialah masalah rusaknya lingkungan hidup di sekitar kita. Potret kerusakan lingkungan menunjukkan bahwa meskipun ada perbedaan-perbedaan sifat dasar masalah-masalah lingkungan hidup, baik di negara-negara dunia ketiga maupun di negara-negara industri maju, namun implikasi dan konsekuensi logis dari kenyataan kerusakan lingkungan alam ini jelas akan menimpa semua bangsa dan seluruh umat manusia di dunia bahkan segala sumber hidup dan penghidupan, termasuk peradaban umat manusia itu sendiri.

Manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya memerlukan sumber daya alam yang berupa : tanah, air dan udara dan sumber daya alam yang lain yang termasuk ke dalam sumber daya alam yang dapat diperbaharui maupun yang tidak dapat diperbaharui. Namun demikian, harus disadari bahwa sumber daya alam yang kita perlukan mempunyai keterbatasan di dalam banyak hal, yaitu keterbatasan tentang ketersediaan menurut kuantitas dan kualitasnya. Sumber daya alam tertentu juga mempunyai keterbatasan menurut ruang dan waktu. Oleh sebab itu, diperlukan pengelolaan sumber daya alam yang baik dan bijaksana. Antara lingkungan dan manusia saling mempunyai kaitan yang erat.

Ada kalanya manusia sangat ditentukan oleh keadaan lingkungan di sekitarnya, sehingga aktivitasnya banyak ditentukan oleh keadaan lingkungan di sekitarnya. Keberadaan sumber daya alam dan sumber daya yang lain menentukan aktivitas manusia sehari-hari. Kita tidak dapat hidup tanpa udara dan air. Sebaliknya, aktivitas manusia yang sangat mempengaruhi keberadaan sumber daya dan lingkungan di sekitarnya. Kerusakan sumber daya alam banyak ditentukan oleh aktivitas manusia. Banyak kasus-kasus pencemaran dan kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh aktivitas manusia, seperti : pencemaran udara, pencemaran air, pencemaran tanah serta kerusakan hutan yang semuanya tidak terlepas dari aktivitas manusia dan pada akhirnya akan merugikan manusia itu sendiri.

Pembangunan yang mempunyai tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat tidak dapat terhindarkan dari penggunaan sumber daya alam, namun eksploitasi sumber daya alam yang tidak mengindahkan kemampuan dan daya dukung lingkungan mengakibatkan merosotnya kualitas lingkungan. Banyak faktor yang menyebabkan kemerosotan kualitas lingkungan serta kerusakan lingkungan yang dapat diidentifikasi dari pengamatan di lapangan.

Mengingat kompleksnya pengelolaan lingkungan hidup dan permasalahan yang bersifat lintas sektor dan wilayah, maka dalam pelaksanaan pembangunan diperlukan perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup yang sejalan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan, yaitu pembangunan ekonomi, sosial budaya serta lingkungan hidup yang berimbang sebagai pilar-pilar yang saling tergantung dan saling memperkuat satu sama lain.

Namun demikian, fakta di lapangan seringkali bertentangan dengan apa yang diharapkan. Hal ini terbukti dengan menurunnya kualitas lingkungan hidup dari waktu ke waktu, ditunjukkan beberapa fakta di lapangan yang dapat diamati. Hal-hal yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan hidup di daerah dalam era otonomi daerah, antara lain :

  • Ego sektoral dan daerah. Otonomi daerah yang diharapkan dapat melimpahkan sebagian kewenangan mengelola lingkungan hidup di daerah belum mampu dilaksanakan dengan baik.
  • Pendanaan yang masih sangat kurang untuk bidang lingkungan hidup. Program dan kegiatan mesti didukung dengan dana yang memadai apabila mengharapkan keberhasilan dengan baik. Walaupun begitu, namun kenyataannya tidak adanya dana dari APBN yang dialokasikan langsung ke daerah untuk pengelolaan lingkungan hidup.
  • Eksploitasi sumber daya alam masih terlalu mengedepankan keuntungan dari sisi ekonomi. Sumber daya alam seharusnya digunakan untuk pembangunan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Walaupun kenyataannya tidak demikian, eksploitasi bahan tambang hanya menguntungkan sebagian masyarakat.
  • Lemahnya penegakan hukum lingkungan, khususnya dalam pengawasan. Berkaitan dengan implementasi peraturan perundangan adalah sisi pengawasan pelaksanaan peraturan perundangan. Banyak pelanggaran yang dilakukan (pencemaran lingkungan, perusakan lingkungan), namun sangat lemah di dalam pemberian sanksi hukum.
  • Lemahnya pemahaman masyarakat tentang lingkungan hidup. Pemahaman dan kesadaran akan pentingnya lingkungan hidup sebagian masyarakat masih lemah. Tidak hanya masyarakat golongan bawah, tetapi dapat juga masyarakat golongan menegah ke atas bahkan yang berpendidikan tinggi pun masih kurang kesadarannya tentang lingkungan hidup.
  • Penerapan teknologi yang tidak ramah lingkungan. Penerapan teknologi tidak ramah lingkungan dapat terjadi untuk mengharapkan hasil yang instant dan cepat untuk dapat dinikmati.

BAB 2

INTENSITAS DAN KOMPLEKSITAS MASALAH

Rusaknya lingkungan hidup terutama masalah perubahan iklim saat ini menjadi pembicaraan yang serius karena merupakan ancaman bagi kehidupan di bumi. Perubahan iklim terjadi akibat naiknya suhu bumi yang merupakan hasil dari aktivitas manusia dan menjadi bukti gagalnya model pembangunan global yang bersandar pada eksploitasi dan ektraksi sumber daya alam secara berlebihan. Kenaikan suhu bumi 0,6º C saat ini menyebabkan banyak pihak mencari cara untuk membuat keadaan tidak menjadi lebih buruk lagi. Akibat konsentrasi karbon yang bertambah secara signifikan di atmosfer pasca Revolusi Industri, kenaikan suhu bumi diperkirakan akan naik 5º C yang berakibat pada kekacauan iklim di semua belahan bumi.

Sebagai contoh, masalah lapisan ozon yang semakin rusak dan menipis. Ozon adalah gas yang secara alami terdapat di dalam atmosfir. Penipisan lapisan ozon dan pemanasan global / perubahan iklim merupakan dua masalah yang saling terkait. Peningkatan temperatur permukaan bumi menyebabkan turunnya temperatur lapisan stratosfer. Hal ini memperlambat pemulihan lapisan ozon. Ilmuwan NASA memperkirakan bahwa akibat pemanasan global, pemulihan lapisan ozon akan terlambat 18 tahun dari perkiraan semula, yakni tahun 2068 yang semula 2050. Bahaya yang bisa timbul akibat kerusakan lapisan ozon, yaitu semakin tingginya tingkat radiasi UV-B yang dapat mencapai permukaan bumi.

Masalah rusaknya lingkungan hidup lainnya yaitu kasus Lumpur Lapindo. Tenggelamnya beberapa wilayah Kecamatan Porong, Sidoarjo karena semburan lumpur yang muncul dari kegiatan eksploitasi gas PT Lapindo Brantas adalah kasus yang paling terekspos hingga saat ini. Sejak bulan Mei 2006, lumpur panas terus-menerus mengalir dari dalam bumi dan tidak bisa dihentikan sampai sekarang. Proses pengeboran yang diduga kuat mengalami kesalahan prosedur telah membuat beberapa wilayah tersebut terhapus dari peta dan jumlahnya masih akan bertambah. Secara geografis, Kecamatan Porong mempunyai letak strategis karena berada di tengah beberapa jalur lalu lintas perekonomian antar kota dan dekat dengan beberapa kawasan industri.

Tanahnya juga sangat subur hingga aktivitas pertanian tanaman pangan juga terlaksana secara baik di sini. Akan tetapi, bencana yang terjadinya tanpa pernah diduga memporakporandakan semuanya. Lumpur panas yang menyembur dari dalam bumi dan kemudian menggenangi permukaan menjadikan beberapa bagian wilayah itu seperti kota mati yang sudah tidak bisa dihuni lagi. Ratusan orang kepala keluarga kehilangan rumah yang telah mereka bangun dengan segenap perjuangan. Beberapa ratus hektar lahan sawah produktif tidak bisa ditanami. Ruas jalan tol Surabaya Gempol boleh dikatakan hampir lumpuh. Puluhan bangunan pabrik harus berhenti beroperasi sehingga banyak pekerja kehilangan mata pencaharian. Hubungan kekerabatan yang telah terjalin erat antar anggota masyarakat di tempat itu serta terbukti mampu menyatukan mereka sebagai saudara adalah kekayaan yang tak ternilai harganya. Kini kekayaan tak berwujud itu telah hancur. Solidaritas sosial yang sudah terbangun dalam jangka waktu lama serta mampu menjadikan mereka merasa tenteram sekarang hilang.

Dampak sosial bencana tersebut mencerminkan inferiornya posisi masyarakat kecil dalam kegiatan bernegara, aktivitas bisnis dan juga pelaksanaan proses pembangunan sebagaimana halnya. Mereka terpaksa menjadi saksi yang melihat sekaligus korban yang mengalami dampak pembangunan berorientasi keuntungan materi serta kemegahan fisik. Para pelaku bisnis serta perumus kebijakan pemerintahan dalam kenyataannya kerap kali beranggapan bahwa kegiatan bisnis serta pembangunan hanya perlu dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip yang mendukung pencapaian keuntungan serta meminimalkan kerugian. Tetapi apabila para pelaku usaha bersedia memikirkannya secara lebih seksama, mereka seharusnya sadar bahwa pandangan seperti itu harus ditinggalkan.

Dalam konteks Indonesia aktual, eksploitasi kawasan tambang secara liar, pembukaan lahan tanpa mengindahkan ketentuan tata ruang, pembabatan hutan lindung, pengambilan kekayaan laut secara berlebihan justru semakin intensif terjadi. Tidak jarang terjadi pemimpin masyarakat adat yang dahulu menjadi garda terdepan pelestarian lingkungan hidup sekarang sudah ada yang beralih peran menjadi calo bagi pelepasan tanah ulayat / hutan adat untuk dieksploitasi oleh pemilik modal dari luar wilayah mereka. Ketika hutan dibalak atau pohon-pohon bakau ditebangi untuk dijadikan tambak udang akan berakibat tanah yang tidak terlindungi oleh pohon akan mengalami degradasi mutu dan bahkan longsor apabila hujan menimpa.

Berkenaan dengan kasus bencana yang menimpa beberapa wilayah di Kecamatan Porong ini, pada saat terjadinya memang PT Lapindo Brantas sudah berusaha menunjukkan tanggung jawab sosial perusahaan untuk menangani para korban. Namun yang disayangkan, Badan Pengelola Minyak dan Gas serta PT Lapindo Brantas tidak mensosialisasikan secara jelas kepada masyarakat apa yang tengah dilakukan. Padahal kegiatan eksplorasi gas dari dalam bumi merupakan kegiatan yang mempunyai resiko tinggi.

Secara keseluruhan bumi kita sedang mengalami masalah kesehatan yang cukup kompleks. Banyak media terus menyoroti kesehatan bumi yang buruk. Beberapa orang menjadi terbiasa dengan seringnya berita tentang bahaya terhadap lingkungan hidup, mungkin bahkan berpikir itu bukan masalah besar selama itu tidak mempengaruhi mereka. Karena pencemaran bumi kita kini begitu meluas, kemungkinan besar hal ini telah mengimbas lebih dari satu aspek kehidupan kita. Contoh kasus-kasus kerusakan pada lingkungan alam :

  • Kerusakan samudra. Sebagian besar ikan di samudra dikuras. Suatu laporan oleh Program Lingkungan Hidup PBB menyatakan bahwa 70% wilayah penangkapan ikan di laut sangat dieksploitasi sehingga reproduksi tidak dapat atau hanya dapat menghasilkan ikan sejumlah yang ditangkapi nelayan.
  • Kerusakan hutan. Deforestasi yang berlebihan memberikan banyak sisi negatif terhadap hutan. Lenyapnya pepohonan mengakibatkan pengurangan kapasitas bumi untuk menyerap karbon dioksida dan ini menjadi penyebab pemanasan global.
  • Limbah beracun. Pembuangan bahan berbahaya di darat maupun di laut adalah problem serius yang berpotensi mendatangkan bahaya besar bagi jutaan orang. Limbah radioaktif, logam berat, dan produk sampingan plastik adalah beberapa unsur yang dapat menyebabkan abnormalitas, penyakit dan kematian pada manusia dan hewan.
  • Bahan kimia yang semakin marak. Selama 100 tahun terakhir, hampir 100.000 bahan kimia baru telah digunakan. Bahan kimia ini akhirnya masuk ke udara, tanah, air, dan makanan kita. Bahan kimia yang telah diuji sejumlah besar dapat menyebabkan kanker atau penyakit lainnya.

BAB 3

LATAR BELAKANG MASALAH

Lingkungan hidup dan sumber-sumber kehidupan Indonesia berada di ambang kehancuran akibat overeksploitasi selama 32 tahun.  Berlakunya otonomi daerah dengan tidak disertai tanggung jawab dari pelaksana negara sementara perusakan lingkungan dan sumber kehidupan berlangsung di depan mata. Lingkungan hidup merupakan sistem kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan mahluk hidup termasuk manusia dan perilakunya yang menentukan perikehidupan serta kesejahteraan manusia dan makhluk hidup lainya.

Hutan sebagai bagian lingkungan hidup merupakan asset pembangunan yang diperlukan untuk kesejahteraan manusia yang pemanfaatannya perlu dilestarikan dan tidak menimbulkan degradasi lingkungan. Kondisi kerusakan hutan yang amat parah sekarang ini merupakan akar masalah lingkungan hidup, masalah ini merupakan ketimpangan yang terjadi dalam suatu ekosistem yang diakibatkan oleh terputusnya siklus biogeokimia karena ada unsur ekosistem yang hilang. Konversi hutan menjadi lahan non produktif terhadap lingkungan hidup merupakan salah satu penyebab timbulnya masalah, seperti : banjir, kekeringan, kemiskinan dan kelaparan yang merupakan masalah rutin berbagai daerah di Indonesia dan menjadi masalah global.

Sebenarnya akar masalah kerusakan hutan ini adalah perilaku yang tidak peduli dari pihak-pihak yang berkenaan langsung dengan hutan baik pemerintah, instansi pemegang hak hutan, ataupun masyarakat sekitar yang menganggap hutan sebagai lahan kosong tanpa pemilik, sehingga mereka merasa bebas melakukan apa saja sesuai kehendak mereka. Kepedulian terhadap hutan harus ditanamkan sedini mungkin, melalui metode sesuai dengan tahap pemahaman setiap orang.

Hutan merupakan salah satu sumber kehidupan yang mengalami ancaman karena tingginya konflik kepentingan untuk mengakses dan mengontrol sumber kehidupan tersebut. Sumber-sumber penghidupan diperlakukan sebagai aset dan komoditi  yang bisa dieksploitasi untuk keuntungan sesaat dan kepentingan kelompok tertentu. Di Indonesia, proses pengrusakan hutan alam, praktek pembakaran hutan dan lahan telah menempati urutan pertama di dunia. Hal ini membawa Indonesia menjadi negara dalam urutan ketiga pelepas emisi karbon terbesar di dunia setelah Amerika dan China. Kebakaran hutan yang terjadi pada tahun 1997-1998 telah mengakibatkan 10 juta hektar hutan Indonesia mengalami kerusakan dengan jumlah kerugian mencapai 3 milliar dolar Amerika.

Keberagaman fungsi hutan tersebut sangat memungkinkan Indonesia untuk bisa setara dan menjadi pelopor bagi negara-negara berkembang lainnya dalam hal mendesak negara-negara maju agar segera menurunkan emisi. Hutan di Indonesia tidak akan pernah menjadi baik, apabila orientasi pemerintah hanya mengejar pendapatan negara dan demi kepentingan pemodal. Bila ada seseorang yang telah melakukan pengrusakan hutan, itu artinya dia telah merugikan semua orang dunia dan merampas oksigen yang seharusnya bisa dirasakan untuk hidup.

Selain itu kerusakan hutan yang terjadi tidak berhenti begitu saja, masalah ini akan menimbulkan masalah global selanjutnya, di antaranya :

  • Global Warming. Pemanasan global dapat dipahami sebagai kejadian meningkatnya temperatur rata-rata atmosfer, laut dan daratan bumi, sebagai akibat dari efek rumah kaca. Dimana radiasi dari sinar matahari masuk dan terjebak di dalam atmosfer akibat gas rumah kaca, sehingga menaikkan suhu permukaan bumi.
  • Perubahan Iklim. Perubahan iklim sudah mulai dibicarakan pada tahun 1980 berdasarkan laporan Intergovernmental Panel On Climate Change (IPCC) yang menyatakan bahwa telah terjadi perubahan iklim yang menunjukkan adanya dampak negatif terhadap semua aspek kehidupan manusia, seperti : menghancurkan habitat dan spesies langka.
  • Terganggunya Kestabilan Ekosistem. Terjadinya konversi di hutan rawa gambut akan mempengaruhi sistem hidrologi pada hutan tersebut. Ketika pohon ditebang akan terjadi subsidensi sehingga tanah gambut yang sifatnya hidropobik tidak akan dapat lagi menyerap air. Subsidensi pada hutan rawa gambut menyebabkan bakteri pembusuk akan hidup ditanah gambut

Selain hal tersebut populasi manusia adalah ancaman terbesar dari masalah lingkungan hidup di Indonesia. Setiap orang memerlukan energi, lahan dan sumber daya yang besar untuk bertahan hidup. Namun populasi bertumbuh lebih cepat dari kemampuan bumi dan lingkungan kita untuk memperbaiki sumber daya yang ada, sehingga pada akhirnya kemampuan bumi akan terlampaui dan berimbas pada kualitas hidup manusia yang rendah. Dengan tingginya laju pertumbuhan populasi, maka jumlah kebutuhan makanan pun meningkat padahal lahan yang ada sangat terbatas. Untuk memenuhi kebutuhan makanan, maka hutan pun mulai dibabat habis untuk menambah jumlah lahan pertanian yang ujungnya juga makanan untuk manusia. Konversi hutan menjadi tanah pertanian bisa menyebabkan erosi.

Berdasarkan faktor penyebabnya, bentuk kerusakan lingkungan hidup dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu :

  • Bentuk Kerusakan Lingkungan Hidup Akibat Peristiwa Alam.

Berbagai bentuk bencana alam yang akhir-akhir ini banyak melanda Indonesia telah menimbulkan dampak rusaknya lingkungan hidup. Peristiwa alam yang berdampak pada kerusakan lingkungan hidup, antara lain :

-          Letusan gunung berapi. Letusan gunung berapi terjadi karena aktivitas magma di perut bumi yang menimbulkan tekanan kuat keluar melalui puncak gunung berapi. Bahaya yang ditimbulkan oleh letusan gunung berapi, antara lain : hujan abu vulkanik (menyebabkan gangguan pernafasan), lava panas (dapat merusak dan mematikan apa pun yang dilalui), awan panas (dapat mematikan makhluk hidup yang dilalui), gas yang mengandung racun, material padat (dapat menimpa perumahan).

-          Gempa bumi. Gempa bumi adalah getaran kulit bumi yang bisa disebabkan karena beberapa hal, antara lain : kegiatan magma /aktivitas gunung berapi, terjadinya tanah turun, maupun karena gerakan lempeng di dasar samudra. Pada saat gempa berlangsung terjadi beberapa peristiwa sebagai akibat langsung maupun tidak langsung, antara lain : berbagai bangunan roboh, tanah di permukaan bumi merekah dan jalan menjadi putus, tanah longsor akibat guncangan.

-          Angin topan. Angin topan terjadi akibat aliran udara dari kawasan yang bertekanan tinggi menuju ke kawasan bertekanan rendah. Serangan angin topan bagi negara-negara di kawasan Samudra Pasifik dan Atlantik merupakan hal yang biasa terjadi.. Serangan angin topan / puting beliung dapat menimbulkan kerusakan lingkungan hidup dalam bentuk : merobohkan bangunan, rusaknya areal pertanian dan perkebunan, membahayakan penerbangan, menimbulkan ombak besar yang dapat menenggelamkan kapal.

  • Kerusakan Lingkungan Hidup karena Faktor Manusia

Manusia sebagai penguasa lingkungan hidup di bumi berperan besar dalam menentukan kelestarian lingkungan hidup. Manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang berakal budi mampu merubah wajah dunia dari pola kehidupan sederhana sampai ke bentuk kehidupan modern seperti sekarang ini. Namun seringkali apa yang dilakukan manusia tidak diimbangi dengan pemikiran akan masa depan kehidupan generasi berikutnya. Banyak kemajuan yang diraih oleh manusia membawa dampak buruk terhadap kelangsungan lingkungan hidup. Beberapa bentuk kerusakan lingkungan hidup karena faktor manusia, antara lain :

-          Terjadinya pencemaran (pencemaran udara, air, tanah, dan suara) sebagai dampak adanya kawasan industri.

-          Terjadinya banjir, sebagai dampak buruknya drainase atau sistem pembuangan air dan kesalahan dalam menjaga daerah aliran sungai dan dampak pengrusakan hutan.

-          Terjadinya tanah longsor, sebagai dampak langsung dari rusaknya hutan.

Beberapa ulah manusia yang baik secara langsung maupun tidak langsung membawa dampak pada kerusakan lingkungan hidup, antara lain :

-          Penebangan hutan secara liar (penggundulan hutan).

-          Perburuan liar.

-          Merusak hutan bakau.

-          Penimbunan rawa-rawa untuk pemukiman.

-          Pembuangan sampah di sembarang tempat.

-          Bangunan liar di daerah aliran sungai (DAS).

BAB 4

PENANGANAN MASALAH BERBASIS MASYARAKAT

Masalah lingkungan hidup ini dapat juga ditanggulangi dengan partisipasi masyarakat yang turut serta di dalamnya. Namun sebelumnya, dapat ditelusuri lebih jauh bahwa pembangunan ekonomi yang berorientasi pada pertumbuhan telah menghasilkan krisis lingkungan hidup dunia yang ditandai dengan meningkatnya pemanasan global. Guna mengatasi masalah tersebut diperlukan suatu agenda pembangunan ekonomi yang berkelanjutan yaitu upaya yang menyerasikan antara pembangunan ekonomi dan lingkungan hidup. Untuk berpartisipasi secara aktif dihimbau semua masyarakat di dunia berkomitmen untuk menanam satu pohon baru setiap tahunnya, menyebarkan nilai-nilai lingkungan hidup. Sedangkan untuk menghadapi tantangan global masyarakat harus belajar ilmu pengetahuan dan teknologi, menghentikan eksploitasi lingkungan yang berlebih dan menghimbau dunia industri untuk berperan dalam mengatasi kerusakan lingkungan hidup dunia.

Karena itu sangat jelas bahwa semua orang di muka bumi ini dalam memanfaatkan sumber daya alam untuk kemakmuran haruslah diikuti suatu kegiatan pemeliharaan dan menjaga jangan sampai terjadi kerusakan atas sumber daya alam yang ada. Sadar atau tidak pola pembangunan ekonomi di dunia kita saat ini sudah melanggar kaidah-kaidah yang ada terhadap pemanfaatan sumber daya alam. Hal ini terlihat dari ekploitasi sumber daya alam yang berlebihan, seperti : pembabatan hutan, eksploitasi pertambangan, industrialisasi yang selalu mengejar keuntungan yang setinggi-tingginya.

Karena itu perlu diusahakan agar masyarakat umum sadar dan mempunyai kesadaran pada kelestarian lingkungan hidup, mempunyai informasi yang cukup tentang masalah-masalah yang dihadapi, dan mempunyai keberdayaan dalam berperan serta pada proses pengambilan keputusan demi kepentingan orang banyak. Sejalan dengan otonomi daerah, pelimpahan wewenang kepada pemerintah daerah di bidang pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian lingkungan mengandung maksud untuk meningkatkan peran masyarakat lokal dalam pengelolaan lingkungan hidup.

Masyarakat pun dapat juga berpartisipasi dalam melestarikan wilayah pesisir yang memiliki banyak manfaat bagi kehidupan manusia. Wilayah pesisir merupakan daerah pertemuan antara darat dan laut, ke arah darat meliputi : bagian daratan baik kering maupun terendam air yang masih dipengaruhi sifat-sifat laut, seperti pasang surut, angin laut, dan perembesan air asin. Wilayah pesisir secara umum memberikan gambaran besar, betapa kompleksitas aktivitas ekonomi dan ekologi terjadi di wilayah ini. Kompleksitas aktivitas ekonomi, seperti : perikanan, pariwisata, pemukiman, perhubungan memberikan tekanan yang cukup besar terhadap keberlanjutan ekologi wilayah pesisir, seperti : ekosistem mangrove, padang lamun dan terumbu karang.

Peranan masyarakat menjadi bagian terpenting yang tidak terpisahkan dalam upaya mengelola lingkungan pesisir dan laut. Pengelolaan lingkungan secara terpadu terbukti memberikan peluang pengelolaan yang cukup efektif. Salah satu bentuk pengelolaan yang cukup berpeluang memberikan jaminan efektifitas dalam pengimplementasiannya adalah pengelolaan berbasis masyarakat (community based management).

Komunitas masyarakat yang memiliki adat istiadat, nilai-nilai sosial maupun kebiasaan berbeda dari satu tempat ke tempat lainnya. Oleh karena itu, dalam proses pengelolaan lingkungan perlu memperhatikan masyarakat dan kebudayaannya, baik sebagai subjek maupun objek pengelolaan tersebut. Dengan memperhatikan hal ini dan kondisi fisik juga alamiah dari lingkungan pesisir dan laut, proses pengelolaannya diharapkan dapat menjadi lebih terpadu, lancar dan efektif serta diterima oleh masyarakat setempat.

Proses pengelolaan lingkungan ada baiknya dilakukan dengan lebih memandang situasi dan kondisi lokal agar pendekatan pengelolaannya dapat disesuaikan dengan kondisi lokal daerah yang akan dikelola. Pandangan ini tampaknya relevan untuk dilaksanakan di Indonesia dengan cara memperhatikan kondisi masyarakat dan kebudayaan serta unsur-unsur fisik masing-masing wilayah yang mungkin memiliki perbedaan disamping kesamaan. Peran serta masyarakat dalam pengelolaan ini lebih dikenal dengan istilah pengelolaan berbasis masyarakat.

Konsep pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan pesisir dan laut berbasis masyarakat memiliki beberapa aspek positif, yaitu :

  • Mampu mendorong timbulnya pemerataan dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan.
  • Mampu merefleksikan kebutuhan-kebutuhan masyarakat lokal yang spesifik.
  • Mampu meningkatkan manfaat lokal bagi seluruh anggota masyarakat yang ada.
  • Mampu meningkatkan efisiensi secara ekonomis maupun teknis.

Hal ini jelas menunjukkan bahwa peran masyarakat dalam pengelolaan sumber daya dan lingkungan seoptimal mungkin harus seimbang, terkoordinasi dan tersinkronisasi. Masyarakat juga mempunyai tanggung jawab dan turut berperan serta untuk menjaga kelestarian dan keberlanjutan sumber daya alam dan lingkungan. Penanggulangan kerusakan lingkungan pesisir dan laut perlu dilakukan secara hati-hati agar tujuan dari upaya dapat dicapai. Mengingat bahwa subjek dan objek penanggulangan ini terkait erat dengan keberadaan masyarakat pesisir, di mana mereka juga mempunyai ketergantungan yang cukup tinggi terhadap ketersediaan sumber daya di sekitar, seperti : ikan, udang, kepiting, kayu mangrove, maka penanggulangan kerusakan lingkungan pesisir dan laut yang berbasis masyarakat menjadi pilihan yang bijaksana untuk diimplementasikan.

Penanggulangan kerusakan lingkungan pesisir dan laut berbasis masyarakat diharapkan mampu menjawab persoalan yang terjadi di suatu wilayah berdasarkan karakteristik sumber daya alam dan sumber daya manusia di wilayah tersebut.

Tujuan khusus penanggulangan kerusakan lingkungan pesisir dan laut berbasis masyarakat dalam hal ini dilakukan untuk :

  • Meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya menanggulangi kerusakan lingkungan.
  • Meningkatkan kemampuan masyarakat untuk berperan serta dalam pengembangan rencana penanggulangan kerusakan lingkungan secara terpadu yang sudah disetujui bersama.
  • Membantu masyarakat setempat memilih dan mengembangkan aktivitas ekonomi yang lebih ramah lingkungan.
  • Memberikan pelatihan mengenai sistem pelaksanaan dan pengawasan upaya penanggulangan kerusakan lingkungan pesisir dan laut berbasis masyarakat.

Kasus lain penanganan masalah kerusakan lingkungan oleh masyarakat seperti masalah sampah. Setiap aktifitas manusia pasti menghasilkan sampah yang jumlah dan volumenya sebanding dengan tingkat konsumsi kita terhadap barang atau material yang kita gunakan sehari-hari. Kompleksitas penanganan persampahan semakin meningkat seiring dengan berkembangnya suatu kota. Kesadaran masyarakat perlu ditingkatkan lagi dengan makin rendahnya tingkat kesadaran masyarakat untuk menjaga kebersihan lingkungan.

Pengelolaan sampah terpadu berbasis masyarakat adalah suatu pendekatan pengelolaan sampah yang didasarkan pada kebutuhan dan permintaan masyarakat, direncanakan, dilaksanakan, dikontrol dan dievaluasi bersama masyarakat. Dalam pengertian ini pemeran utama dalam pengelolaan sampah adalah masyarakat.  Konsep penanganan sampah yang baik adalah penanganan sampah yang dimulai dari sumbernya. Sumber sampah yang berasal dari masyarakat, sebaiknya dikelola oleh masyarakat yang bersangkutan agar mereka bertanggung jawab terhadap sampahnya sendiri.

Berbasis masyarakat bukan berarti dalam pengoperasiannya selalu harus dilakukan oleh masyarakat, tetapi boleh juga dilakukan oleh lembaga atau badan profesional yang mampu dan diberi mandat oleh masyarakat. Yang penting adalah apa yang layak dan realistis dilakukan untuk memecahkan masalah sampah yang dihadapi oleh masyarakat tersebut. Dalam pelaksanaannya, pengelolaan sampah terpadu berbasis masyarakat sangat beragam tergantung siapa yang mengambil inisiatif, ditingkat mana kita mulai dan siapa saja yang dilibatkan. Program pengelolaan sampah terpadu berbasis masyarakat merupakan sinergi kekuatan dana dari pemerintah daerah dipadukan dengan kekuatan sosial masyarakat serta kekuatan teknologi dari para ahli.

4.1 Mengembangkan Sistem Sosial Yang Responsif

Sistem sosial yang responsif pun dapat ikut menanggulangi masalah kerusakan lingkungan yang ada. Seperti contoh, banjir besar tahun 2002 dan 2007 merupakan pengalaman pahit bagi warga Jakarta. Penyebabnya karena curah hujan yang sangat tinggi. Dalam menanggulangi banjir yang setiap tahun terjadi, Pemerintah Provinsi DKI selalu berupaya membangun kesadaran masyarakat untuk ikut serta dalam memelihara lingkungan, terutama di daerah dekat sungai. Memang hal tersebut tidak semudah membalikkan telapak tangan. Butuh waktu tidak sebentar untuk mendisiplinkan masyarakat terhadap kepedulian lingkungan yang berdampak terjadinya banjir. Misalnya, tidak membuang sampah ke sungai.

Menanggulangi banjir di Jakarta perlu peran aktif masyarakat. Pemprov DKI telah meminjam dana kepada Bank Dunia sebesar Rp 1,2 triliun hanya untuk mengeruk kali di Jakarta yang penuh sampah dan lumpur. Kalau tidak didukung oleh masyarakat dengan membuang sampah ke sungai, maka usaha Pemprov DKI akan sia-sia. Jadi, upaya meminimalkan terjadinya banjir sangat tergantung pada kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan masing-masing.

Kasus yang sama lainnya mengenai semakin menurun kualitas air sungai Surabaya. Padahal dari sungai Surabaya inilah dua juta orang menggantungkan kebutuhan air minumnya. Untuk mengembalikan kualitas kali Surabaya, yaitu memperkuat kontrol masyarakat melalui pengembangan transparansi dan peran serta masyarakat. Sungai Surabaya merupakan urat nadi kebutuhan air warga Surabaya, diawal tahun 1960 masih banyak dijumpai puluhan jenis ikan lokal yang dikonsumsi masyarakat. Setiap pagi dan sore pasti kita temui aktivitas masyarakat bantaran, antara lain setiap sore sering dijumpai bocah pinggir kali bermain dan mandi, nelayan menjaring ikan dan mancing bulus. Tingginya keanekaragaman hayati baik flora maupun fauna, teridentifikasi 112 jenis tanaman yang berkhasiat obat, puluhan jenis ular, serangga, dan merupakan sarang berbagai jenis burung air.

Industrialisasi yang tidak berwawasan lingkungan sejak tahun 1970 dengan membuang limbah industrinya ke badan sungai Surabaya tanpa melalui proses pengolahan limbah sehingga kualitas air limbahnya di bawah standar yang ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Tahun 1989. Industri tersebut umumnya membuang limbah ke sungai dalam bentuk cairan yang secara morfologis keruh dan berbau. Beberapa parameter penting yang digunakan untuk memantau kualitas air antara lain :

  • Kekeruhan. Kekeruhan akibat tingginya padatan terlarut dalam limbah yakni sebesar 100 ppm. Sedangkan padatan terlarut pada badan air sungai Surabaya mencapai 200 – 1500 ppm. Padatan terlarut yang tinggi akan menimbulkan kekeruhan yang dapat mengakibatkan : menurunkan oksigen terlarut dalam badan air yang selanjutnya menganggu suplai oksigen bagi organisme air dan menurunkan penetrasi cahaya matahari yang masuk ke dalam badan air.
  • Bahan organik. Beberapa industri juga membuang limbah yang kaya akan bahan organik, terutama pabrik pulp dan kertas. Kandungan organik yang tinggi pada perairan dapat meningkatkan eutrofikasi (pemupukan perairan) sehingga menimbulkan peledakan populasi tumbuhan air, seperti algae, phytoplankton, dan enceng gondok. Peledakan populasi ini berdampak pada meningkatnya kebutuhan oksigen terlarut dalan air.
  • Temperatur. Limbah yang dibuang oleh industri umumnya memiliki temperatur yang tinggi, terutama industri yang melakukan proses fermentasi temperatur air limbahnya lebih dari 36 derajat Celcius, tingginya temperatur ini akan berdampak pada gangguan sistem fisiologi organisme air terutama ikan yang sangat sensitive terhadap perubahan suhu drastic.
  • Kali Surabaya Bukan Tempat Sampah. Dampaknya pembuangan limbah yang menimbulkan pencemaran kali Surabaya diindikasikan dengan seringnya terjadi peristiwa kematian ikan secara masal. Air keruh, anyir dan sesekali dari dasar sungai muncul gumpalan lumpur yang amis, PDAM pun harus meningkatkan penjernihan bahan air minum. Sangat disayangkan, pemerintah dengan segala instansi yang membawahi masalah lingkungan seolah-olah tidak ikut campur dan terkesan melindungi industri pencemar menjadi bukti mereka tidak pernah benar-benar serius menangani setiap permasalahan sungai Surabaya yang menjadi tanggung jawabnya.

4.2 Pemanfaatan Modal Sosial

Memanfaatkan modal sosial juga merupakan salah satu faktor penting dalam menanggulangi masalah kerusakan sosial. Seperti kasus bencana banjir yang melanda Jakarta tahun anggaran 2008, Pemprov DKI telah mengalokasikan anggaran untuk penanggulangan banjir sebesar Rp 813,971 miliar. Itu berupa pengerukan kali, pekerjaan perbaikan pintu-pintu air, dan percepatan pembebasan lahan BKT. Selain itu pemerintah telah menyiapkan anggaran dari APBN / APBD untuk pembebasan tanah bangunan dan mempercepat proses pembayaran ganti rugi.

Kasus yang sama yaitu banjir yang merendam Jakarta sepanjang akhir ini. Masalah ini menghadang keluarga yang kembali ke rumahnya. Membersihkan kembali rumah dari lumpur yang tertinggal dan mencegah terkena penyakit akibat banjir adalah tantangan di depan mata. Penderitaan lebih berat lagi dirasakan mereka yang rumahnya rusak atau bahkan hanyut diterjang air banjir yang mengalir deras seraya membawa sampah. Di kawasan RT / RW 005 / 014 Kelurahan Bintaro, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan, yang berada di bibir Sungai Pesanggrahan, rumah-rumah yang berjarak sekitar 50 meter dari bibir sungai masih terendam.

Di dapur umum, dekat rumah para korban, masih ada kesibukan memasak oleh ibu-ibu.  Para ibu yang tergabung di dalam organisasi Program Kesejahteraan Keluarga dan Suara Ibu Peduli (SIP) juga ikut bahu-membahu membangun dapur umum. Pembagian kerja yang disosialisasikan segera tampak dalam kerja di tingkat komunitas saat mengatasi banjir. Ketika banjir surut, pembagian kerja yang jelas juga terjadi. Para ibu tetap terlibat dalam dapur umum karena meskipun air surut, tetapi banyak rumah kehilangan barang.

Para ibu juga bertanggung jawab untuk urusan mencuci baju-baju yang kotor terkena lumpur. Di daerah tersebut, meskipun ibu-ibu anggota SIP berjumlah 300 keluarga dari 700 keluarga yang kebanjiran, tetapi bantuan yang datang untuk mereka dibagi bersama dengan keluarga yang tidak menjadi anggota SIP dan koperasi simpan-pinjamnya. Di lingkungan RT tempat tinggal, saling bantu juga tidak terbatas hanya di antara warga asli, tetapi juga meliputi separuh dari 150 keluarga yang merupakan pendatang dan tinggal di rumah kos.

Orang Jakarta sering dikatakan mulai meluntur ikatan sosialnya dan menjadi lebih individual. Banjir membuktikan ikatan sosial itu tidak meluntur, walaupun bentuk ikatan sosial itu berubah dibandingkan dengan masa lalu. Ikatan sosial tersebut tidak lagi muncul dalam bentuk kesertaan di dalam organisasi kemasyarakatan yang massal atau bahkan kesertaan di dalam partai politik. Ikatan sosial itu tetap bertahan, tetapi dalam bentuk yang lebih informal dan longgar.

Modal sosial menurut definisi Robert Putnam adalah keterhubungan di antara individu melalui jaring sosial dan norma-norma saling memberi serta saling percaya di antara mereka yang mengikat dan dapat membuat masyarakat mampu menghadapi tantangan dari luar dan melangkah maju. Di dalam modal sosial ini, melalui bentuk jejaring sosialnya yang informal, perempuan juga ikut menyumbang pada ikatan sosial di masyarakat. Di dalam pertemuan arisan membicarakan kenaikan harga-harga sembako yang langsung memengaruhi mereka dan kekecewaan mereka kepada pemimpin negeri ini. Membangun modal sosial adalah proses tarik ulur yang harus ada saling percaya dan saling memberi di antara mereka.

Modal sosial bukanlah  dagangan politik. Nilai-nilai kebersamaan mesti dikembalikan kepada bagaimana kebudayaan rakyat mempertahankan dirinya tanpa komando politik. Salah satu modal sosial itu adalah tradisi bersih desa. Modal sosial seperti ini justru muncul bersama dengan datangnya banjir yang melanda banyak daerah di negeri kita.

Kondisi lain akibat banyaknya bencana yang terjadi di Indonesia, pemerintah mempunyai Undang-undang No. 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Pemerintah  juga melalui BAPPENAS telah meluncurkan program nasional yakni Rencana Aksi Nasional Pengurangan Risiko Bencana. Tujuan utamanya program ini adalah terwujudnya masyarakat yang tangguh dalam menghadapi ancaman bencana.

Pada prinsipnya, anggaran pemerintah merupakan instrumen kebijakan paling penting. Di samping itu anggaran juga mencerminkan komitmen dan pilihan-pilihan yang dibuat pemerintah. Bahkan dapat menjadi alat yang digunakan pemerintah untuk mencapai  tujuan-tujuan ekonomi dan pembangunan. Pemerintah juga dituntut untuk mendistribusikan anggaran secara tetap sasaran. Masalah akan muncul ketika Pemerintah Daerah tidak mampu mengelola dan mentranformasikan ketiga fungsi tersebut dengan efektif.

4.3 Pemanfaatan Institusi Sosial

Institusi sosial pun memeliki peran yang sangat penting bagi upaya perbaikan lingkungan hidup. Seperti dalam peraturan pemerintah yaitu Undang-Undang Ling­kungan Hidup (UULH) yang menentukan bahwa setiap orang mempunyai hak atas lingkungan yang baik dan sehat. Juga setiap orang mempunyai hak dan kewajiban untuk berperan serta dalam pengelolaan lingkungan hidup, wajib memelihara dan mencegah serta menanggulangi kerusakan dan pencemaran yang dapat merusak lingkungan.

Pemerintah harus menciptakan tempat-tempat yang menunjang lingkungan hidup, misalnya : dengan menyediakan taman-taman, hutan buatan dan pepohonan untuk penghijauan sekaligus untuk menyerap air. Sedangkan pihak swasta diminta untuk berpartisipasi dalam pengelolaan dan pemeliharaan lingkungan, menciptakan kawasan hijau yang baik sekitar pabrik dan perumahan karyawan.

Singapura sangat berhasil dalam menerapkan kesadarangan lingkungan masyarakatnya dan tidak segan untuk menerapkan sangsi yang berat dengan denda sehingga masyarakat takut membuat pelanggaran. Mereka telah banyak memetik hasil dari kesadaran tersebut bagi pembangunan negaranya. Singapura telah berubah menjadi salah satu tujuan wisata terpenting di dunia dan merupakan dambaan untuk dikunjungi karena kotanya terkenal bersih, teratur dan dekat dengan lingungan yang ditata secara baik. Seharusnya kita belajar dari negara tetangga kita itu dan menirunya tanpa berkecil hati.

Pengelolaan lingkungan termasuk pencegahan, penanggulangan kerusakan dan pencemaran serta pemulihan kualitas lingkungan telah menuntut dikembangkannya berbagai perangkat kebijaksanaan dan program serta kegiatan yang didukung oleh sistem pendukung pengelolaan lingkungan lainnya. Sifat keterkaitan dan keseluruhan  dari esensi lingkungan telah membawa konsekuensi bahwa pengelolaan lingkungan, termasuk sistem pendukungnya tidak dapat berdiri sendiri, akan tetapi terintegrasikan dan menjadi roh dan bersenyawa dengan seluruh pelaksanaan pembangunan sektor dan daerah.

Pemerintah pusat pun memberikan kesempatan kepada pemerintah daerah untuk ikut serta membantu memperbaiki lingkungan hidup yang sudah rusak parah, yaitu dengan Undang-undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan PP No. 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom, dalam bidang lingkungan hidup memberikan pengakuan politis melalui transfer otoritas dari pemerintah pusat kepada daerah :

  • Meletakkan daerah pada posisi penting dalam pengelolaan lingkungan hidup.
  • Memerlukan prakarsa lokal dalam mendesain kebijakan.
  • Membangun hubungan interdependensi antar daerah.
  • Menetapkan pendekatan kewilayahan.

Dapat dikatakan bahwa konsekuensi pelaksanaan UU No. 32 Tahun 2004 dengan PP No. 25 Tahun 2000, Pengelolaan Lingkungan Hidup titik tekannya ada pada daerah, maka kebijakan nasional dalam bidang lingkungan hidup secara eksplisit PROPENAS merumuskan program yang disebut sebagai pembangunan sumber daya alam dan lingkungan hidup. Program itu mencakup :

  • Program Pengembangaan dan Peningkatan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup.

Program ini bertujuan untuk memperoleh dan menyebarluaskan informasi yang lengkap mengenai potensi dan produktivitas sumber daya alam dan lingkungan hidup melalui inventarisasi dan evaluasi serta penguatan sistem informasi.

  • Program Peningkatan Efektifitas Pengelolaan, Konservasi dan Rehabilitasi Sumber Daya Alam.

Tujuan dari program ini adalah menjaga keseimbangan pemanfaatan dan pelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup hutan, laut, air udara dan mineral. Sasaran yang akan dicapai dalam program ini adalah dapat dimanfaatkannya sumber daya alam untuk mendukung kebutuhan bahan baku industri secara efisien dan berkelanjutan.

  • Program Pencegahan dan Pengendalian Kerusakan dan Pencemaran Lingkungan Hidup.

Tujuan program ini adalah meningkatkan kualitas lingkungan hidup dalam upaya mencegah kerusakan dan pencemaran lingkungan dan pemulihan kualitas lingkungan yang rusak akibat pemanfaatan sumber daya alam yang berlebihan serta kegiatan industri dan transportasi.

  • Program Penataan Kelembagaan dan Penegakan Hukum, Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Pelestarian Lingkungan Hidup.

Program ini bertujuan untuk mengembangkan kelembagaan, menata sistem hukum, perangkat hukum dan kebijakan serta menegakkan hukum untuk mewujudkan pengelolaan sumberdaya alam dan pelestarian lingkungan hidup yang efektif dan berkeadilan.

  • Progam Peningkatan Peranan Masyarakat dalam Pengelolaan Sumber Daya alam dan Pelestarian fungsi Lingkungan Hidup.

Tujuan dari program ini adalah untuk meningkatkan peranan dan kepedulian pihak-pihak yang berkepentingan dalam pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian fungsi lingkungan hidup.

4.3.1 Organisasi Masyarakat

Organisasi masyarakat yang ada merupakan salah satu faktor paling penting dalam mengurangi masalah lingkungan hidup yang ada. Salah satunya adalah gerakan umat Islam. Secara demografis jumlah umat Islam relatif cukup besar yaitu sekitar 1,5 milyard dan jumlah tersebut diperkirakan akan terus bertambah, umat islam mempunyai potensi yang besar dalam penyelamatan lingkungan. Oleh karena itu gerakan umat Islam untuk mengatasi krisis lingkungan dapat dimulai dari budaya di tingkat kelurga, organisasi pemerintah, lembaga keagamaan, partai politik, pondok pesantren, perguruan tinggi.

Jumlah umat Islam yang besar merupakan modal yang besar untuk melaksanakan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dengan syarat umat Islam harus memahami dan mengetahui tentang hubungan antara pembangunan ekonomi dan lingkungan hidup serta melakukannya dalam tindakan riil dalam kehidupan sehari-hari.  Jika ada komitmen dari seluruh umat Islam di dunia dalam setiap tahun , tiap orang menanam pohon maka di dunia ini akan terjadi penambahan pohon baru sekitar satu setengah milyar tiap tahunnya.

Gerakan tersebut selama enam tahun akan menghasilkan pohon baru sejumlah 9 milyar dan akan menyamai jumlah penduduk dunia. Langkah ini sangat efektif untuk mencegah terjadinya kerusakan lingkungan hidup dunia. Penanaman pohon dapat dikosentrasikan pada lahan kritis, lahan-lahan kosong di rumah tangga atau fasilitas umum.

Contoh organisasi masyarakat lainnya adalah WALHI. Dengan dukungan 33 lembaga partisipan yang terdiri dari 23 lembaga swadaya masyarakat dan 10 kelompok pencinta alam, WALHI Jogjakarta berkerja pada beberapa kawasan dalam upaya menanggulangi masalah kerusakan lingkungan, sebagai berikut :

  • Kawasan Merapi

Gunung Merapi yang mempunyai ketinggian 3100 mdpl, sekaligus merupakan salah satu gunung berapi teraktif di dunia. Gunung Merapi hingga saat ini masih kental dengan keanekaragaman hayati, budaya serta kearifan lokal masyarakatnya. Advokasi yang dilakukan WALHI Jogjakarta salah satunya adalah penolakan penetapan kawasan Gunung Merapi menjadi Taman Nasional melalui SK Mentri Kehutanan No. 134 tahun 2004.

  • Kawasan Menoreh

Pegunungan Menoreh merupakan kawasan kawasan karst, selain rentan terhadap bencana longsor, wilayah ini juga merupakan wilayah penyangga benda cagar budaya yang terletak disekitar kawasan Menoreh, salah satunya adalah Candi Borobudur. Advokasi yang dilakukan WALHI Jogjakarta di kawasan ini adalah penolakan pertambangan marmer oleh PT. Margola di dusun Selorejo Desa Ngargoretno, sekaligus penolakan Raperda pertambangan yang rencananya akan menetapkan kawasan ini sebagai kawasan tambang di Kabupaten Magelang.

  • Kawasan Perkotaan

Kota sebagai pusat pemerintahan dengan aktivitas masyarakat yang sangat kompleks merupakan daerah dengan perubahan ekologi yang sangat cepat. Permasalahan yang ada merupakan akibat dari aktifitas masyarakat yang tinggi, sehingga perlu adanya rencana pengelolaan lingkungan kota yang berkelanjutan. Advokasi yang aktif dilakukan WALHI di kawasan ini adalah mendorong agar dokumen AMDAL dan Tata Ruang dijadikan sebagai dokumen perlindungan kawasan-kawasan kota, mendorong pemerintah dan stake holder untuk melakukan perubahan terhadap kebijakan kebersihan khususnya sampah

  • Kawasan Pesisir  Selatan

Kawasan pantai selatan merupakan daerah karst dan gumuk pasir yang tersebar di 3 kabupaten di Propinsi Daerah Istimewa Jogjakarta. Advokasi di kawasan ini aktif dilakukan WALHI Jogjakarta berkaitan dengan penolakan rencana pembangunan jalur lintas selatan, penolakan pengelolaan pasir biji besi, mitigasi bencana gempa dan tsunami, serta pengembangan pariwisata berbasis masyarakat.

4.3.2 Organisasi Swasta

Organisasi swasta dapat juga ikut ambil bagian dalam upaya menanggulangi masalah kerusakan lingkungan. Salah satunya yang dilakukan oleh DML atau Dana Mitra Lingkungan yang melaksanakan suatu program yang bernama Eco City. Eco City merupakan suatu program inovatif yang melibatkan berbagai komponen di suatu kota untuk mewujudkan kota yang ramah lingkungan.  Dana Mitra Lingkungan (DML) adalah sebuah organisasi non pemerintah dengan fokus kegiatan pada masalah pencemaran lingkungan, menggelar acara Luncheon Talk dengan tema Eco City dengan menghadirkan narasumber dari Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Daerah Propinsi Jawa Barat (BPLHD Jabar) dan PT Kawasan Industri Jababeka, Tbk.

Topik ini dipilih seiring dengan makin memburuknya kualitas lingkungan hidup di Indonesia dari hari ke hari. Kondisi ini disebabkan, antara lain oleh masih banyaknya masyarakat yang tidak peduli terhadap lingkungan, masih rendahnya pengetahuan masyarakat terhadap dampak negatif dari kerusakan lingkungan serta masih beragamnya pemahaman masyarakat terhadap pentingnya menjaga kualitas lingkungan yang baik. Di samping itu, faktor kemiskinan dan masih belum berjalannya penegakan hukum lingkungan yang tegas juga berpengaruh terhadap memburuknya kualitas lingkungan.

Di Indonesia, konsep Eco City kini sedang dikembangkan oleh BPLHD Jabar yang dibagi dalam beberapa tahap. Dalam penerapannya, konsep ini antara lain meliputi sosialisasi ke sekolah-sekolah, menata atau negosiasi dengan kegiatan hulu dan hilir kota untuk partisipasi dalam program Eco City serta menata kelembagaan dan kebijakan pemerintah untuk lebih mendukung Eco city. Selain itu, ada konsep Eco Industrial Estate yang dikembangkan Kawasan Industri Jababeka Cikarang. Kawasan industri yang cukup besar ini berinisiatif untuk mengembangkan konsep yang ditawarkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dalam kerangka Program Lingkungan Hidup Indonesia Jerman tersebut, karena konsep ini mengutamakan pertumbuhan bisnis berkelanjutan yang bertumpu pada tiga pilar, yaitu lingkungan, sosial dan ekonomi. Dalam perjalanannya, Jababeka telah menjadi benchmark berbagai kawasan industri di Indonesia karena mempunyai infrastruktur lengkap, manajemen terpercaya dan inovasi yang tidak pernah berhenti.

4.3.3 Optimalisasi Kontribusi Dalam Pelayanan Sosial

Pembangunan daerah dilaksanakan untuk memberdayakan masyarakat dalam arti yang seluas-luasnya mengandung makna dimensi biofisik (kesehatan jasmani dan lingkungan) dan dimensi spiritual (kesejahteraan rohaniah). Untuk mewujudkan upaya peningkatan mutu sumber daya manusia dan lingkungan hidup yang saling mendukung dengan pendekatan paradigma sehat, memprioritaskan upaya peningkatan kesehatan lingkungan hidup dan manusia itu sendiri.

Dalam hal perbaikan lingkungan hidup, ada tantangan besar yang dihadapi daerah-daerah, yaitu semakin meluasnya gangguan penyakit dan lingkungan, semakin langkanya partisipasi masyarakat dalam menyelesaikan masalah lingkungan.  Pengendalian polusi perairan dan udara, penyediaan air bersih dan upaya pengelolaan sanitasi lingkungan lainnya harus lebih banyak mendapatkan perhatian.

Peningkatan pelayanan terus ditingkatkan, khususnya bagi golongan masyarakat yang rentan terhadap penyakit akibat rusaknya lingkungan hidup. Hal tersebut harus ditanggulangi dan pelayanan kesehatan masyarakat kota harus dikembangkan sesuai dengan perkembangan masyarakat kota.

Beberapa kegiatan yang dapat diprioritaskan, yaitu :

  • Pengelolaan lingkungan hidup berbasis masyarakat.

Partisipasi masyarakat dalam menanggulangi masalah kerusakan lingkungan sangat penting, jika masyarakat mau ambil bagian maka kerusakan lingkungan pun sedikit demi sedikit dapat diatasi.

  • Pembangunan kesehatan lingkungan.

Dalam melaksanakan pembangunan kesehatan lingkungan, masyarakat dan pemerintah harus meninjau lebih dahulu daerah-daerah yang cocok untuk pembangunan yang tidak akan merusak lingkungan hidup yang sudah ada.

  • Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi pengelolaan lingkungan sehat.

Dengan kemampuan teknologi dan ilmu pengetahuan yang sudah canggih, pemerintah dapat mengukur seberapa besar kesuburan tanah dan lingkungan untuk melakukan program pembangunan lingkungan hidup sehingga tidak akan merusak lingkungan hidup yang sudah ada.

4.3.4 Kerjasama dan Jaringan

Adanya kerjasama antara pihak pemerintah dengan pihak lain serta masyarakat dalam upaya menanggulangi masalah lingkungan sangatlah penting. Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) sedang berupaya agar Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dapat berjalan dengan efektif di daerah-daerah yang baru diberdayakan. Namun memperbaiki pendekatan pengelolaan lingkungan di Indonesia tidak akan mudah. Ada dua alasan untuk kinerja yang buruk.

Pertama, meskipun terdapat investasi yang substansial pada kebijakan lingkungan dan pengembangan kepegawaian, pelaksanaan peraturan dan prosedur di lapangan masih buruk. Kedua, banyak provinsi dan kabupaten membuat interpretasi baru mengenai peraturan-peraturan yang ada atau menciptakan prosedur peraturan yang seluruhnya baru. Karena landasan nasional ini sering diabaikan maka KLH meminta Bank Dunia agar bekerja sama dalam merevisi kebijakan yang ada dan kerangka kelembagaan AMDAL.

Kajian AMDAL, Bank Dunia mengupas masalah inti untuk menyesuaikan sistem peraturan pengelolaan lingkungan dengan perubahan kondisi desentralisasi. Kajian ini memerlukan gabungan  studi analitis,  percontohan daerah, dan dialog kebijakan di tingkat nasional maupun daerah. Sebagai contoh dua provinsi di Jawa Barat dan Kalimantan Timur meneliti bagaimana sistem AMDAL terpusat saat ini dapat divariasikan sehingga prioritas di berbagai daerah dapat ditentukan berdasarkan kapasitas dan kebutuhan yang ada. Empat studi analitis pendukung dirancang untuk memperkuat dan menentukan hasil-hasil percontohan di tingkat provinsi. Output dari studi akan menentukan pengembangan rancangan dokumen kebijakan yang menjadi dasar untuk revisi Peraturan AMDAL No. 27/1999.

Kerjasama lainnya yaitu kerjasama antara negara-negara berkembang yang membicarakan tentang perubahan iklim. Dua tahun lalu, negara-negara berkembang mengajukan pertanyaan ini dalam pembicaraan mengenai perubahan iklim. Sekitar 30 negara berkembang dari Afrika, Amerika Latin dan Kawasan Asia Pasifik ingin memanfaatkan mekanisme finansial tahap awal untuk membayar negara-negara yang telah menyelamatkan hutan tropisnya.

Sembilan negara industri telah menjanjikan dana sebesar US$155 juta untuk menjalankan inisiatif 10 tahunan tersebut. Negara-negara tersebut, meliputi : Jerman (US$59 juta), Inggris ($30 juta), Belanda ($22 juta), Australia dan Jepang (masing-masing $10 juta), Perancis dan Swiss (masing-masing $7 juta), serta Denmark dan Finlandia (masing-masing $5 juta). Nature Conservancy yang berkedudukan di Amerika juga berjanji akan memberikan $5 juta.

Fasilitas Kemitraan Karbon Hutan menjadi bukti bahwa dunia peduli terhadap nilai hutan global dan siap untuk membayarnya. Fasilitas ini terdiri dari dua komponen, yaitu dana kesiapan yang bernilai US$100 juta akan menyediakan hibah untuk membantu negara-negara membentuk sistem dan proses pemantauan dan pengaturan pemanfaatan hutan dengan cara-cara yang dapat dipercaya. Beberapa negara juga dapat menjual pengurangan emisi gas kepada Dana Karbon yang bernilai US$200 juta yang didukung oleh negara-negara kaya maupun sektor swasta dan organisasi-organisasi.

Tujuan utama fasilitas ini adalah untuk memulai pasar karbon hutan yang mendukung konservasi hutan. Saat ini, negara-negara berkembang tidak dapat menawarkan kredit karbon dari deboasasi dan degradasi hutan kepada pasar karbon yang booming senilai $30 milyar yang telah berkembang berdasarkan kesepakatan Protokol Kyoto karena dalam protokol ini negara-negara industri dapat menukarkan sebagian emisi karbon mereka dengan membeli kredit dari negara-negara berkembang yang hanya mengadakan proyek-proyek ramah lingkungan.

Banyak yang berharap bahwa karbon hutan tersebut akan dicantumkan dalam kesepakatan yang baru ketika masa komitmen pertama Protokol Kyoto berakhir pada tahun 2012. Karena dunia saat ini kehilangan sekitar 13 juta hektar hutan setahun (seluas negara Nikaragua atau Yunani), maka potensi konservasi yang dikompensasi berdasarkan karbon hutan sangat besar. Menurut perkiraan Bank Dunia, Indonesia misalnya dapat memperoleh US$400 juta sampai $2 milyar setahun dari pasar karbon hutan.

BAB 5

UPAYA PENANGANAN MASALAH

Melestarikan lingkungan hidup merupakan kebutuhan yang tidak bisa ditunda lagi dan bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah atau pemimpin negara saja, melainkan tanggung jawab setiap insan di bumi. Setiap orang harus melakukan usaha untuk menyelamatkan lingkungan hidup di sekitar kita sesuai dengan kapasitasnya masing-masing. Sekecil apa pun usaha yang kita lakukan sangat besar manfaatnya bagi terwujudnya bumi yang layak huni bagi generasi anak cucu kita kelak.

Upaya pemerintah untuk mewujudkan kehidupan adil dan makmur bagi rakyatnya tanpa harus menimbulkan kerusakan lingkungan ditindaklanjuti dengan menyusun program pembangunan berkelanjutan yang sering disebut sebagai pembangunan berwawasan lingkungan. Pembangunan berwawasan lingkungan adalah usaha meningkatkan kualitas manusia secara bertahap dengan memerhatikan faktor lingkungan. Pembangunan berwawasan lingkungan dikenal dengan nama Pembangunan Berkelanjutan. Konsep pembangunan berkelanjutan merupakan kesepakatan hasil KTT Bumi di Rio de Jeniro tahun 1992.  Di dalamnya terkandung 2 gagasan penting, yaitu :

  • Gagasan kebutuhan khususnya kebutuhan pokok manusia untuk menopang hidup.
  • Gagasan keterbatasan yaitu keterbatasan kemampuan lingkungan untuk memenuhi kebutuhan baik masa sekarang maupun masa yang akan datang.

Adapun ciri-ciri Pembangunan Berwawasan Lingkungan adalah sebagai berikut :

  • Menjamin pemerataan dan keadilan.
  • Menghargai keanekaragaman hayati.
  • Menggunakan pendekatan integratif.
  • Menggunakan pandangan jangka panjang.

Pada masa reformasi sekarang ini, pembangunan nasional dilaksanakan tidak lagi berdasarkan GBHN dan PROPENAS, tetapi berdasarkan UU No. 25 Tahun 2000, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN). Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mempunyai tujuan, di antaranya :

a)      Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

b)      Mengoptimalkan partisipasi masyarakat.

c)      Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan.

Pemerintah sebagai penanggung jawab terhadap kesejahteraan rakyatnya memiliki tanggung jawab besar dalam upaya memikirkan dan mewujudkan terbentuknya pelestarian lingkungan hidup. Hal-hal yang dilakukan pemerintah antara lain :

  • Mengeluarkan UU Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960 yang mengatur tentang Tata Guna Tanah.
  • Menerbitkan UU No. 4 Tahun 1982, tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup.
  • Memberlakukan Peraturan Pemerintah RI No. 24 Tahun 1986, tentang AMDAL (Analisa Mengenai Dampak Lingkungan).
  • Pada tahun 1991 pemerintah membentuk Badan Pengendalian Lingkungan, dengan tujuan pokoknya :

-          Menanggulangi kasus pencemaran.

-          Mengawasi bahan berbahaya dan beracun (B3).

-          Melakukan penilaian analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL).

  • Pemerintah mencanangkan gerakan menanam sejuta pohon.

Sebagai warga negara yang baik, masyarakat harus memiliki kepedulian yang tinggi terhadap kelestarian lingkungan hidup di sekitarnya sesuai dengan kemampuan masing-masing. Beberapa upaya yang dapat dilakuklan masyarakat berkaitan dengan pelestarian lingkungan hidup, antara lain :

a)      Pelestarian tanah (tanah datar, lahan miring/perbukitan)

Upaya pelestarian tanah dapat dilakukan dengan cara menggalakkan kegiatan menanam pohon atau penghijauan kembali (reboisasi) terhadap tanah yang semula gundul. Untuk daerah perbukitan atau pegunungan yang posisi tanahnya miring perlu dibangun terasering atau sengkedan, sehingga mampu menghambat laju aliran air hujan.

b)      Pelestarian udara

Udara merupakan unsur vital bagi kehidupan, karena setiap organisme bernapas memerlukan udara. Kalian mengetahui bahwa dalam udara terkandung beranekaragam gas, salah satunya oksigen. Udara yang kotor karena debu atau pun asap sisa pembakaran menyebabkan kadar oksigen berkurang. Keadaan ini sangat membahayakan bagi kelangsungan hidup setiap organisme. Maka perlu diupayakan kiat-kiat untuk menjaga kesegaran udara lingkungan agar tetap bersih, segar, dan sehat. Upaya yang dapat dilakukan untuk menjaga agar udara tetap bersih dan sehat antara lain :

-          Menggalakkan penanaman pohon atau pun tanaman hias di sekitar kita. Tanaman dapat menyerap gas-gas yang membahayakan bagi manusia. Tanaman mampu memproduksi oksigen melalui proses fotosintesis.

-          Mengupayakan pengurangan emisi atau pembuangan gas sisa pembakaran, baik pembakaran hutan maupun pembakaran mesin. Salah satu upaya pengurangan emisi gas berbahaya ke udara adalah dengan menggunakan bahan industri yang aman bagi lingkungan, serta pemasangan filter pada cerobong asap pabrik.

c)      Mengurangi atau bahkan menghindari pemakaian gas kimia yang dapat merusak lapisan ozon di atmosfer. Gas freon yang digunakan untuk pendingin pada AC maupun kulkas serta dipergunakan di berbagai produk kosmetika adalah gas yang dapat bersenyawa dengan gas ozon, sehingga mengakibatkan lapisan ozon menyusut. Lapisan ozon adalah lapisan di atmosfer yang berperan sebagai filter bagi bumi, karena mampu memantulkan kembali sinar ultraviolet ke luar angkasa yang dipancarkan oleh matahari.

d)     Pelestarian hutan

Eksploitasi hutan yang terus menerus berlangsung sejak dahulu hingga kini tanpa diimbangi dengan penanaman kembali, menyebabkan kawasan hutan menjadi rusak. Padahal hutan merupakan penopang kelestarian kehidupan di bumi, sebab hutan bukan hanya menyediakan bahan pangan maupun bahan produksi juga penghasil oksigen, penahan lapisan tanah, dan menyimpan cadangan air. Upaya yang dapat dilakukan untuk melestarikan hutan :

-          Reboisasi atau penanaman kembali hutan yang gundul.

-          Melarang pembabatan hutan secara sewenang-wenang.

-          Menerapkan sistem tebang pilih dalam menebang pohon.

-          Menerapkan sistem tebang tanam dalam kegiatan penebangan hutan.

-          Menerapkan sanksi yang berat bagi mereka yang melanggar ketentuan mengenai pengelolaan hutan.

e)      Pelestarian laut dan pantai

Seperti halnya hutan, laut juga sebagai sumber daya alam potensial. Kerusakan biota laut dan pantai banyak disebabkan karena ulah manusia. Pengambilan pasir pantai, karang di laut, pengrusakan hutan bakau, merupakan kegatan-kegiatan manusia yang mengancam kelestarian laut dan pantai.

Adapun upaya untuk melestarikan laut dan pantai dapat dilakukan dengan cara :

-          Melakukan reklamasi pantai dengan menanam kembali tanaman bakau di areal sekitar pantai.

-          Melarang pengambilan batu karang yang ada di sekitar pantai maupun di dasar laut, karena karang merupakan habitat ikan dan tanaman laut.

-          Melarang pemakaian bahan peledak dan bahan kimia lainnya dalam mencari ikan.

-          Melarang pemakaian pukat harimau untuk mencari ikan.

f)       Pelestarian flora dan fauna

Kehidupan di bumi merupakan sistem ketergantungan antara manusia, hewan, tumbuhan, dan alam sekitarnya. Terputusnya salah satu mata rantai dari sistem tersebut akan mengakibatkan gangguan dalam kehidupan. Oleh karena itu, kelestarian flora dan fauna merupakan hal yang mutlak diperhatikan demi kelangsungan hidup manusia. Upaya yang dapat dilakukan untuk menjaga kelestarian flora dan fauna di antaranya adalah : mendirikan cagar alam dan suaka margasatwa, melarang kegiatan perburuan liar, menggalakkan kegiatan penghijauan.

Mentri lingkungan hidup juga merencanakan beberapa program sebagai upaya penanganan masalah kerusakan lingkungan hidup, antara lain :

  • Program Adiwiyata

Adiwiyata adalah tempat yang baik dan ideal dimana dapat diperoleh segala ilmu pengetahuan dan berbagai norma serta etika yang dapat menjadi dasar manusia menuju terciptanya kesejahteraan hidup kita dan menuju kepada cita-cita pembangunan berkelanjutan. Tujuan program Adiwiyata adalah menciptakan kondisi yang baik bagi sekolah untuk menjadi tempat pembelajaran dan penyadaran warga sekolah

  • Program Adipura

Adipura, merupakan salah satu upaya menangani limbah padat domestik di perkotaan. Dalam perkembangannya, lingkup kerja Program Adipura difokuskan pada upaya untuk mendorong kota-kota di Indonesia menjadi kota  Bersih dan Hijau. Ada dua kegiatan pokok dalam penanganan limbah domestik dan ruang terbuka hijau di perkotaan, yaitu : memantau dan mengevaluasi kinerja pengelolaan lingkungan perkotaan berdasarkan pedoman dan kriteria yang ditetapkan untuk menentukan peringkat kinerja kota serta meningkatkan kapasitas pemerintah daerah dalam pengelolaan lingkungan perkotaan.

  • Program Amdal

AMDAL adalah kajian mengenai dampak besar dan penting untuk pengambilan keputusan suatu usaha dan kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan kegiatan (Peraturan Pemerintah No. 27 tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan). Manfaat dari AMDAL , ialah : bahan bagi perencanaan pembangunan wilayah, membantu proses pengambilan keputusan tentang kelayakan lingkungan hidup dari rencana usaha, memberi masukan untuk penyusunan disain rinci teknis dari rencana usaha, memberi masukan untuk penyusunan rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup, memberi informasi bagi masyarakat atas dampak yang ditimbulkan dari suatu rencana usaha

  • Program Balai Kliring Keanekaragaman Hayati Nasional

Indonesia telah meratifikasi Konvensi Keanekaragaman Hayati dalam bentuk Undang-Undang No. 5 Tahun 1994 tentang Pengesahan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Keanekaragaman Hayati. Sesuai dengan mandat yang tercantum dalam pasal 18 (3) dari Konvensi tersebut maka Kementerian Lingkungan Hidup sebagai National Focal Point dari Konvensi Keanekaragaman Hayati membangun Balai Kliring Keanekaragaman Hayati Indonesia berbasis internet.

  • Program Diklat Lingkungan

Pendidikan dan pelatihan lingkungan hidup memiliki peranan yang sangat penting dan strategis dalam upaya meningkatkan sumber daya manusia (SDM) bidang lingkungan hidup. Melalui pendekatan metode Androgogi dan peninjauan lapangan yang dilaksanakan oleh Pusat pendidikan dan pelatihan (PUSDIKLAT) diharapkan memberikan perubahan perilaku serta sikap positif terwujudnya pelestarian lingkungan hidup yang melaksanakan prinsip pembangunan berkelanjutan.

  • Program Kalpataru

Pendahulu Bangsa Indonesia menorehkan pahatan KALPATARU untuk menggambarkan suatu tatanan lingkungan yang serasi, selaras dan seimbang antara hutan, tanah, air, udara, dan makhluk hidup. Salah satu prinsip pembangunan adalah berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Sejalan dengan itu, Pasal 10 huruf UU No. 23 Tahun 1997, menyebutkan bahwa salah satu bentuk penghargaan tingkat nasional yang diberikan oleh Pemerintah adalah KALPATARU. Penghargaan KALPATARU diberikan pada seseorang atau kelompok masyarakat yang telah menunjukkan kepeloporan dan memberikan sumbangsihnya di dalam memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup.

  • Program Langit Biru

Pencemaran udara menjadi masalah yang serius terlebih tahun-tahun terakhir ini terutama di kota-kota besar. Upaya pengendalian pencemaran termasuk pencemaran udara pada dasarnya adalah menjadi kewajiban bagi setiap orang. Pemerintah dalam upaya meningkatkan kualitas udara sejak tahun 1992 telah melaksanakan Program Langit Biru sebagai upaya untuk mengendalikan pencemaran udara baik yang berasal dari sumber bergerak maupun tidak bergerak.

  • Program Piagam Bumi

Piagam Bumi adalah sebuah deklarasi prinsip-prinsip pokok untuk membangun masyarakat global yang berkeadilan, berkelanjutan dan damai di abad ke- 21. Piagam Bumi berupaya untuk mengilhami seluruh umat manusia akan pengertian baru tentang saling ketergantungan global dan tanggung jawab bersama untuk kesejahteraan keluarga umat manusia, yaitu kehidupan dunia yang lebih besar, dan generasi yang akan datang.

  • Program Pasar Berseri

Pasar Berseri ‘bersih, sehat, ramah lingkungan, dan indah’ merupakan konsep pemikiran ulang menuju peningkatan performa pasar tradisional. Konsep ini mengarah pada dua hal, yaitu : optimalisasi kinerja pasar tradisional dan peningkatan infrastruktur dan pengembalian peran pasar tradisional sebagai distributor produk-produk lokal.

  • Program Pusat Produksi Bersih Nasional

Tujuan pendirian PPBN adalah untuk memfasilitasi, mempromosikan dan mengkatalis pengembangan dan penerapan Produksi Bersih (PB) di Indonesia. PPBN akan menstimulasi dan mendorong kegiatan-kegiatan teknis, tukar informasi, memperluas jaringan, proyek-proyek percontohan dan pelatihan PB sehingga menumbuhkan pasar Produksi Bersih di Indonesia.

BAB 6

KESIMPULAN

Salah satu contoh masalah sosial yang ada ialah masalah rusaknya lingkungan hidup di sekitar kita. Kerusakan sumber daya alam banyak ditentukan oleh aktivitas manusia. Banyak kasus-kasus pencemaran dan kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh aktivitas manusia, seperti : pencemaran udara, pencemaran air, pencemaran tanah serta kerusakan hutan yang semuanya tidak terlepas dari aktivitas manusia dan pada akhirnya akan merugikan manusia itu sendiri.

Rusaknya lingkungan hidup terutama masalah perubahan iklim saat ini menjadi pembicaraan yang serius karena merupakan ancaman bagi kehidupan di bumi. Perubahan iklim terjadi akibat naiknya suhu bumi yang merupakan hasil dari aktivitas manusia dan menjadi bukti gagalnya model pembangunan global yang bersandar pada eksploitasi dan ektraksi sumber daya alam secara berlebihan. Kenaikan suhu bumi 0,6º C saat ini menyebabkan banyak pihak mencari cara untuk membuat keadaan tidak menjadi lebih buruk lagi. Akibat konsentrasi karbon yang bertambah secara signifikan di atmosfer pasca Revolusi Industri, kenaikan suhu bumi diperkirakan akan naik 5º C yang berakibat pada kekacauan iklim di semua belahan bumi.

Hutan sebagai bagian lingkungan hidup merupakan asset pembangunan yang diperlukan untuk kesejahteraan manusia yang pemanfaatannya perlu dilestarikan dan tidak menimbulkan degradasi lingkungan. Kondisi kerusakan hutan yang amat parah sekarang ini merupakan akar masalah lingkungan hidup, masalah ini merupakan ketimpangan yang terjadi dalam suatu ekosistem yang diakibatkan oleh terputusnya siklus biogeokimia karena ada unsur ekosistem yang hilang. Konversi hutan menjadi lahan non produktif terhadap lingkungan hidup merupakan salah satu penyebab timbulnya masalah, seperti : banjir, kekeringan, kemiskinan dan kelaparan yang merupakan masalah rutin berbagai daerah di Indonesia dan menjadi masalah global.

Masyarakat pun dapat juga berpartisipasi dalam melestarikan wilayah pesisir yang memiliki banyak manfaat bagi kehidupan manusia. Wilayah pesisir merupakan daerah pertemuan antara darat dan laut, ke arah darat meliputi : bagian daratan baik kering maupun terendam air yang masih dipengaruhi sifat-sifat laut, seperti pasang surut, angin laut, dan perembesan air asin. Wilayah pesisir secara umum memberikan gambaran besar, betapa kompleksitas aktivitas ekonomi dan ekologi terjadi di wilayah ini.

Menanggulangi banjir di Jakarta perlu peran aktif masyarakat. Pemprov DKI telah meminjam dana kepada Bank Dunia sebesar Rp 1,2 triliun hanya untuk mengeruk kali di Jakarta yang penuh sampah dan lumpur. Kalau tidak didukung oleh masyarakat dengan membuang sampah ke sungai, maka usaha Pemprov DKI akan sia-sia. Jadi, upaya meminimalkan terjadinya banjir sangat tergantung pada kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan masing-masing.

Memanfaatkan modal sosial juga merupakan salah satu faktor penting dalam menanggulangi masalah kerusakan sosial. Seperti kasus bencana banjir yang melanda Jakarta tahun anggaran 2008, Pemprov DKI telah mengalokasikan anggaran untuk penanggulangan banjir sebesar Rp 813,971 miliar. Itu berupa pengerukan kali, pekerjaan perbaikan pintu-pintu air, dan percepatan pembebasan lahan BKT. Selain itu pemerintah telah menyiapkan anggaran dari APBN / APBD untuk pembebasan tanah bangunan dan mempercepat proses pembayaran ganti rugi.

Institusi sosial pun memeliki peran yang sangat penting bagi upaya perbaikan lingkungan hidup. Seperti dalam peraturan pemerintah yaitu Undang-Undang Ling­kungan Hidup (UULH) yang menentukan bahwa setiap orang mempunyai hak atas lingkungan yang baik dan sehat. Juga setiap orang mempunyai hak dan kewajiban untuk berperan serta dalam pengelolaan lingkungan hidup, wajib memelihara dan mencegah serta menanggulangi kerusakan dan pencemaran yang dapat merusak lingkungan.

Contoh organisasi masyarakat adalah WALHI. Dengan dukungan 33 lembaga partisipan yang terdiri dari 23 lembaga swadaya masyarakat dan 10 kelompok pencinta alam, WALHI Jogjakarta berkerja pada beberapa kawasan dalam upaya menanggulangi masalah kerusakan lingkungan.

Organisasi swasta dapat juga ikut ambil bagian dalam upaya menanggulangi masalah kerusakan lingkungan. Salah satunya yang dilakukan oleh DML atau Dana Mitra Lingkungan yang melaksanakan suatu program yang bernama Eco City. Eco City merupakan suatu program inovatif yang melibatkan berbagai komponen di suatu kota untuk mewujudkan kota yang ramah lingkungan.

Dalam hal perbaikan lingkungan hidup, ada tantangan besar yang dihadapi daerah-daerah, yaitu semakin meluasnya gangguan penyakit dan lingkungan, semakin langkanya partisipasi masyarakat dalam menyelesaikan masalah lingkungan.  Pengendalian polusi perairan dan udara, penyediaan air bersih dan upaya pengelolaan sanitasi lingkungan lainnya harus lebih banyak mendapatkan perhatian. Peningkatan pelayanan terus ditingkatkan, khususnya bagi golongan masyarakat yang rentan terhadap penyakit akibat rusaknya lingkungan hidup. Hal tersebut harus ditanggulangi dan pelayanan kesehatan masyarakat kota harus dikembangkan sesuai dengan perkembangan masyarakat kota.

Adanya kerjasama antara pihak pemerintah dengan pihak lain serta masyarakat dalam upaya menanggulangi masalah lingkungan sangatlah penting. Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) sedang berupaya agar Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dapat berjalan dengan efektif di daerah-daerah yang baru diberdayakan.

Upaya pemerintah untuk mewujudkan kehidupan adil dan makmur bagi rakyatnya tanpa harus menimbulkan kerusakan lingkungan ditindaklanjuti dengan menyusun program pembangunan berkelanjutan yang sering disebut sebagai pembangunan berwawasan lingkungan. Pembangunan berwawasan lingkungan adalah usaha meningkatkan kualitas manusia secara bertahap dengan memerhatikan faktor lingkungan. Pembangunan berwawasan lingkungan dikenal dengan nama Pembangunan Berkelanjutan. Konsep pembangunan berkelanjutan merupakan kesepakatan hasil KTT Bumi di Rio de Jeniro tahun 1992.

About these ads

Berikan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

RSS Berita Gunadarma

  • ERROR: Tried to load source page, but remote server reported "404 Not Found".
Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

%d blogger menyukai ini: