Lovelycimutz's Blog

Archive for the ‘Softskill Sosiologi Politik’ Category

BAB 1

PENDAHULUAN

Bahwa sejak manusia mulai hidup bermasyarakat, maka sejak saat itu sebuah gejala yang disebut masalah sosial berkutat di dalamnya. Sebagaimana diketahui, dalam realitas sosial memang tidak pernah dijumpai suatu kondisi masyarakat yang ideal. Dalam pengertian tidak pernah dijumpai kondisi yang menggambarkan bahwa seluruh kebutuhan setiap warga masyarakat terpenuhi, seluruh perilaku kehidupan sosial sesuai harapan atau seluruh warga masyarakat dan komponen sistem sosial mampu menyesuaikan dengan tuntutan perubahan yang terjadi.

Pada jalur yang searah, sejak tumbuhnya ilmu pengetahuan sosial yang mempunyai obyek studi kehidupan masyarakat, maka sejak itu pula studi masalah sosial mulai dilakukan. Dari masa ke masa para Sosiolog mengumpulkan dan mengkomparasikan hasil studi melalui beragam perspektif dan fokus perhatian yang berbeda-beda, hingga pada akhirnya semakin memperlebar jalan untuk memperoleh pandangan yang komprehensif serta wawasan yang luas dalam memahami dan menjelaskan fenomena sosial.

Keberadaan masalah sosial di tengah kehidupan masyarakat dapat diketahui secara cermat melalui beberapa proses dan tahapan analitis, yang salah satunya berupa tahapan diagnosis. Dalam mendiagnosis masalah sosial diperlukan sebuah pendekatan sebagai perangkat untuk membaca aspek masalah secara konseptual, yaitu person blame approach dan system blame approach.

Person blame approach merupakan suatu pendekatan untuk memahami masalah sosial pada level individu. Diagnosis masalah menempatkan individu sebagai unit analisanya. Sedangkan pendekatan system blame approach merupakan unit analisis untuk memahami sumber masalah pada level sistem. Masalah sosial sebagai kondisi yang dapat menghambat perwujudan kesejahteraan sosial pada gilirannya selalu mendorong adanya tindakan untuk melakukan perubahan dan perbaikan. Perwujudan kesejahteraan setiap warganya merupakan tanggung jawab sekaligus peran vital bagi keberlangsungan negara.

Salah satu contoh masalah sosial yang ada ialah masalah rusaknya lingkungan hidup di sekitar kita. Potret kerusakan lingkungan menunjukkan bahwa meskipun ada perbedaan-perbedaan sifat dasar masalah-masalah lingkungan hidup, baik di negara-negara dunia ketiga maupun di negara-negara industri maju, namun implikasi dan konsekuensi logis dari kenyataan kerusakan lingkungan alam ini jelas akan menimpa semua bangsa dan seluruh umat manusia di dunia bahkan segala sumber hidup dan penghidupan, termasuk peradaban umat manusia itu sendiri.

Manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya memerlukan sumber daya alam yang berupa : tanah, air dan udara dan sumber daya alam yang lain yang termasuk ke dalam sumber daya alam yang dapat diperbaharui maupun yang tidak dapat diperbaharui. Namun demikian, harus disadari bahwa sumber daya alam yang kita perlukan mempunyai keterbatasan di dalam banyak hal, yaitu keterbatasan tentang ketersediaan menurut kuantitas dan kualitasnya. Sumber daya alam tertentu juga mempunyai keterbatasan menurut ruang dan waktu. Oleh sebab itu, diperlukan pengelolaan sumber daya alam yang baik dan bijaksana. Antara lingkungan dan manusia saling mempunyai kaitan yang erat.

Ada kalanya manusia sangat ditentukan oleh keadaan lingkungan di sekitarnya, sehingga aktivitasnya banyak ditentukan oleh keadaan lingkungan di sekitarnya. Keberadaan sumber daya alam dan sumber daya yang lain menentukan aktivitas manusia sehari-hari. Kita tidak dapat hidup tanpa udara dan air. Sebaliknya, aktivitas manusia yang sangat mempengaruhi keberadaan sumber daya dan lingkungan di sekitarnya. Kerusakan sumber daya alam banyak ditentukan oleh aktivitas manusia. Banyak kasus-kasus pencemaran dan kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh aktivitas manusia, seperti : pencemaran udara, pencemaran air, pencemaran tanah serta kerusakan hutan yang semuanya tidak terlepas dari aktivitas manusia dan pada akhirnya akan merugikan manusia itu sendiri.

Pembangunan yang mempunyai tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat tidak dapat terhindarkan dari penggunaan sumber daya alam, namun eksploitasi sumber daya alam yang tidak mengindahkan kemampuan dan daya dukung lingkungan mengakibatkan merosotnya kualitas lingkungan. Banyak faktor yang menyebabkan kemerosotan kualitas lingkungan serta kerusakan lingkungan yang dapat diidentifikasi dari pengamatan di lapangan.

Mengingat kompleksnya pengelolaan lingkungan hidup dan permasalahan yang bersifat lintas sektor dan wilayah, maka dalam pelaksanaan pembangunan diperlukan perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup yang sejalan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan, yaitu pembangunan ekonomi, sosial budaya serta lingkungan hidup yang berimbang sebagai pilar-pilar yang saling tergantung dan saling memperkuat satu sama lain.

Namun demikian, fakta di lapangan seringkali bertentangan dengan apa yang diharapkan. Hal ini terbukti dengan menurunnya kualitas lingkungan hidup dari waktu ke waktu, ditunjukkan beberapa fakta di lapangan yang dapat diamati. Hal-hal yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan hidup di daerah dalam era otonomi daerah, antara lain :

  • Ego sektoral dan daerah. Otonomi daerah yang diharapkan dapat melimpahkan sebagian kewenangan mengelola lingkungan hidup di daerah belum mampu dilaksanakan dengan baik.
  • Pendanaan yang masih sangat kurang untuk bidang lingkungan hidup. Program dan kegiatan mesti didukung dengan dana yang memadai apabila mengharapkan keberhasilan dengan baik. Walaupun begitu, namun kenyataannya tidak adanya dana dari APBN yang dialokasikan langsung ke daerah untuk pengelolaan lingkungan hidup.
  • Eksploitasi sumber daya alam masih terlalu mengedepankan keuntungan dari sisi ekonomi. Sumber daya alam seharusnya digunakan untuk pembangunan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Walaupun kenyataannya tidak demikian, eksploitasi bahan tambang hanya menguntungkan sebagian masyarakat.
  • Lemahnya penegakan hukum lingkungan, khususnya dalam pengawasan. Berkaitan dengan implementasi peraturan perundangan adalah sisi pengawasan pelaksanaan peraturan perundangan. Banyak pelanggaran yang dilakukan (pencemaran lingkungan, perusakan lingkungan), namun sangat lemah di dalam pemberian sanksi hukum.
  • Lemahnya pemahaman masyarakat tentang lingkungan hidup. Pemahaman dan kesadaran akan pentingnya lingkungan hidup sebagian masyarakat masih lemah. Tidak hanya masyarakat golongan bawah, tetapi dapat juga masyarakat golongan menegah ke atas bahkan yang berpendidikan tinggi pun masih kurang kesadarannya tentang lingkungan hidup.
  • Penerapan teknologi yang tidak ramah lingkungan. Penerapan teknologi tidak ramah lingkungan dapat terjadi untuk mengharapkan hasil yang instant dan cepat untuk dapat dinikmati.

BAB 2

INTENSITAS DAN KOMPLEKSITAS MASALAH

Rusaknya lingkungan hidup terutama masalah perubahan iklim saat ini menjadi pembicaraan yang serius karena merupakan ancaman bagi kehidupan di bumi. Perubahan iklim terjadi akibat naiknya suhu bumi yang merupakan hasil dari aktivitas manusia dan menjadi bukti gagalnya model pembangunan global yang bersandar pada eksploitasi dan ektraksi sumber daya alam secara berlebihan. Kenaikan suhu bumi 0,6º C saat ini menyebabkan banyak pihak mencari cara untuk membuat keadaan tidak menjadi lebih buruk lagi. Akibat konsentrasi karbon yang bertambah secara signifikan di atmosfer pasca Revolusi Industri, kenaikan suhu bumi diperkirakan akan naik 5º C yang berakibat pada kekacauan iklim di semua belahan bumi.

Sebagai contoh, masalah lapisan ozon yang semakin rusak dan menipis. Ozon adalah gas yang secara alami terdapat di dalam atmosfir. Penipisan lapisan ozon dan pemanasan global / perubahan iklim merupakan dua masalah yang saling terkait. Peningkatan temperatur permukaan bumi menyebabkan turunnya temperatur lapisan stratosfer. Hal ini memperlambat pemulihan lapisan ozon. Ilmuwan NASA memperkirakan bahwa akibat pemanasan global, pemulihan lapisan ozon akan terlambat 18 tahun dari perkiraan semula, yakni tahun 2068 yang semula 2050. Bahaya yang bisa timbul akibat kerusakan lapisan ozon, yaitu semakin tingginya tingkat radiasi UV-B yang dapat mencapai permukaan bumi.

Masalah rusaknya lingkungan hidup lainnya yaitu kasus Lumpur Lapindo. Tenggelamnya beberapa wilayah Kecamatan Porong, Sidoarjo karena semburan lumpur yang muncul dari kegiatan eksploitasi gas PT Lapindo Brantas adalah kasus yang paling terekspos hingga saat ini. Sejak bulan Mei 2006, lumpur panas terus-menerus mengalir dari dalam bumi dan tidak bisa dihentikan sampai sekarang. Proses pengeboran yang diduga kuat mengalami kesalahan prosedur telah membuat beberapa wilayah tersebut terhapus dari peta dan jumlahnya masih akan bertambah. Secara geografis, Kecamatan Porong mempunyai letak strategis karena berada di tengah beberapa jalur lalu lintas perekonomian antar kota dan dekat dengan beberapa kawasan industri.

Tanahnya juga sangat subur hingga aktivitas pertanian tanaman pangan juga terlaksana secara baik di sini. Akan tetapi, bencana yang terjadinya tanpa pernah diduga memporakporandakan semuanya. Lumpur panas yang menyembur dari dalam bumi dan kemudian menggenangi permukaan menjadikan beberapa bagian wilayah itu seperti kota mati yang sudah tidak bisa dihuni lagi. Ratusan orang kepala keluarga kehilangan rumah yang telah mereka bangun dengan segenap perjuangan. Beberapa ratus hektar lahan sawah produktif tidak bisa ditanami. Ruas jalan tol Surabaya Gempol boleh dikatakan hampir lumpuh. Puluhan bangunan pabrik harus berhenti beroperasi sehingga banyak pekerja kehilangan mata pencaharian. Hubungan kekerabatan yang telah terjalin erat antar anggota masyarakat di tempat itu serta terbukti mampu menyatukan mereka sebagai saudara adalah kekayaan yang tak ternilai harganya. Kini kekayaan tak berwujud itu telah hancur. Solidaritas sosial yang sudah terbangun dalam jangka waktu lama serta mampu menjadikan mereka merasa tenteram sekarang hilang.

Dampak sosial bencana tersebut mencerminkan inferiornya posisi masyarakat kecil dalam kegiatan bernegara, aktivitas bisnis dan juga pelaksanaan proses pembangunan sebagaimana halnya. Mereka terpaksa menjadi saksi yang melihat sekaligus korban yang mengalami dampak pembangunan berorientasi keuntungan materi serta kemegahan fisik. Para pelaku bisnis serta perumus kebijakan pemerintahan dalam kenyataannya kerap kali beranggapan bahwa kegiatan bisnis serta pembangunan hanya perlu dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip yang mendukung pencapaian keuntungan serta meminimalkan kerugian. Tetapi apabila para pelaku usaha bersedia memikirkannya secara lebih seksama, mereka seharusnya sadar bahwa pandangan seperti itu harus ditinggalkan.

Dalam konteks Indonesia aktual, eksploitasi kawasan tambang secara liar, pembukaan lahan tanpa mengindahkan ketentuan tata ruang, pembabatan hutan lindung, pengambilan kekayaan laut secara berlebihan justru semakin intensif terjadi. Tidak jarang terjadi pemimpin masyarakat adat yang dahulu menjadi garda terdepan pelestarian lingkungan hidup sekarang sudah ada yang beralih peran menjadi calo bagi pelepasan tanah ulayat / hutan adat untuk dieksploitasi oleh pemilik modal dari luar wilayah mereka. Ketika hutan dibalak atau pohon-pohon bakau ditebangi untuk dijadikan tambak udang akan berakibat tanah yang tidak terlindungi oleh pohon akan mengalami degradasi mutu dan bahkan longsor apabila hujan menimpa.

Berkenaan dengan kasus bencana yang menimpa beberapa wilayah di Kecamatan Porong ini, pada saat terjadinya memang PT Lapindo Brantas sudah berusaha menunjukkan tanggung jawab sosial perusahaan untuk menangani para korban. Namun yang disayangkan, Badan Pengelola Minyak dan Gas serta PT Lapindo Brantas tidak mensosialisasikan secara jelas kepada masyarakat apa yang tengah dilakukan. Padahal kegiatan eksplorasi gas dari dalam bumi merupakan kegiatan yang mempunyai resiko tinggi.

Secara keseluruhan bumi kita sedang mengalami masalah kesehatan yang cukup kompleks. Banyak media terus menyoroti kesehatan bumi yang buruk. Beberapa orang menjadi terbiasa dengan seringnya berita tentang bahaya terhadap lingkungan hidup, mungkin bahkan berpikir itu bukan masalah besar selama itu tidak mempengaruhi mereka. Karena pencemaran bumi kita kini begitu meluas, kemungkinan besar hal ini telah mengimbas lebih dari satu aspek kehidupan kita. Contoh kasus-kasus kerusakan pada lingkungan alam :

  • Kerusakan samudra. Sebagian besar ikan di samudra dikuras. Suatu laporan oleh Program Lingkungan Hidup PBB menyatakan bahwa 70% wilayah penangkapan ikan di laut sangat dieksploitasi sehingga reproduksi tidak dapat atau hanya dapat menghasilkan ikan sejumlah yang ditangkapi nelayan.
  • Kerusakan hutan. Deforestasi yang berlebihan memberikan banyak sisi negatif terhadap hutan. Lenyapnya pepohonan mengakibatkan pengurangan kapasitas bumi untuk menyerap karbon dioksida dan ini menjadi penyebab pemanasan global.
  • Limbah beracun. Pembuangan bahan berbahaya di darat maupun di laut adalah problem serius yang berpotensi mendatangkan bahaya besar bagi jutaan orang. Limbah radioaktif, logam berat, dan produk sampingan plastik adalah beberapa unsur yang dapat menyebabkan abnormalitas, penyakit dan kematian pada manusia dan hewan.
  • Bahan kimia yang semakin marak. Selama 100 tahun terakhir, hampir 100.000 bahan kimia baru telah digunakan. Bahan kimia ini akhirnya masuk ke udara, tanah, air, dan makanan kita. Bahan kimia yang telah diuji sejumlah besar dapat menyebabkan kanker atau penyakit lainnya.

BAB 3

LATAR BELAKANG MASALAH

Lingkungan hidup dan sumber-sumber kehidupan Indonesia berada di ambang kehancuran akibat overeksploitasi selama 32 tahun.  Berlakunya otonomi daerah dengan tidak disertai tanggung jawab dari pelaksana negara sementara perusakan lingkungan dan sumber kehidupan berlangsung di depan mata. Lingkungan hidup merupakan sistem kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan mahluk hidup termasuk manusia dan perilakunya yang menentukan perikehidupan serta kesejahteraan manusia dan makhluk hidup lainya.

Hutan sebagai bagian lingkungan hidup merupakan asset pembangunan yang diperlukan untuk kesejahteraan manusia yang pemanfaatannya perlu dilestarikan dan tidak menimbulkan degradasi lingkungan. Kondisi kerusakan hutan yang amat parah sekarang ini merupakan akar masalah lingkungan hidup, masalah ini merupakan ketimpangan yang terjadi dalam suatu ekosistem yang diakibatkan oleh terputusnya siklus biogeokimia karena ada unsur ekosistem yang hilang. Konversi hutan menjadi lahan non produktif terhadap lingkungan hidup merupakan salah satu penyebab timbulnya masalah, seperti : banjir, kekeringan, kemiskinan dan kelaparan yang merupakan masalah rutin berbagai daerah di Indonesia dan menjadi masalah global.

Sebenarnya akar masalah kerusakan hutan ini adalah perilaku yang tidak peduli dari pihak-pihak yang berkenaan langsung dengan hutan baik pemerintah, instansi pemegang hak hutan, ataupun masyarakat sekitar yang menganggap hutan sebagai lahan kosong tanpa pemilik, sehingga mereka merasa bebas melakukan apa saja sesuai kehendak mereka. Kepedulian terhadap hutan harus ditanamkan sedini mungkin, melalui metode sesuai dengan tahap pemahaman setiap orang.

Hutan merupakan salah satu sumber kehidupan yang mengalami ancaman karena tingginya konflik kepentingan untuk mengakses dan mengontrol sumber kehidupan tersebut. Sumber-sumber penghidupan diperlakukan sebagai aset dan komoditi  yang bisa dieksploitasi untuk keuntungan sesaat dan kepentingan kelompok tertentu. Di Indonesia, proses pengrusakan hutan alam, praktek pembakaran hutan dan lahan telah menempati urutan pertama di dunia. Hal ini membawa Indonesia menjadi negara dalam urutan ketiga pelepas emisi karbon terbesar di dunia setelah Amerika dan China. Kebakaran hutan yang terjadi pada tahun 1997-1998 telah mengakibatkan 10 juta hektar hutan Indonesia mengalami kerusakan dengan jumlah kerugian mencapai 3 milliar dolar Amerika.

Keberagaman fungsi hutan tersebut sangat memungkinkan Indonesia untuk bisa setara dan menjadi pelopor bagi negara-negara berkembang lainnya dalam hal mendesak negara-negara maju agar segera menurunkan emisi. Hutan di Indonesia tidak akan pernah menjadi baik, apabila orientasi pemerintah hanya mengejar pendapatan negara dan demi kepentingan pemodal. Bila ada seseorang yang telah melakukan pengrusakan hutan, itu artinya dia telah merugikan semua orang dunia dan merampas oksigen yang seharusnya bisa dirasakan untuk hidup.

Selain itu kerusakan hutan yang terjadi tidak berhenti begitu saja, masalah ini akan menimbulkan masalah global selanjutnya, di antaranya :

  • Global Warming. Pemanasan global dapat dipahami sebagai kejadian meningkatnya temperatur rata-rata atmosfer, laut dan daratan bumi, sebagai akibat dari efek rumah kaca. Dimana radiasi dari sinar matahari masuk dan terjebak di dalam atmosfer akibat gas rumah kaca, sehingga menaikkan suhu permukaan bumi.
  • Perubahan Iklim. Perubahan iklim sudah mulai dibicarakan pada tahun 1980 berdasarkan laporan Intergovernmental Panel On Climate Change (IPCC) yang menyatakan bahwa telah terjadi perubahan iklim yang menunjukkan adanya dampak negatif terhadap semua aspek kehidupan manusia, seperti : menghancurkan habitat dan spesies langka.
  • Terganggunya Kestabilan Ekosistem. Terjadinya konversi di hutan rawa gambut akan mempengaruhi sistem hidrologi pada hutan tersebut. Ketika pohon ditebang akan terjadi subsidensi sehingga tanah gambut yang sifatnya hidropobik tidak akan dapat lagi menyerap air. Subsidensi pada hutan rawa gambut menyebabkan bakteri pembusuk akan hidup ditanah gambut

Selain hal tersebut populasi manusia adalah ancaman terbesar dari masalah lingkungan hidup di Indonesia. Setiap orang memerlukan energi, lahan dan sumber daya yang besar untuk bertahan hidup. Namun populasi bertumbuh lebih cepat dari kemampuan bumi dan lingkungan kita untuk memperbaiki sumber daya yang ada, sehingga pada akhirnya kemampuan bumi akan terlampaui dan berimbas pada kualitas hidup manusia yang rendah. Dengan tingginya laju pertumbuhan populasi, maka jumlah kebutuhan makanan pun meningkat padahal lahan yang ada sangat terbatas. Untuk memenuhi kebutuhan makanan, maka hutan pun mulai dibabat habis untuk menambah jumlah lahan pertanian yang ujungnya juga makanan untuk manusia. Konversi hutan menjadi tanah pertanian bisa menyebabkan erosi.

Berdasarkan faktor penyebabnya, bentuk kerusakan lingkungan hidup dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu :

  • Bentuk Kerusakan Lingkungan Hidup Akibat Peristiwa Alam.

Berbagai bentuk bencana alam yang akhir-akhir ini banyak melanda Indonesia telah menimbulkan dampak rusaknya lingkungan hidup. Peristiwa alam yang berdampak pada kerusakan lingkungan hidup, antara lain :

-          Letusan gunung berapi. Letusan gunung berapi terjadi karena aktivitas magma di perut bumi yang menimbulkan tekanan kuat keluar melalui puncak gunung berapi. Bahaya yang ditimbulkan oleh letusan gunung berapi, antara lain : hujan abu vulkanik (menyebabkan gangguan pernafasan), lava panas (dapat merusak dan mematikan apa pun yang dilalui), awan panas (dapat mematikan makhluk hidup yang dilalui), gas yang mengandung racun, material padat (dapat menimpa perumahan).

-          Gempa bumi. Gempa bumi adalah getaran kulit bumi yang bisa disebabkan karena beberapa hal, antara lain : kegiatan magma /aktivitas gunung berapi, terjadinya tanah turun, maupun karena gerakan lempeng di dasar samudra. Pada saat gempa berlangsung terjadi beberapa peristiwa sebagai akibat langsung maupun tidak langsung, antara lain : berbagai bangunan roboh, tanah di permukaan bumi merekah dan jalan menjadi putus, tanah longsor akibat guncangan.

-          Angin topan. Angin topan terjadi akibat aliran udara dari kawasan yang bertekanan tinggi menuju ke kawasan bertekanan rendah. Serangan angin topan bagi negara-negara di kawasan Samudra Pasifik dan Atlantik merupakan hal yang biasa terjadi.. Serangan angin topan / puting beliung dapat menimbulkan kerusakan lingkungan hidup dalam bentuk : merobohkan bangunan, rusaknya areal pertanian dan perkebunan, membahayakan penerbangan, menimbulkan ombak besar yang dapat menenggelamkan kapal.

  • Kerusakan Lingkungan Hidup karena Faktor Manusia

Manusia sebagai penguasa lingkungan hidup di bumi berperan besar dalam menentukan kelestarian lingkungan hidup. Manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang berakal budi mampu merubah wajah dunia dari pola kehidupan sederhana sampai ke bentuk kehidupan modern seperti sekarang ini. Namun seringkali apa yang dilakukan manusia tidak diimbangi dengan pemikiran akan masa depan kehidupan generasi berikutnya. Banyak kemajuan yang diraih oleh manusia membawa dampak buruk terhadap kelangsungan lingkungan hidup. Beberapa bentuk kerusakan lingkungan hidup karena faktor manusia, antara lain :

-          Terjadinya pencemaran (pencemaran udara, air, tanah, dan suara) sebagai dampak adanya kawasan industri.

-          Terjadinya banjir, sebagai dampak buruknya drainase atau sistem pembuangan air dan kesalahan dalam menjaga daerah aliran sungai dan dampak pengrusakan hutan.

-          Terjadinya tanah longsor, sebagai dampak langsung dari rusaknya hutan.

Beberapa ulah manusia yang baik secara langsung maupun tidak langsung membawa dampak pada kerusakan lingkungan hidup, antara lain :

-          Penebangan hutan secara liar (penggundulan hutan).

-          Perburuan liar.

-          Merusak hutan bakau.

-          Penimbunan rawa-rawa untuk pemukiman.

-          Pembuangan sampah di sembarang tempat.

-          Bangunan liar di daerah aliran sungai (DAS).

BAB 4

PENANGANAN MASALAH BERBASIS MASYARAKAT

Masalah lingkungan hidup ini dapat juga ditanggulangi dengan partisipasi masyarakat yang turut serta di dalamnya. Namun sebelumnya, dapat ditelusuri lebih jauh bahwa pembangunan ekonomi yang berorientasi pada pertumbuhan telah menghasilkan krisis lingkungan hidup dunia yang ditandai dengan meningkatnya pemanasan global. Guna mengatasi masalah tersebut diperlukan suatu agenda pembangunan ekonomi yang berkelanjutan yaitu upaya yang menyerasikan antara pembangunan ekonomi dan lingkungan hidup. Untuk berpartisipasi secara aktif dihimbau semua masyarakat di dunia berkomitmen untuk menanam satu pohon baru setiap tahunnya, menyebarkan nilai-nilai lingkungan hidup. Sedangkan untuk menghadapi tantangan global masyarakat harus belajar ilmu pengetahuan dan teknologi, menghentikan eksploitasi lingkungan yang berlebih dan menghimbau dunia industri untuk berperan dalam mengatasi kerusakan lingkungan hidup dunia.

Karena itu sangat jelas bahwa semua orang di muka bumi ini dalam memanfaatkan sumber daya alam untuk kemakmuran haruslah diikuti suatu kegiatan pemeliharaan dan menjaga jangan sampai terjadi kerusakan atas sumber daya alam yang ada. Sadar atau tidak pola pembangunan ekonomi di dunia kita saat ini sudah melanggar kaidah-kaidah yang ada terhadap pemanfaatan sumber daya alam. Hal ini terlihat dari ekploitasi sumber daya alam yang berlebihan, seperti : pembabatan hutan, eksploitasi pertambangan, industrialisasi yang selalu mengejar keuntungan yang setinggi-tingginya.

Karena itu perlu diusahakan agar masyarakat umum sadar dan mempunyai kesadaran pada kelestarian lingkungan hidup, mempunyai informasi yang cukup tentang masalah-masalah yang dihadapi, dan mempunyai keberdayaan dalam berperan serta pada proses pengambilan keputusan demi kepentingan orang banyak. Sejalan dengan otonomi daerah, pelimpahan wewenang kepada pemerintah daerah di bidang pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian lingkungan mengandung maksud untuk meningkatkan peran masyarakat lokal dalam pengelolaan lingkungan hidup.

Masyarakat pun dapat juga berpartisipasi dalam melestarikan wilayah pesisir yang memiliki banyak manfaat bagi kehidupan manusia. Wilayah pesisir merupakan daerah pertemuan antara darat dan laut, ke arah darat meliputi : bagian daratan baik kering maupun terendam air yang masih dipengaruhi sifat-sifat laut, seperti pasang surut, angin laut, dan perembesan air asin. Wilayah pesisir secara umum memberikan gambaran besar, betapa kompleksitas aktivitas ekonomi dan ekologi terjadi di wilayah ini. Kompleksitas aktivitas ekonomi, seperti : perikanan, pariwisata, pemukiman, perhubungan memberikan tekanan yang cukup besar terhadap keberlanjutan ekologi wilayah pesisir, seperti : ekosistem mangrove, padang lamun dan terumbu karang.

Peranan masyarakat menjadi bagian terpenting yang tidak terpisahkan dalam upaya mengelola lingkungan pesisir dan laut. Pengelolaan lingkungan secara terpadu terbukti memberikan peluang pengelolaan yang cukup efektif. Salah satu bentuk pengelolaan yang cukup berpeluang memberikan jaminan efektifitas dalam pengimplementasiannya adalah pengelolaan berbasis masyarakat (community based management).

Komunitas masyarakat yang memiliki adat istiadat, nilai-nilai sosial maupun kebiasaan berbeda dari satu tempat ke tempat lainnya. Oleh karena itu, dalam proses pengelolaan lingkungan perlu memperhatikan masyarakat dan kebudayaannya, baik sebagai subjek maupun objek pengelolaan tersebut. Dengan memperhatikan hal ini dan kondisi fisik juga alamiah dari lingkungan pesisir dan laut, proses pengelolaannya diharapkan dapat menjadi lebih terpadu, lancar dan efektif serta diterima oleh masyarakat setempat.

Proses pengelolaan lingkungan ada baiknya dilakukan dengan lebih memandang situasi dan kondisi lokal agar pendekatan pengelolaannya dapat disesuaikan dengan kondisi lokal daerah yang akan dikelola. Pandangan ini tampaknya relevan untuk dilaksanakan di Indonesia dengan cara memperhatikan kondisi masyarakat dan kebudayaan serta unsur-unsur fisik masing-masing wilayah yang mungkin memiliki perbedaan disamping kesamaan. Peran serta masyarakat dalam pengelolaan ini lebih dikenal dengan istilah pengelolaan berbasis masyarakat.

Konsep pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan pesisir dan laut berbasis masyarakat memiliki beberapa aspek positif, yaitu :

  • Mampu mendorong timbulnya pemerataan dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan.
  • Mampu merefleksikan kebutuhan-kebutuhan masyarakat lokal yang spesifik.
  • Mampu meningkatkan manfaat lokal bagi seluruh anggota masyarakat yang ada.
  • Mampu meningkatkan efisiensi secara ekonomis maupun teknis.

Hal ini jelas menunjukkan bahwa peran masyarakat dalam pengelolaan sumber daya dan lingkungan seoptimal mungkin harus seimbang, terkoordinasi dan tersinkronisasi. Masyarakat juga mempunyai tanggung jawab dan turut berperan serta untuk menjaga kelestarian dan keberlanjutan sumber daya alam dan lingkungan. Penanggulangan kerusakan lingkungan pesisir dan laut perlu dilakukan secara hati-hati agar tujuan dari upaya dapat dicapai. Mengingat bahwa subjek dan objek penanggulangan ini terkait erat dengan keberadaan masyarakat pesisir, di mana mereka juga mempunyai ketergantungan yang cukup tinggi terhadap ketersediaan sumber daya di sekitar, seperti : ikan, udang, kepiting, kayu mangrove, maka penanggulangan kerusakan lingkungan pesisir dan laut yang berbasis masyarakat menjadi pilihan yang bijaksana untuk diimplementasikan.

Penanggulangan kerusakan lingkungan pesisir dan laut berbasis masyarakat diharapkan mampu menjawab persoalan yang terjadi di suatu wilayah berdasarkan karakteristik sumber daya alam dan sumber daya manusia di wilayah tersebut.

Tujuan khusus penanggulangan kerusakan lingkungan pesisir dan laut berbasis masyarakat dalam hal ini dilakukan untuk :

  • Meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya menanggulangi kerusakan lingkungan.
  • Meningkatkan kemampuan masyarakat untuk berperan serta dalam pengembangan rencana penanggulangan kerusakan lingkungan secara terpadu yang sudah disetujui bersama.
  • Membantu masyarakat setempat memilih dan mengembangkan aktivitas ekonomi yang lebih ramah lingkungan.
  • Memberikan pelatihan mengenai sistem pelaksanaan dan pengawasan upaya penanggulangan kerusakan lingkungan pesisir dan laut berbasis masyarakat.

Kasus lain penanganan masalah kerusakan lingkungan oleh masyarakat seperti masalah sampah. Setiap aktifitas manusia pasti menghasilkan sampah yang jumlah dan volumenya sebanding dengan tingkat konsumsi kita terhadap barang atau material yang kita gunakan sehari-hari. Kompleksitas penanganan persampahan semakin meningkat seiring dengan berkembangnya suatu kota. Kesadaran masyarakat perlu ditingkatkan lagi dengan makin rendahnya tingkat kesadaran masyarakat untuk menjaga kebersihan lingkungan.

Pengelolaan sampah terpadu berbasis masyarakat adalah suatu pendekatan pengelolaan sampah yang didasarkan pada kebutuhan dan permintaan masyarakat, direncanakan, dilaksanakan, dikontrol dan dievaluasi bersama masyarakat. Dalam pengertian ini pemeran utama dalam pengelolaan sampah adalah masyarakat.  Konsep penanganan sampah yang baik adalah penanganan sampah yang dimulai dari sumbernya. Sumber sampah yang berasal dari masyarakat, sebaiknya dikelola oleh masyarakat yang bersangkutan agar mereka bertanggung jawab terhadap sampahnya sendiri.

Berbasis masyarakat bukan berarti dalam pengoperasiannya selalu harus dilakukan oleh masyarakat, tetapi boleh juga dilakukan oleh lembaga atau badan profesional yang mampu dan diberi mandat oleh masyarakat. Yang penting adalah apa yang layak dan realistis dilakukan untuk memecahkan masalah sampah yang dihadapi oleh masyarakat tersebut. Dalam pelaksanaannya, pengelolaan sampah terpadu berbasis masyarakat sangat beragam tergantung siapa yang mengambil inisiatif, ditingkat mana kita mulai dan siapa saja yang dilibatkan. Program pengelolaan sampah terpadu berbasis masyarakat merupakan sinergi kekuatan dana dari pemerintah daerah dipadukan dengan kekuatan sosial masyarakat serta kekuatan teknologi dari para ahli.

4.1 Mengembangkan Sistem Sosial Yang Responsif

Sistem sosial yang responsif pun dapat ikut menanggulangi masalah kerusakan lingkungan yang ada. Seperti contoh, banjir besar tahun 2002 dan 2007 merupakan pengalaman pahit bagi warga Jakarta. Penyebabnya karena curah hujan yang sangat tinggi. Dalam menanggulangi banjir yang setiap tahun terjadi, Pemerintah Provinsi DKI selalu berupaya membangun kesadaran masyarakat untuk ikut serta dalam memelihara lingkungan, terutama di daerah dekat sungai. Memang hal tersebut tidak semudah membalikkan telapak tangan. Butuh waktu tidak sebentar untuk mendisiplinkan masyarakat terhadap kepedulian lingkungan yang berdampak terjadinya banjir. Misalnya, tidak membuang sampah ke sungai.

Menanggulangi banjir di Jakarta perlu peran aktif masyarakat. Pemprov DKI telah meminjam dana kepada Bank Dunia sebesar Rp 1,2 triliun hanya untuk mengeruk kali di Jakarta yang penuh sampah dan lumpur. Kalau tidak didukung oleh masyarakat dengan membuang sampah ke sungai, maka usaha Pemprov DKI akan sia-sia. Jadi, upaya meminimalkan terjadinya banjir sangat tergantung pada kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan masing-masing.

Kasus yang sama lainnya mengenai semakin menurun kualitas air sungai Surabaya. Padahal dari sungai Surabaya inilah dua juta orang menggantungkan kebutuhan air minumnya. Untuk mengembalikan kualitas kali Surabaya, yaitu memperkuat kontrol masyarakat melalui pengembangan transparansi dan peran serta masyarakat. Sungai Surabaya merupakan urat nadi kebutuhan air warga Surabaya, diawal tahun 1960 masih banyak dijumpai puluhan jenis ikan lokal yang dikonsumsi masyarakat. Setiap pagi dan sore pasti kita temui aktivitas masyarakat bantaran, antara lain setiap sore sering dijumpai bocah pinggir kali bermain dan mandi, nelayan menjaring ikan dan mancing bulus. Tingginya keanekaragaman hayati baik flora maupun fauna, teridentifikasi 112 jenis tanaman yang berkhasiat obat, puluhan jenis ular, serangga, dan merupakan sarang berbagai jenis burung air.

Industrialisasi yang tidak berwawasan lingkungan sejak tahun 1970 dengan membuang limbah industrinya ke badan sungai Surabaya tanpa melalui proses pengolahan limbah sehingga kualitas air limbahnya di bawah standar yang ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Tahun 1989. Industri tersebut umumnya membuang limbah ke sungai dalam bentuk cairan yang secara morfologis keruh dan berbau. Beberapa parameter penting yang digunakan untuk memantau kualitas air antara lain :

  • Kekeruhan. Kekeruhan akibat tingginya padatan terlarut dalam limbah yakni sebesar 100 ppm. Sedangkan padatan terlarut pada badan air sungai Surabaya mencapai 200 – 1500 ppm. Padatan terlarut yang tinggi akan menimbulkan kekeruhan yang dapat mengakibatkan : menurunkan oksigen terlarut dalam badan air yang selanjutnya menganggu suplai oksigen bagi organisme air dan menurunkan penetrasi cahaya matahari yang masuk ke dalam badan air.
  • Bahan organik. Beberapa industri juga membuang limbah yang kaya akan bahan organik, terutama pabrik pulp dan kertas. Kandungan organik yang tinggi pada perairan dapat meningkatkan eutrofikasi (pemupukan perairan) sehingga menimbulkan peledakan populasi tumbuhan air, seperti algae, phytoplankton, dan enceng gondok. Peledakan populasi ini berdampak pada meningkatnya kebutuhan oksigen terlarut dalan air.
  • Temperatur. Limbah yang dibuang oleh industri umumnya memiliki temperatur yang tinggi, terutama industri yang melakukan proses fermentasi temperatur air limbahnya lebih dari 36 derajat Celcius, tingginya temperatur ini akan berdampak pada gangguan sistem fisiologi organisme air terutama ikan yang sangat sensitive terhadap perubahan suhu drastic.
  • Kali Surabaya Bukan Tempat Sampah. Dampaknya pembuangan limbah yang menimbulkan pencemaran kali Surabaya diindikasikan dengan seringnya terjadi peristiwa kematian ikan secara masal. Air keruh, anyir dan sesekali dari dasar sungai muncul gumpalan lumpur yang amis, PDAM pun harus meningkatkan penjernihan bahan air minum. Sangat disayangkan, pemerintah dengan segala instansi yang membawahi masalah lingkungan seolah-olah tidak ikut campur dan terkesan melindungi industri pencemar menjadi bukti mereka tidak pernah benar-benar serius menangani setiap permasalahan sungai Surabaya yang menjadi tanggung jawabnya.

4.2 Pemanfaatan Modal Sosial

Memanfaatkan modal sosial juga merupakan salah satu faktor penting dalam menanggulangi masalah kerusakan sosial. Seperti kasus bencana banjir yang melanda Jakarta tahun anggaran 2008, Pemprov DKI telah mengalokasikan anggaran untuk penanggulangan banjir sebesar Rp 813,971 miliar. Itu berupa pengerukan kali, pekerjaan perbaikan pintu-pintu air, dan percepatan pembebasan lahan BKT. Selain itu pemerintah telah menyiapkan anggaran dari APBN / APBD untuk pembebasan tanah bangunan dan mempercepat proses pembayaran ganti rugi.

Kasus yang sama yaitu banjir yang merendam Jakarta sepanjang akhir ini. Masalah ini menghadang keluarga yang kembali ke rumahnya. Membersihkan kembali rumah dari lumpur yang tertinggal dan mencegah terkena penyakit akibat banjir adalah tantangan di depan mata. Penderitaan lebih berat lagi dirasakan mereka yang rumahnya rusak atau bahkan hanyut diterjang air banjir yang mengalir deras seraya membawa sampah. Di kawasan RT / RW 005 / 014 Kelurahan Bintaro, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan, yang berada di bibir Sungai Pesanggrahan, rumah-rumah yang berjarak sekitar 50 meter dari bibir sungai masih terendam.

Di dapur umum, dekat rumah para korban, masih ada kesibukan memasak oleh ibu-ibu.  Para ibu yang tergabung di dalam organisasi Program Kesejahteraan Keluarga dan Suara Ibu Peduli (SIP) juga ikut bahu-membahu membangun dapur umum. Pembagian kerja yang disosialisasikan segera tampak dalam kerja di tingkat komunitas saat mengatasi banjir. Ketika banjir surut, pembagian kerja yang jelas juga terjadi. Para ibu tetap terlibat dalam dapur umum karena meskipun air surut, tetapi banyak rumah kehilangan barang.

Para ibu juga bertanggung jawab untuk urusan mencuci baju-baju yang kotor terkena lumpur. Di daerah tersebut, meskipun ibu-ibu anggota SIP berjumlah 300 keluarga dari 700 keluarga yang kebanjiran, tetapi bantuan yang datang untuk mereka dibagi bersama dengan keluarga yang tidak menjadi anggota SIP dan koperasi simpan-pinjamnya. Di lingkungan RT tempat tinggal, saling bantu juga tidak terbatas hanya di antara warga asli, tetapi juga meliputi separuh dari 150 keluarga yang merupakan pendatang dan tinggal di rumah kos.

Orang Jakarta sering dikatakan mulai meluntur ikatan sosialnya dan menjadi lebih individual. Banjir membuktikan ikatan sosial itu tidak meluntur, walaupun bentuk ikatan sosial itu berubah dibandingkan dengan masa lalu. Ikatan sosial tersebut tidak lagi muncul dalam bentuk kesertaan di dalam organisasi kemasyarakatan yang massal atau bahkan kesertaan di dalam partai politik. Ikatan sosial itu tetap bertahan, tetapi dalam bentuk yang lebih informal dan longgar.

Modal sosial menurut definisi Robert Putnam adalah keterhubungan di antara individu melalui jaring sosial dan norma-norma saling memberi serta saling percaya di antara mereka yang mengikat dan dapat membuat masyarakat mampu menghadapi tantangan dari luar dan melangkah maju. Di dalam modal sosial ini, melalui bentuk jejaring sosialnya yang informal, perempuan juga ikut menyumbang pada ikatan sosial di masyarakat. Di dalam pertemuan arisan membicarakan kenaikan harga-harga sembako yang langsung memengaruhi mereka dan kekecewaan mereka kepada pemimpin negeri ini. Membangun modal sosial adalah proses tarik ulur yang harus ada saling percaya dan saling memberi di antara mereka.

Modal sosial bukanlah  dagangan politik. Nilai-nilai kebersamaan mesti dikembalikan kepada bagaimana kebudayaan rakyat mempertahankan dirinya tanpa komando politik. Salah satu modal sosial itu adalah tradisi bersih desa. Modal sosial seperti ini justru muncul bersama dengan datangnya banjir yang melanda banyak daerah di negeri kita.

Kondisi lain akibat banyaknya bencana yang terjadi di Indonesia, pemerintah mempunyai Undang-undang No. 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Pemerintah  juga melalui BAPPENAS telah meluncurkan program nasional yakni Rencana Aksi Nasional Pengurangan Risiko Bencana. Tujuan utamanya program ini adalah terwujudnya masyarakat yang tangguh dalam menghadapi ancaman bencana.

Pada prinsipnya, anggaran pemerintah merupakan instrumen kebijakan paling penting. Di samping itu anggaran juga mencerminkan komitmen dan pilihan-pilihan yang dibuat pemerintah. Bahkan dapat menjadi alat yang digunakan pemerintah untuk mencapai  tujuan-tujuan ekonomi dan pembangunan. Pemerintah juga dituntut untuk mendistribusikan anggaran secara tetap sasaran. Masalah akan muncul ketika Pemerintah Daerah tidak mampu mengelola dan mentranformasikan ketiga fungsi tersebut dengan efektif.

4.3 Pemanfaatan Institusi Sosial

Institusi sosial pun memeliki peran yang sangat penting bagi upaya perbaikan lingkungan hidup. Seperti dalam peraturan pemerintah yaitu Undang-Undang Ling­kungan Hidup (UULH) yang menentukan bahwa setiap orang mempunyai hak atas lingkungan yang baik dan sehat. Juga setiap orang mempunyai hak dan kewajiban untuk berperan serta dalam pengelolaan lingkungan hidup, wajib memelihara dan mencegah serta menanggulangi kerusakan dan pencemaran yang dapat merusak lingkungan.

Pemerintah harus menciptakan tempat-tempat yang menunjang lingkungan hidup, misalnya : dengan menyediakan taman-taman, hutan buatan dan pepohonan untuk penghijauan sekaligus untuk menyerap air. Sedangkan pihak swasta diminta untuk berpartisipasi dalam pengelolaan dan pemeliharaan lingkungan, menciptakan kawasan hijau yang baik sekitar pabrik dan perumahan karyawan.

Singapura sangat berhasil dalam menerapkan kesadarangan lingkungan masyarakatnya dan tidak segan untuk menerapkan sangsi yang berat dengan denda sehingga masyarakat takut membuat pelanggaran. Mereka telah banyak memetik hasil dari kesadaran tersebut bagi pembangunan negaranya. Singapura telah berubah menjadi salah satu tujuan wisata terpenting di dunia dan merupakan dambaan untuk dikunjungi karena kotanya terkenal bersih, teratur dan dekat dengan lingungan yang ditata secara baik. Seharusnya kita belajar dari negara tetangga kita itu dan menirunya tanpa berkecil hati.

Pengelolaan lingkungan termasuk pencegahan, penanggulangan kerusakan dan pencemaran serta pemulihan kualitas lingkungan telah menuntut dikembangkannya berbagai perangkat kebijaksanaan dan program serta kegiatan yang didukung oleh sistem pendukung pengelolaan lingkungan lainnya. Sifat keterkaitan dan keseluruhan  dari esensi lingkungan telah membawa konsekuensi bahwa pengelolaan lingkungan, termasuk sistem pendukungnya tidak dapat berdiri sendiri, akan tetapi terintegrasikan dan menjadi roh dan bersenyawa dengan seluruh pelaksanaan pembangunan sektor dan daerah.

Pemerintah pusat pun memberikan kesempatan kepada pemerintah daerah untuk ikut serta membantu memperbaiki lingkungan hidup yang sudah rusak parah, yaitu dengan Undang-undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan PP No. 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom, dalam bidang lingkungan hidup memberikan pengakuan politis melalui transfer otoritas dari pemerintah pusat kepada daerah :

  • Meletakkan daerah pada posisi penting dalam pengelolaan lingkungan hidup.
  • Memerlukan prakarsa lokal dalam mendesain kebijakan.
  • Membangun hubungan interdependensi antar daerah.
  • Menetapkan pendekatan kewilayahan.

Dapat dikatakan bahwa konsekuensi pelaksanaan UU No. 32 Tahun 2004 dengan PP No. 25 Tahun 2000, Pengelolaan Lingkungan Hidup titik tekannya ada pada daerah, maka kebijakan nasional dalam bidang lingkungan hidup secara eksplisit PROPENAS merumuskan program yang disebut sebagai pembangunan sumber daya alam dan lingkungan hidup. Program itu mencakup :

  • Program Pengembangaan dan Peningkatan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup.

Program ini bertujuan untuk memperoleh dan menyebarluaskan informasi yang lengkap mengenai potensi dan produktivitas sumber daya alam dan lingkungan hidup melalui inventarisasi dan evaluasi serta penguatan sistem informasi.

  • Program Peningkatan Efektifitas Pengelolaan, Konservasi dan Rehabilitasi Sumber Daya Alam.

Tujuan dari program ini adalah menjaga keseimbangan pemanfaatan dan pelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup hutan, laut, air udara dan mineral. Sasaran yang akan dicapai dalam program ini adalah dapat dimanfaatkannya sumber daya alam untuk mendukung kebutuhan bahan baku industri secara efisien dan berkelanjutan.

  • Program Pencegahan dan Pengendalian Kerusakan dan Pencemaran Lingkungan Hidup.

Tujuan program ini adalah meningkatkan kualitas lingkungan hidup dalam upaya mencegah kerusakan dan pencemaran lingkungan dan pemulihan kualitas lingkungan yang rusak akibat pemanfaatan sumber daya alam yang berlebihan serta kegiatan industri dan transportasi.

  • Program Penataan Kelembagaan dan Penegakan Hukum, Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Pelestarian Lingkungan Hidup.

Program ini bertujuan untuk mengembangkan kelembagaan, menata sistem hukum, perangkat hukum dan kebijakan serta menegakkan hukum untuk mewujudkan pengelolaan sumberdaya alam dan pelestarian lingkungan hidup yang efektif dan berkeadilan.

  • Progam Peningkatan Peranan Masyarakat dalam Pengelolaan Sumber Daya alam dan Pelestarian fungsi Lingkungan Hidup.

Tujuan dari program ini adalah untuk meningkatkan peranan dan kepedulian pihak-pihak yang berkepentingan dalam pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian fungsi lingkungan hidup.

4.3.1 Organisasi Masyarakat

Organisasi masyarakat yang ada merupakan salah satu faktor paling penting dalam mengurangi masalah lingkungan hidup yang ada. Salah satunya adalah gerakan umat Islam. Secara demografis jumlah umat Islam relatif cukup besar yaitu sekitar 1,5 milyard dan jumlah tersebut diperkirakan akan terus bertambah, umat islam mempunyai potensi yang besar dalam penyelamatan lingkungan. Oleh karena itu gerakan umat Islam untuk mengatasi krisis lingkungan dapat dimulai dari budaya di tingkat kelurga, organisasi pemerintah, lembaga keagamaan, partai politik, pondok pesantren, perguruan tinggi.

Jumlah umat Islam yang besar merupakan modal yang besar untuk melaksanakan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dengan syarat umat Islam harus memahami dan mengetahui tentang hubungan antara pembangunan ekonomi dan lingkungan hidup serta melakukannya dalam tindakan riil dalam kehidupan sehari-hari.  Jika ada komitmen dari seluruh umat Islam di dunia dalam setiap tahun , tiap orang menanam pohon maka di dunia ini akan terjadi penambahan pohon baru sekitar satu setengah milyar tiap tahunnya.

Gerakan tersebut selama enam tahun akan menghasilkan pohon baru sejumlah 9 milyar dan akan menyamai jumlah penduduk dunia. Langkah ini sangat efektif untuk mencegah terjadinya kerusakan lingkungan hidup dunia. Penanaman pohon dapat dikosentrasikan pada lahan kritis, lahan-lahan kosong di rumah tangga atau fasilitas umum.

Contoh organisasi masyarakat lainnya adalah WALHI. Dengan dukungan 33 lembaga partisipan yang terdiri dari 23 lembaga swadaya masyarakat dan 10 kelompok pencinta alam, WALHI Jogjakarta berkerja pada beberapa kawasan dalam upaya menanggulangi masalah kerusakan lingkungan, sebagai berikut :

  • Kawasan Merapi

Gunung Merapi yang mempunyai ketinggian 3100 mdpl, sekaligus merupakan salah satu gunung berapi teraktif di dunia. Gunung Merapi hingga saat ini masih kental dengan keanekaragaman hayati, budaya serta kearifan lokal masyarakatnya. Advokasi yang dilakukan WALHI Jogjakarta salah satunya adalah penolakan penetapan kawasan Gunung Merapi menjadi Taman Nasional melalui SK Mentri Kehutanan No. 134 tahun 2004.

  • Kawasan Menoreh

Pegunungan Menoreh merupakan kawasan kawasan karst, selain rentan terhadap bencana longsor, wilayah ini juga merupakan wilayah penyangga benda cagar budaya yang terletak disekitar kawasan Menoreh, salah satunya adalah Candi Borobudur. Advokasi yang dilakukan WALHI Jogjakarta di kawasan ini adalah penolakan pertambangan marmer oleh PT. Margola di dusun Selorejo Desa Ngargoretno, sekaligus penolakan Raperda pertambangan yang rencananya akan menetapkan kawasan ini sebagai kawasan tambang di Kabupaten Magelang.

  • Kawasan Perkotaan

Kota sebagai pusat pemerintahan dengan aktivitas masyarakat yang sangat kompleks merupakan daerah dengan perubahan ekologi yang sangat cepat. Permasalahan yang ada merupakan akibat dari aktifitas masyarakat yang tinggi, sehingga perlu adanya rencana pengelolaan lingkungan kota yang berkelanjutan. Advokasi yang aktif dilakukan WALHI di kawasan ini adalah mendorong agar dokumen AMDAL dan Tata Ruang dijadikan sebagai dokumen perlindungan kawasan-kawasan kota, mendorong pemerintah dan stake holder untuk melakukan perubahan terhadap kebijakan kebersihan khususnya sampah

  • Kawasan Pesisir  Selatan

Kawasan pantai selatan merupakan daerah karst dan gumuk pasir yang tersebar di 3 kabupaten di Propinsi Daerah Istimewa Jogjakarta. Advokasi di kawasan ini aktif dilakukan WALHI Jogjakarta berkaitan dengan penolakan rencana pembangunan jalur lintas selatan, penolakan pengelolaan pasir biji besi, mitigasi bencana gempa dan tsunami, serta pengembangan pariwisata berbasis masyarakat.

4.3.2 Organisasi Swasta

Organisasi swasta dapat juga ikut ambil bagian dalam upaya menanggulangi masalah kerusakan lingkungan. Salah satunya yang dilakukan oleh DML atau Dana Mitra Lingkungan yang melaksanakan suatu program yang bernama Eco City. Eco City merupakan suatu program inovatif yang melibatkan berbagai komponen di suatu kota untuk mewujudkan kota yang ramah lingkungan.  Dana Mitra Lingkungan (DML) adalah sebuah organisasi non pemerintah dengan fokus kegiatan pada masalah pencemaran lingkungan, menggelar acara Luncheon Talk dengan tema Eco City dengan menghadirkan narasumber dari Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Daerah Propinsi Jawa Barat (BPLHD Jabar) dan PT Kawasan Industri Jababeka, Tbk.

Topik ini dipilih seiring dengan makin memburuknya kualitas lingkungan hidup di Indonesia dari hari ke hari. Kondisi ini disebabkan, antara lain oleh masih banyaknya masyarakat yang tidak peduli terhadap lingkungan, masih rendahnya pengetahuan masyarakat terhadap dampak negatif dari kerusakan lingkungan serta masih beragamnya pemahaman masyarakat terhadap pentingnya menjaga kualitas lingkungan yang baik. Di samping itu, faktor kemiskinan dan masih belum berjalannya penegakan hukum lingkungan yang tegas juga berpengaruh terhadap memburuknya kualitas lingkungan.

Di Indonesia, konsep Eco City kini sedang dikembangkan oleh BPLHD Jabar yang dibagi dalam beberapa tahap. Dalam penerapannya, konsep ini antara lain meliputi sosialisasi ke sekolah-sekolah, menata atau negosiasi dengan kegiatan hulu dan hilir kota untuk partisipasi dalam program Eco City serta menata kelembagaan dan kebijakan pemerintah untuk lebih mendukung Eco city. Selain itu, ada konsep Eco Industrial Estate yang dikembangkan Kawasan Industri Jababeka Cikarang. Kawasan industri yang cukup besar ini berinisiatif untuk mengembangkan konsep yang ditawarkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dalam kerangka Program Lingkungan Hidup Indonesia Jerman tersebut, karena konsep ini mengutamakan pertumbuhan bisnis berkelanjutan yang bertumpu pada tiga pilar, yaitu lingkungan, sosial dan ekonomi. Dalam perjalanannya, Jababeka telah menjadi benchmark berbagai kawasan industri di Indonesia karena mempunyai infrastruktur lengkap, manajemen terpercaya dan inovasi yang tidak pernah berhenti.

4.3.3 Optimalisasi Kontribusi Dalam Pelayanan Sosial

Pembangunan daerah dilaksanakan untuk memberdayakan masyarakat dalam arti yang seluas-luasnya mengandung makna dimensi biofisik (kesehatan jasmani dan lingkungan) dan dimensi spiritual (kesejahteraan rohaniah). Untuk mewujudkan upaya peningkatan mutu sumber daya manusia dan lingkungan hidup yang saling mendukung dengan pendekatan paradigma sehat, memprioritaskan upaya peningkatan kesehatan lingkungan hidup dan manusia itu sendiri.

Dalam hal perbaikan lingkungan hidup, ada tantangan besar yang dihadapi daerah-daerah, yaitu semakin meluasnya gangguan penyakit dan lingkungan, semakin langkanya partisipasi masyarakat dalam menyelesaikan masalah lingkungan.  Pengendalian polusi perairan dan udara, penyediaan air bersih dan upaya pengelolaan sanitasi lingkungan lainnya harus lebih banyak mendapatkan perhatian.

Peningkatan pelayanan terus ditingkatkan, khususnya bagi golongan masyarakat yang rentan terhadap penyakit akibat rusaknya lingkungan hidup. Hal tersebut harus ditanggulangi dan pelayanan kesehatan masyarakat kota harus dikembangkan sesuai dengan perkembangan masyarakat kota.

Beberapa kegiatan yang dapat diprioritaskan, yaitu :

  • Pengelolaan lingkungan hidup berbasis masyarakat.

Partisipasi masyarakat dalam menanggulangi masalah kerusakan lingkungan sangat penting, jika masyarakat mau ambil bagian maka kerusakan lingkungan pun sedikit demi sedikit dapat diatasi.

  • Pembangunan kesehatan lingkungan.

Dalam melaksanakan pembangunan kesehatan lingkungan, masyarakat dan pemerintah harus meninjau lebih dahulu daerah-daerah yang cocok untuk pembangunan yang tidak akan merusak lingkungan hidup yang sudah ada.

  • Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi pengelolaan lingkungan sehat.

Dengan kemampuan teknologi dan ilmu pengetahuan yang sudah canggih, pemerintah dapat mengukur seberapa besar kesuburan tanah dan lingkungan untuk melakukan program pembangunan lingkungan hidup sehingga tidak akan merusak lingkungan hidup yang sudah ada.

4.3.4 Kerjasama dan Jaringan

Adanya kerjasama antara pihak pemerintah dengan pihak lain serta masyarakat dalam upaya menanggulangi masalah lingkungan sangatlah penting. Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) sedang berupaya agar Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dapat berjalan dengan efektif di daerah-daerah yang baru diberdayakan. Namun memperbaiki pendekatan pengelolaan lingkungan di Indonesia tidak akan mudah. Ada dua alasan untuk kinerja yang buruk.

Pertama, meskipun terdapat investasi yang substansial pada kebijakan lingkungan dan pengembangan kepegawaian, pelaksanaan peraturan dan prosedur di lapangan masih buruk. Kedua, banyak provinsi dan kabupaten membuat interpretasi baru mengenai peraturan-peraturan yang ada atau menciptakan prosedur peraturan yang seluruhnya baru. Karena landasan nasional ini sering diabaikan maka KLH meminta Bank Dunia agar bekerja sama dalam merevisi kebijakan yang ada dan kerangka kelembagaan AMDAL.

Kajian AMDAL, Bank Dunia mengupas masalah inti untuk menyesuaikan sistem peraturan pengelolaan lingkungan dengan perubahan kondisi desentralisasi. Kajian ini memerlukan gabungan  studi analitis,  percontohan daerah, dan dialog kebijakan di tingkat nasional maupun daerah. Sebagai contoh dua provinsi di Jawa Barat dan Kalimantan Timur meneliti bagaimana sistem AMDAL terpusat saat ini dapat divariasikan sehingga prioritas di berbagai daerah dapat ditentukan berdasarkan kapasitas dan kebutuhan yang ada. Empat studi analitis pendukung dirancang untuk memperkuat dan menentukan hasil-hasil percontohan di tingkat provinsi. Output dari studi akan menentukan pengembangan rancangan dokumen kebijakan yang menjadi dasar untuk revisi Peraturan AMDAL No. 27/1999.

Kerjasama lainnya yaitu kerjasama antara negara-negara berkembang yang membicarakan tentang perubahan iklim. Dua tahun lalu, negara-negara berkembang mengajukan pertanyaan ini dalam pembicaraan mengenai perubahan iklim. Sekitar 30 negara berkembang dari Afrika, Amerika Latin dan Kawasan Asia Pasifik ingin memanfaatkan mekanisme finansial tahap awal untuk membayar negara-negara yang telah menyelamatkan hutan tropisnya.

Sembilan negara industri telah menjanjikan dana sebesar US$155 juta untuk menjalankan inisiatif 10 tahunan tersebut. Negara-negara tersebut, meliputi : Jerman (US$59 juta), Inggris ($30 juta), Belanda ($22 juta), Australia dan Jepang (masing-masing $10 juta), Perancis dan Swiss (masing-masing $7 juta), serta Denmark dan Finlandia (masing-masing $5 juta). Nature Conservancy yang berkedudukan di Amerika juga berjanji akan memberikan $5 juta.

Fasilitas Kemitraan Karbon Hutan menjadi bukti bahwa dunia peduli terhadap nilai hutan global dan siap untuk membayarnya. Fasilitas ini terdiri dari dua komponen, yaitu dana kesiapan yang bernilai US$100 juta akan menyediakan hibah untuk membantu negara-negara membentuk sistem dan proses pemantauan dan pengaturan pemanfaatan hutan dengan cara-cara yang dapat dipercaya. Beberapa negara juga dapat menjual pengurangan emisi gas kepada Dana Karbon yang bernilai US$200 juta yang didukung oleh negara-negara kaya maupun sektor swasta dan organisasi-organisasi.

Tujuan utama fasilitas ini adalah untuk memulai pasar karbon hutan yang mendukung konservasi hutan. Saat ini, negara-negara berkembang tidak dapat menawarkan kredit karbon dari deboasasi dan degradasi hutan kepada pasar karbon yang booming senilai $30 milyar yang telah berkembang berdasarkan kesepakatan Protokol Kyoto karena dalam protokol ini negara-negara industri dapat menukarkan sebagian emisi karbon mereka dengan membeli kredit dari negara-negara berkembang yang hanya mengadakan proyek-proyek ramah lingkungan.

Banyak yang berharap bahwa karbon hutan tersebut akan dicantumkan dalam kesepakatan yang baru ketika masa komitmen pertama Protokol Kyoto berakhir pada tahun 2012. Karena dunia saat ini kehilangan sekitar 13 juta hektar hutan setahun (seluas negara Nikaragua atau Yunani), maka potensi konservasi yang dikompensasi berdasarkan karbon hutan sangat besar. Menurut perkiraan Bank Dunia, Indonesia misalnya dapat memperoleh US$400 juta sampai $2 milyar setahun dari pasar karbon hutan.

BAB 5

UPAYA PENANGANAN MASALAH

Melestarikan lingkungan hidup merupakan kebutuhan yang tidak bisa ditunda lagi dan bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah atau pemimpin negara saja, melainkan tanggung jawab setiap insan di bumi. Setiap orang harus melakukan usaha untuk menyelamatkan lingkungan hidup di sekitar kita sesuai dengan kapasitasnya masing-masing. Sekecil apa pun usaha yang kita lakukan sangat besar manfaatnya bagi terwujudnya bumi yang layak huni bagi generasi anak cucu kita kelak.

Upaya pemerintah untuk mewujudkan kehidupan adil dan makmur bagi rakyatnya tanpa harus menimbulkan kerusakan lingkungan ditindaklanjuti dengan menyusun program pembangunan berkelanjutan yang sering disebut sebagai pembangunan berwawasan lingkungan. Pembangunan berwawasan lingkungan adalah usaha meningkatkan kualitas manusia secara bertahap dengan memerhatikan faktor lingkungan. Pembangunan berwawasan lingkungan dikenal dengan nama Pembangunan Berkelanjutan. Konsep pembangunan berkelanjutan merupakan kesepakatan hasil KTT Bumi di Rio de Jeniro tahun 1992.  Di dalamnya terkandung 2 gagasan penting, yaitu :

  • Gagasan kebutuhan khususnya kebutuhan pokok manusia untuk menopang hidup.
  • Gagasan keterbatasan yaitu keterbatasan kemampuan lingkungan untuk memenuhi kebutuhan baik masa sekarang maupun masa yang akan datang.

Adapun ciri-ciri Pembangunan Berwawasan Lingkungan adalah sebagai berikut :

  • Menjamin pemerataan dan keadilan.
  • Menghargai keanekaragaman hayati.
  • Menggunakan pendekatan integratif.
  • Menggunakan pandangan jangka panjang.

Pada masa reformasi sekarang ini, pembangunan nasional dilaksanakan tidak lagi berdasarkan GBHN dan PROPENAS, tetapi berdasarkan UU No. 25 Tahun 2000, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN). Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mempunyai tujuan, di antaranya :

a)      Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

b)      Mengoptimalkan partisipasi masyarakat.

c)      Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan.

Pemerintah sebagai penanggung jawab terhadap kesejahteraan rakyatnya memiliki tanggung jawab besar dalam upaya memikirkan dan mewujudkan terbentuknya pelestarian lingkungan hidup. Hal-hal yang dilakukan pemerintah antara lain :

  • Mengeluarkan UU Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960 yang mengatur tentang Tata Guna Tanah.
  • Menerbitkan UU No. 4 Tahun 1982, tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup.
  • Memberlakukan Peraturan Pemerintah RI No. 24 Tahun 1986, tentang AMDAL (Analisa Mengenai Dampak Lingkungan).
  • Pada tahun 1991 pemerintah membentuk Badan Pengendalian Lingkungan, dengan tujuan pokoknya :

-          Menanggulangi kasus pencemaran.

-          Mengawasi bahan berbahaya dan beracun (B3).

-          Melakukan penilaian analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL).

  • Pemerintah mencanangkan gerakan menanam sejuta pohon.

Sebagai warga negara yang baik, masyarakat harus memiliki kepedulian yang tinggi terhadap kelestarian lingkungan hidup di sekitarnya sesuai dengan kemampuan masing-masing. Beberapa upaya yang dapat dilakuklan masyarakat berkaitan dengan pelestarian lingkungan hidup, antara lain :

a)      Pelestarian tanah (tanah datar, lahan miring/perbukitan)

Upaya pelestarian tanah dapat dilakukan dengan cara menggalakkan kegiatan menanam pohon atau penghijauan kembali (reboisasi) terhadap tanah yang semula gundul. Untuk daerah perbukitan atau pegunungan yang posisi tanahnya miring perlu dibangun terasering atau sengkedan, sehingga mampu menghambat laju aliran air hujan.

b)      Pelestarian udara

Udara merupakan unsur vital bagi kehidupan, karena setiap organisme bernapas memerlukan udara. Kalian mengetahui bahwa dalam udara terkandung beranekaragam gas, salah satunya oksigen. Udara yang kotor karena debu atau pun asap sisa pembakaran menyebabkan kadar oksigen berkurang. Keadaan ini sangat membahayakan bagi kelangsungan hidup setiap organisme. Maka perlu diupayakan kiat-kiat untuk menjaga kesegaran udara lingkungan agar tetap bersih, segar, dan sehat. Upaya yang dapat dilakukan untuk menjaga agar udara tetap bersih dan sehat antara lain :

-          Menggalakkan penanaman pohon atau pun tanaman hias di sekitar kita. Tanaman dapat menyerap gas-gas yang membahayakan bagi manusia. Tanaman mampu memproduksi oksigen melalui proses fotosintesis.

-          Mengupayakan pengurangan emisi atau pembuangan gas sisa pembakaran, baik pembakaran hutan maupun pembakaran mesin. Salah satu upaya pengurangan emisi gas berbahaya ke udara adalah dengan menggunakan bahan industri yang aman bagi lingkungan, serta pemasangan filter pada cerobong asap pabrik.

c)      Mengurangi atau bahkan menghindari pemakaian gas kimia yang dapat merusak lapisan ozon di atmosfer. Gas freon yang digunakan untuk pendingin pada AC maupun kulkas serta dipergunakan di berbagai produk kosmetika adalah gas yang dapat bersenyawa dengan gas ozon, sehingga mengakibatkan lapisan ozon menyusut. Lapisan ozon adalah lapisan di atmosfer yang berperan sebagai filter bagi bumi, karena mampu memantulkan kembali sinar ultraviolet ke luar angkasa yang dipancarkan oleh matahari.

d)     Pelestarian hutan

Eksploitasi hutan yang terus menerus berlangsung sejak dahulu hingga kini tanpa diimbangi dengan penanaman kembali, menyebabkan kawasan hutan menjadi rusak. Padahal hutan merupakan penopang kelestarian kehidupan di bumi, sebab hutan bukan hanya menyediakan bahan pangan maupun bahan produksi juga penghasil oksigen, penahan lapisan tanah, dan menyimpan cadangan air. Upaya yang dapat dilakukan untuk melestarikan hutan :

-          Reboisasi atau penanaman kembali hutan yang gundul.

-          Melarang pembabatan hutan secara sewenang-wenang.

-          Menerapkan sistem tebang pilih dalam menebang pohon.

-          Menerapkan sistem tebang tanam dalam kegiatan penebangan hutan.

-          Menerapkan sanksi yang berat bagi mereka yang melanggar ketentuan mengenai pengelolaan hutan.

e)      Pelestarian laut dan pantai

Seperti halnya hutan, laut juga sebagai sumber daya alam potensial. Kerusakan biota laut dan pantai banyak disebabkan karena ulah manusia. Pengambilan pasir pantai, karang di laut, pengrusakan hutan bakau, merupakan kegatan-kegiatan manusia yang mengancam kelestarian laut dan pantai.

Adapun upaya untuk melestarikan laut dan pantai dapat dilakukan dengan cara :

-          Melakukan reklamasi pantai dengan menanam kembali tanaman bakau di areal sekitar pantai.

-          Melarang pengambilan batu karang yang ada di sekitar pantai maupun di dasar laut, karena karang merupakan habitat ikan dan tanaman laut.

-          Melarang pemakaian bahan peledak dan bahan kimia lainnya dalam mencari ikan.

-          Melarang pemakaian pukat harimau untuk mencari ikan.

f)       Pelestarian flora dan fauna

Kehidupan di bumi merupakan sistem ketergantungan antara manusia, hewan, tumbuhan, dan alam sekitarnya. Terputusnya salah satu mata rantai dari sistem tersebut akan mengakibatkan gangguan dalam kehidupan. Oleh karena itu, kelestarian flora dan fauna merupakan hal yang mutlak diperhatikan demi kelangsungan hidup manusia. Upaya yang dapat dilakukan untuk menjaga kelestarian flora dan fauna di antaranya adalah : mendirikan cagar alam dan suaka margasatwa, melarang kegiatan perburuan liar, menggalakkan kegiatan penghijauan.

Mentri lingkungan hidup juga merencanakan beberapa program sebagai upaya penanganan masalah kerusakan lingkungan hidup, antara lain :

  • Program Adiwiyata

Adiwiyata adalah tempat yang baik dan ideal dimana dapat diperoleh segala ilmu pengetahuan dan berbagai norma serta etika yang dapat menjadi dasar manusia menuju terciptanya kesejahteraan hidup kita dan menuju kepada cita-cita pembangunan berkelanjutan. Tujuan program Adiwiyata adalah menciptakan kondisi yang baik bagi sekolah untuk menjadi tempat pembelajaran dan penyadaran warga sekolah

  • Program Adipura

Adipura, merupakan salah satu upaya menangani limbah padat domestik di perkotaan. Dalam perkembangannya, lingkup kerja Program Adipura difokuskan pada upaya untuk mendorong kota-kota di Indonesia menjadi kota  Bersih dan Hijau. Ada dua kegiatan pokok dalam penanganan limbah domestik dan ruang terbuka hijau di perkotaan, yaitu : memantau dan mengevaluasi kinerja pengelolaan lingkungan perkotaan berdasarkan pedoman dan kriteria yang ditetapkan untuk menentukan peringkat kinerja kota serta meningkatkan kapasitas pemerintah daerah dalam pengelolaan lingkungan perkotaan.

  • Program Amdal

AMDAL adalah kajian mengenai dampak besar dan penting untuk pengambilan keputusan suatu usaha dan kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan kegiatan (Peraturan Pemerintah No. 27 tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan). Manfaat dari AMDAL , ialah : bahan bagi perencanaan pembangunan wilayah, membantu proses pengambilan keputusan tentang kelayakan lingkungan hidup dari rencana usaha, memberi masukan untuk penyusunan disain rinci teknis dari rencana usaha, memberi masukan untuk penyusunan rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup, memberi informasi bagi masyarakat atas dampak yang ditimbulkan dari suatu rencana usaha

  • Program Balai Kliring Keanekaragaman Hayati Nasional

Indonesia telah meratifikasi Konvensi Keanekaragaman Hayati dalam bentuk Undang-Undang No. 5 Tahun 1994 tentang Pengesahan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Keanekaragaman Hayati. Sesuai dengan mandat yang tercantum dalam pasal 18 (3) dari Konvensi tersebut maka Kementerian Lingkungan Hidup sebagai National Focal Point dari Konvensi Keanekaragaman Hayati membangun Balai Kliring Keanekaragaman Hayati Indonesia berbasis internet.

  • Program Diklat Lingkungan

Pendidikan dan pelatihan lingkungan hidup memiliki peranan yang sangat penting dan strategis dalam upaya meningkatkan sumber daya manusia (SDM) bidang lingkungan hidup. Melalui pendekatan metode Androgogi dan peninjauan lapangan yang dilaksanakan oleh Pusat pendidikan dan pelatihan (PUSDIKLAT) diharapkan memberikan perubahan perilaku serta sikap positif terwujudnya pelestarian lingkungan hidup yang melaksanakan prinsip pembangunan berkelanjutan.

  • Program Kalpataru

Pendahulu Bangsa Indonesia menorehkan pahatan KALPATARU untuk menggambarkan suatu tatanan lingkungan yang serasi, selaras dan seimbang antara hutan, tanah, air, udara, dan makhluk hidup. Salah satu prinsip pembangunan adalah berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Sejalan dengan itu, Pasal 10 huruf UU No. 23 Tahun 1997, menyebutkan bahwa salah satu bentuk penghargaan tingkat nasional yang diberikan oleh Pemerintah adalah KALPATARU. Penghargaan KALPATARU diberikan pada seseorang atau kelompok masyarakat yang telah menunjukkan kepeloporan dan memberikan sumbangsihnya di dalam memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup.

  • Program Langit Biru

Pencemaran udara menjadi masalah yang serius terlebih tahun-tahun terakhir ini terutama di kota-kota besar. Upaya pengendalian pencemaran termasuk pencemaran udara pada dasarnya adalah menjadi kewajiban bagi setiap orang. Pemerintah dalam upaya meningkatkan kualitas udara sejak tahun 1992 telah melaksanakan Program Langit Biru sebagai upaya untuk mengendalikan pencemaran udara baik yang berasal dari sumber bergerak maupun tidak bergerak.

  • Program Piagam Bumi

Piagam Bumi adalah sebuah deklarasi prinsip-prinsip pokok untuk membangun masyarakat global yang berkeadilan, berkelanjutan dan damai di abad ke- 21. Piagam Bumi berupaya untuk mengilhami seluruh umat manusia akan pengertian baru tentang saling ketergantungan global dan tanggung jawab bersama untuk kesejahteraan keluarga umat manusia, yaitu kehidupan dunia yang lebih besar, dan generasi yang akan datang.

  • Program Pasar Berseri

Pasar Berseri ‘bersih, sehat, ramah lingkungan, dan indah’ merupakan konsep pemikiran ulang menuju peningkatan performa pasar tradisional. Konsep ini mengarah pada dua hal, yaitu : optimalisasi kinerja pasar tradisional dan peningkatan infrastruktur dan pengembalian peran pasar tradisional sebagai distributor produk-produk lokal.

  • Program Pusat Produksi Bersih Nasional

Tujuan pendirian PPBN adalah untuk memfasilitasi, mempromosikan dan mengkatalis pengembangan dan penerapan Produksi Bersih (PB) di Indonesia. PPBN akan menstimulasi dan mendorong kegiatan-kegiatan teknis, tukar informasi, memperluas jaringan, proyek-proyek percontohan dan pelatihan PB sehingga menumbuhkan pasar Produksi Bersih di Indonesia.

BAB 6

KESIMPULAN

Salah satu contoh masalah sosial yang ada ialah masalah rusaknya lingkungan hidup di sekitar kita. Kerusakan sumber daya alam banyak ditentukan oleh aktivitas manusia. Banyak kasus-kasus pencemaran dan kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh aktivitas manusia, seperti : pencemaran udara, pencemaran air, pencemaran tanah serta kerusakan hutan yang semuanya tidak terlepas dari aktivitas manusia dan pada akhirnya akan merugikan manusia itu sendiri.

Rusaknya lingkungan hidup terutama masalah perubahan iklim saat ini menjadi pembicaraan yang serius karena merupakan ancaman bagi kehidupan di bumi. Perubahan iklim terjadi akibat naiknya suhu bumi yang merupakan hasil dari aktivitas manusia dan menjadi bukti gagalnya model pembangunan global yang bersandar pada eksploitasi dan ektraksi sumber daya alam secara berlebihan. Kenaikan suhu bumi 0,6º C saat ini menyebabkan banyak pihak mencari cara untuk membuat keadaan tidak menjadi lebih buruk lagi. Akibat konsentrasi karbon yang bertambah secara signifikan di atmosfer pasca Revolusi Industri, kenaikan suhu bumi diperkirakan akan naik 5º C yang berakibat pada kekacauan iklim di semua belahan bumi.

Hutan sebagai bagian lingkungan hidup merupakan asset pembangunan yang diperlukan untuk kesejahteraan manusia yang pemanfaatannya perlu dilestarikan dan tidak menimbulkan degradasi lingkungan. Kondisi kerusakan hutan yang amat parah sekarang ini merupakan akar masalah lingkungan hidup, masalah ini merupakan ketimpangan yang terjadi dalam suatu ekosistem yang diakibatkan oleh terputusnya siklus biogeokimia karena ada unsur ekosistem yang hilang. Konversi hutan menjadi lahan non produktif terhadap lingkungan hidup merupakan salah satu penyebab timbulnya masalah, seperti : banjir, kekeringan, kemiskinan dan kelaparan yang merupakan masalah rutin berbagai daerah di Indonesia dan menjadi masalah global.

Masyarakat pun dapat juga berpartisipasi dalam melestarikan wilayah pesisir yang memiliki banyak manfaat bagi kehidupan manusia. Wilayah pesisir merupakan daerah pertemuan antara darat dan laut, ke arah darat meliputi : bagian daratan baik kering maupun terendam air yang masih dipengaruhi sifat-sifat laut, seperti pasang surut, angin laut, dan perembesan air asin. Wilayah pesisir secara umum memberikan gambaran besar, betapa kompleksitas aktivitas ekonomi dan ekologi terjadi di wilayah ini.

Menanggulangi banjir di Jakarta perlu peran aktif masyarakat. Pemprov DKI telah meminjam dana kepada Bank Dunia sebesar Rp 1,2 triliun hanya untuk mengeruk kali di Jakarta yang penuh sampah dan lumpur. Kalau tidak didukung oleh masyarakat dengan membuang sampah ke sungai, maka usaha Pemprov DKI akan sia-sia. Jadi, upaya meminimalkan terjadinya banjir sangat tergantung pada kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan masing-masing.

Memanfaatkan modal sosial juga merupakan salah satu faktor penting dalam menanggulangi masalah kerusakan sosial. Seperti kasus bencana banjir yang melanda Jakarta tahun anggaran 2008, Pemprov DKI telah mengalokasikan anggaran untuk penanggulangan banjir sebesar Rp 813,971 miliar. Itu berupa pengerukan kali, pekerjaan perbaikan pintu-pintu air, dan percepatan pembebasan lahan BKT. Selain itu pemerintah telah menyiapkan anggaran dari APBN / APBD untuk pembebasan tanah bangunan dan mempercepat proses pembayaran ganti rugi.

Institusi sosial pun memeliki peran yang sangat penting bagi upaya perbaikan lingkungan hidup. Seperti dalam peraturan pemerintah yaitu Undang-Undang Ling­kungan Hidup (UULH) yang menentukan bahwa setiap orang mempunyai hak atas lingkungan yang baik dan sehat. Juga setiap orang mempunyai hak dan kewajiban untuk berperan serta dalam pengelolaan lingkungan hidup, wajib memelihara dan mencegah serta menanggulangi kerusakan dan pencemaran yang dapat merusak lingkungan.

Contoh organisasi masyarakat adalah WALHI. Dengan dukungan 33 lembaga partisipan yang terdiri dari 23 lembaga swadaya masyarakat dan 10 kelompok pencinta alam, WALHI Jogjakarta berkerja pada beberapa kawasan dalam upaya menanggulangi masalah kerusakan lingkungan.

Organisasi swasta dapat juga ikut ambil bagian dalam upaya menanggulangi masalah kerusakan lingkungan. Salah satunya yang dilakukan oleh DML atau Dana Mitra Lingkungan yang melaksanakan suatu program yang bernama Eco City. Eco City merupakan suatu program inovatif yang melibatkan berbagai komponen di suatu kota untuk mewujudkan kota yang ramah lingkungan.

Dalam hal perbaikan lingkungan hidup, ada tantangan besar yang dihadapi daerah-daerah, yaitu semakin meluasnya gangguan penyakit dan lingkungan, semakin langkanya partisipasi masyarakat dalam menyelesaikan masalah lingkungan.  Pengendalian polusi perairan dan udara, penyediaan air bersih dan upaya pengelolaan sanitasi lingkungan lainnya harus lebih banyak mendapatkan perhatian. Peningkatan pelayanan terus ditingkatkan, khususnya bagi golongan masyarakat yang rentan terhadap penyakit akibat rusaknya lingkungan hidup. Hal tersebut harus ditanggulangi dan pelayanan kesehatan masyarakat kota harus dikembangkan sesuai dengan perkembangan masyarakat kota.

Adanya kerjasama antara pihak pemerintah dengan pihak lain serta masyarakat dalam upaya menanggulangi masalah lingkungan sangatlah penting. Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) sedang berupaya agar Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dapat berjalan dengan efektif di daerah-daerah yang baru diberdayakan.

Upaya pemerintah untuk mewujudkan kehidupan adil dan makmur bagi rakyatnya tanpa harus menimbulkan kerusakan lingkungan ditindaklanjuti dengan menyusun program pembangunan berkelanjutan yang sering disebut sebagai pembangunan berwawasan lingkungan. Pembangunan berwawasan lingkungan adalah usaha meningkatkan kualitas manusia secara bertahap dengan memerhatikan faktor lingkungan. Pembangunan berwawasan lingkungan dikenal dengan nama Pembangunan Berkelanjutan. Konsep pembangunan berkelanjutan merupakan kesepakatan hasil KTT Bumi di Rio de Jeniro tahun 1992.

BAB 1

PENDAHULUAN

Bahwa sejak manusia mulai hidup bermasyarakat, maka sejak saat itu sebuah gejala yang disebut masalah sosial berkutat di dalamnya. Sebagaimana diketahui, dalam realitas sosial memang tidak pernah dijumpai suatu kondisi masyarakat yang ideal. Dalam pengertian tidak pernah dijumpai kondisi yang menggambarkan bahwa seluruh kebutuhan setiap warga masyarakat terpenuhi, seluruh perilaku kehidupan sosial sesuai harapan atau seluruh warga masyarakat dan komponen sistem sosial mampu menyesuaikan dengan tuntutan perubahan yang terjadi. Pada jalur yang searah, sejak tumbuhnya ilmu pengetahuan sosial yang mempunyai obyek studi kehidupan masyarakat, maka sejak itu pula studi masalah sosial mulai dilakukan.

Dari masa ke masa para Sosiolog mengumpulkan dan mengkomparasikan hasil studi melalui beragam perspektif dan fokus perhatian yang berbeda-beda hingga pada akhirnya semakin memperlebar jalan untuk memperoleh pandangan yang komprehensif serta wawasan yang luas dalam memahami dan menjelaskan fenomena sosial. Masalah sosial menemui pengertiannya sebagai sebuah kondisi yang tidak diharapkan dan dianggap dapat merugikan kehidupan sosial serta bertentangan dengan standar sosial yang telah disepakati. Keberadaan masalah sosial di tengah kehidupan masyarakat dapat diketahui secara cermat melalui beberapa proses dan tahapan analitis. Salah satu contoh masalah sosial yang banyak terjadi sekarang ini adalah masalah penyalahgunaan obat-obatan terlarang.

Pada awalnya narkotika dan zat adiktif lainnya dipakai dibidang kedokteran sebagai obat penghilang rasa sakit, cemas dan sebagainya. Namun karena sifat adiktifnya (candu) yang ditimbulkannya, pemakaiannya dihentikan dan dialihkan pada obat-obatan lainnya.Namun sayang, narkotika pada akhirnya disalahgunakan dan dipakai di luar indikasi medis. Sebenarnya hal yang menyebabkan seseorang terus ingin mengkonsumsi narkoba akibatnya adanya rasa kecanduan yang terus tinggal di dalam dirinya. Sekarang para ahli masih terus meneliti fenomena kecanduan tersebut. Termasuk untuk menjawab pertanyaan, mengapa bekas pecandu narkoba lebih mudah kambuh kembali, penelitian menunjukkan narkotika dan obat-obatan terlarang membangkitkan apa yang disebut sistem hadiah kenikmatan di dalam otak. Sistem ini merupakan jaringan saklar saraf yang amat rumit yang mengatur perasaan nyaman dan bahagia, misalnya : setelah makan enak atau hubungan seksual. Dalam kondisi normal sistem hadiah kenikmatan amat berguna untuk melanjutkan eksistensi dan berkembang biak. Para ahli biologi jaringan saraf secara kebetulan menemukan pusat kenikmatan itu 50 tahun lalu.

Sejak itu sudah banyak sekali dilakukan penelitian menyangkut mekanisme molekuler dan seluler dalam hal kecanduan ini. Terutama meneliti, mengapa narkotika dan obat-obatan jenis Amphetamine menimbulkan kecanduan, mengapa dampak narkoba praktis menguasai sistem hadiah kenikmatan di dalam otak. Sejauh ini kelihatannya terdapat hal yang bertolak belakang antara toleransi terhadap elemen penyebab kecanduan dengan reaksi amat peka terhadap elemen bersangkutan. Penelitian terbaru para ahli otak dan jaringan saraf menunjukkan sistem hadiah kenikmatan di otak memiliki ikatan sangat rumit dengan kawasan otak lainnya, misalnya : dengan struktur memori dimana artinya pengalaman akan dikaitkan dengan perasaan. Interaksinya memperkuat gaya hidup yang memunculkan perasaan kenikmatan. Di sisi lain wilayah di otak besar yang termasuk sistem limbik, melakukan pemilahan pengalaman mana yang di masa depan dapat diulang mana yang harus dihindari. Bagian depan otak besar, mengkoordinir dan mengolah semua informasi yang dikumpulkan.

Otak manusia tidak hanya mengolah pengalaman menyenangkan yang datang secara alamiah akan tetapi juga kenikmatan yang diperolehnya dari konsumsi narkotika dan obat-obatan lainnya. Pada pencandu kokain, misalnya : bagian otak yang merupakan sensor penerima impuls unsur dopamin akan segera aktif jika muncul tawaran untuk mengkonsumsi kokain. Bukan hanya dalam bentuk kokain nyata tetapi walau hanya sekedar foto atau film mengenai kokain, telah memiliki pengaruh yang sama. Konsumsi narkotika, Amphetamine, alkohol / nikotin memiliki mekanisme yang identik. Sistem hadiah kenikmatan yang merupakan dampak dari produksi hormon kebahagiaan dopamin secara berlebihan, ternyata terus melakukan adaptasi. Mula-mula penggunanya mengembangkan apa yang disebut toleransi, yakni terbiasa pada unsur penyebab kecanduan. Kemudian sistem saraf maupun otak menuntut dosis lebih besar untuk menimbulkan dampak kenikmatan yang sama. Pada akhirnya tubuh akan tergantung dari kehadiran unsur penyebab kecanduan.

BAB 2

INTENSITAS DAN KOMPLEKSITAS MASALAH

Mengawali tahun 2009, semua pihak layaknya mewaspadai dan memberikan perhatian serius terhadap masalah penyalahgunaan narkotika dan bahan-bahan psikotropika (narkoba). Sebab melalui jaringan peredarannya yang rapi kini narkoba telah menelusup ke berbagai golongan umur, pendidikan, dan strata. Sehingga jumlah korban pun terus meningkat secara drastis dari tahun ke tahun. Badan Narkotika Provinsi Jawa Barat memperkirakan, jumlah penyalahgunaan narkoba sepanjang 2008 sebanyak 22.000 orang. Pada tahun tersebut, dalam catatan Polda Jawa Barat, kasus penyalahgunaan narkoba di Jawa Barat meningkat 173% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Bahkan seperti pernah dirilis Badan Narkotika Nasional (BNN), secara nasional setiap hari rata-rata ada 40 orang yang meninggal sia-sia akibat narkoba.

Dilihat dari tingkatan umur, beberapa hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas korban penyalahgunaan narkoba adalah remaja. Bahkan kini mereka yang tergolong usia anak-anak pun sudah banyak yang kecanduan. Sebagaimana dikutip sebuah media, data Yayasan Cinta Anak Bangsa (YCAB) memperlihatkan bahwa pada 2001 jumlah pencandu dari kalangan anak-anak mencapai 4%. Jumlah tersebut kemudian meningkat pada 2008 menjadi 8%. Padahal kita semua sangat paham bahwa anak-anak dan remaja merupakan generasi penerus bangsa.

Dalam hal ini peranan keluarga amatlah sentral sebab walaupun lingkungan sosial juga memegang peranan penting dalam pembentukan perilaku anak, intinya terletak pada pendidikan dalam keluarga. Pola pendidikan yang dilaksanakan oleh orangtua memegang peranan utama sehingga menghasilkan anak yang patuh atau menentang. Sementara itu hasil penelitian menunjukkan bahwa orang dengan kondisi keluarga yang tidak baik mempunyai risiko relatif 7,9 kali untuk menyalahgunakan narkoba daripada orang dengan kondisi keluarga yang baik. Angka ini di sisi lain dapat menjelaskan bahwa dari orangtualah anak-anak mulai mengenal kehidupan sosial dengan berbagai kemungkinannya. Dari keluargalah baik atau buruknya perilaku anak sesungguhnya bermula.

Selain memakan korban yang begitu banyak, penyalahgunaan dan kejahatan narkoba juga menimbulkan kerugian ekonomi dan sosial yang sangat tinggi. Menurut data BNN yang pernah dilansir media, uang yang beredar dalam bisnis narkoba setiap tahun mencapai Rp 12 triliun. Adapun biaya sosial yang harus ditanggung mencapai Rp 4,2 triliun. Di tengah kemiskinan yang masih melilit sebagian besar masyarakat, seandainya uang yang terbuang percuma itu dapat digunakan untuk hal-hal yang berguna, seperti peningkatan ekonomi, pendidikan, dan kesehatan.

Belum lagi kerugian fisik dan psikologis yang diderita karena efek penyalahgunaan narkoba memang memiliki daya rusak tinggi. Dari segi fisik, pencandu narkoba bisa mengalami gangguan saluran darah penghubung, detak jantung, dan kegiatan motorik lainnya yang kerap menyebabkan pencandu narkoba berujung pada kematian.

Dari segi psikologis, obat-obat psikoaktif memberi efek tertentu terhadap persepsi, daya ingat, keadaan emosi, fungsi psikomotorik, dan proses kognitif. Beberapa jenis obat juga memiliki kapasitas yang dapat menyebabkan kerusakan yang sulit diubah pada proses sensoris. Berbagai media massa kerap memberitakan tentang penderitaan psikologis dari korban penyalahgunaan narkoba serta munculnya perilaku menyimpang dalam berbagai bentuknya yang mengakibatkan penderitaan panjang bagi keluarganya.

BAB 3

LATAR BELAKANG MASALAH

Kecanduan baik itu narkotika, obat-obatan keluarga Amphetamine, alkohol atau juga nikotin, ternyata meninggalkan jejak yang sulit dihilangkan di dalam otak. Akibatnya mereka yang pernah kecanduan narkoba memiliki risiko mudah kambuh lagi. Cukup melihat sebuah jarum suntik, sendok makan atau bubuk putih, otak bekas pecandu biasanya langsung menagih. Mekanisme yang sama juga terjadi pada bekas pecandu alkohol dan rokok. Cukup melihat iklan rokok atau iklan Vodka, otak pecandunya langsung terangsang untuk merokok atau minum minuman keras. Memang ingatan akan narkoba, alkohol atau rokok hanya muncul sekilas dimana istilah para ahli pengobatan kecanduan adalah flash atau kilatan ingatan. Namun jika pecandunya langsung mengkonsumsi lagi narkoba, biasanya akibatnya cukup fatal. Bekas pecandu yang kembali mengkonsumsi narkoba akan memerlukan dosis yang lebih besar dari semula.

Tanpa itu mereka akan merasa depresi, lemah bahkan merasa sakit. Para pecandu narkoba, ibaratnya hidup dalam lingkaran setan. Dalam waktu singkat mereka akan kehilangan kendali dan terjebak dalam tuntutan yang terus mendesak, yang istilahnya craving atau nagih. Setiap kali dosisnya harus ditambah agar kebutuhannya terhadap perasaan bahagia, seolah berada diawang-awang dan penuh fantasi tetap terpenuhi. Akibatnya dapat fatal, mula-mula pecandunya akan mengalami kesulitan sosial, keuangan dan kesehatan. Jika kebutuhan narkoba terus meningkat maka mereka akan mati karena over dosis. Banyak motivasi yang menyebabkan masyarakat memakai narkoba. Motivasi itu antara lain :

  1. Ada orang-orang yang bertujuan untuk mengurangi atau meniadakan rasa tertekan (stres dan ketegangan hidup).
  2. Ada orang-orang yang bertujuan untuk sekadar mendapatkan perasaan nyaman dan menyenangkan.
  3. Ada orang-orang yang memakainya untuk lari dari realita dan tanggung jawab kehidupan.

Faktor-faktor penyebab masyarakat mengkonsumsi narkoba, antara lain :

  1. Faktor-faktor Sosial dan Kebudayaan. Sikap masyarakat dan lingkungan terhadap obat-obatan sangat menentukan gejala ini. Orang-orang yang hidup dalam lingkungan yang dengan bebas memakai narkoba dengan sendirinya mempunyai sikap yang berbeda terhadap narkoba daripada di tempat-tempat lain seperti di Amerika yang melarang keras penggunaan bebas jenis obat itu
  2. Faktor-faktor Pendidikan dan Lingkungan. Paul D. Meier menyatakan bahwa kita dapat membuat anak-anak menjadi pecandu obat-obatan dikemudian harinya jikalau kita memanjakan mereka, melindungi mereka secara berlebih-lebihan, tidak mengizinkan mereka untuk mandiri, tidak pernah melatih mereka menghadapi dan menyelesaikan persoalan-persoalan mereka sendiri. Sehingga masa kecil yang seperti itu, maka akan menghasilkan :
  • Pribadi yang tidak matang / labil dan selalu ingin lari dari tanggung jawab. Seorang anak yang tidak biasa menghadapi dan menyelesaikan persoalan-persoalan hidupnya sendiri akan cenderung memilih obat-obatan jikalau ia mau melepaskan diri dan lari dari realita kehidupan yang menekan.
  • Pribadi yang ikut-ikutan. Apalagi kalau sedang mengalami tekanan lingkungan dimana sebagai pemuda / remaja yang sedang mencari identitas pribadi, mereka akan tergoda untuk menjadi bagian dari grup di mana penggunaan obat-obatan oleh satu orang bisa diikuti oleh setiap orang dalam grup itu.
  • Ketergantungan total pada orangtuanya. Keterpisahan dengan orangtua (kematian atau putusnya hubungan) akan menyebabkan si anak kehilangan pegangan, apalagi jikalau ia menghadapi tekanan-tekanan hidup yang lain.
  • Pendidikan keluarga yang buruk seringkali diberikan oleh tipe-tipe keluarga dengan latar belakang orangtua yang bercerai, ibu yang mengepalai rumah tangga dan menekan si ayah,  kedua orangtua yang memanjakan anak tunggal, orangtua peminum, pergaulan bebas dan sebagainya.

Akibat seseorang memakai narkoba bisa bermacam-macam, misalnya :

  1. Habituation.

Habituation yaitu kebiasaan buruk yang menggantungkan diri pada jenis obat-obatan tertentu dalam bentuk ketergantungan secara psikis. Dalam hal ini penghentian akan menimbulkan efek-efek kejiwaan, misalnya : merasa seolah-olah tidak pernah sembuh. Sehingga akhirnya ia akan memakai obat itu lagi meskipun dosisnya tidak pernah bertambah besar.

  1. Addiction (kecanduan).

Pemakaian heroin dan morfin biasanya mengakibatkan kecanduan. Kecanduan itu ditandai dengan beberapa gejala seperti :

-          Tolerance (toleransi) yaitu kebutuhan akan dosis yang semakin lama semakin besar.

-          Withdrawal (reaksi kemerosotan kondisi fisik) yaitu karena pengurangan dosis atau penyetopan pemakaian obat-obatan pada orang-orang yang sudah kecanduan akan mengakibatkan munculnya gejala-gejala withdrawal yaitu keringat dingin, sakit kepala, gemetaran, tidak bisa tidur, dan mau muntah.

BAB 4

PENANGANAN MASALAH BERBASIS MASYARAKAT

Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba saat ini menjadi masalah yang sangat memprihatinkan dan cenderung semakin meningkat serta merupakan masalah bersama antara yang melibatkan pemerintah dan masyarakat sehingga memerlukan suatu strategi yang melibatkan seluruh komponen bangsa yang bersatu padu dalam suatu gerakan bersama untuk melaksanakan strategi ”Menyeimbangkan dan Memadukan Pengurangan Pemasukan dan Pengurangan Permintaan” sehingga program P4GN dapat berhasil guna yang meliputi bidang-bidang sebagai berikut :

  • Bidang Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba.

Mencegah terjadinya penyalahgunaan narkoba dengan meningkatkan kapasitas kelembagaan lintas bidang terkait, meningkatkan kualitas individu aparat, serta menumbuhkan kesadaran, kepedulian dan peran serta aktif seluruh komponen masyarakat melalui Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), lembaga keagamaan, organisasi kemasyarakatan, tokoh masyarakat, pelajar, mahasiswa dan pemuda, pekerja, serta lembaga-lembaga lainnya yang ada di masyarakat. Mencegah terjadinya penyalahgunaan dan peredaran gelap dengan upaya-upaya yang berbasiskan masyarakat mendorong dan menggugah kesadaran, kepedulian dan peran serta aktif seluruh komponen masyarakat.

  • Strategi Prevensi Tidak Langsung

Merupakan pencegahan tidak langsung yaitu menghilangkan atau mengurangi faktor-faktor yang mendorong timbulnya kesempatan atau peluang untuk melakukan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dengan usaha kegiatan dengan menciptakan kesadaran, kepedulian, kewaspadaan, dan daya tangkal masyarakat serta  terbina kondisi, prilaku dan hidup sehat tanpa narkoba.

  • Strategi Nasional Usaha Promotif

Usaha-usaha promotif dilaksanakan dengan kegiatan-kegiatan pembinaan dan pengembangan lingkungan masyarakat bebas narkoba, pembinaan dan pengembangan pola hidup sehat, beriman, kegiatan positif, produktif, konstruktif dan kreatif.

  • Strategi Nasional Untuk Komunikasi, Informasi dan Pendidikan Pencegahan.

Pencegahan penyalahgunaan narkoba terutama diarahkan kepada generasi muda (anak, remaja, pelajar, pemuda, dan mahasiswa). Penyalahgunaan sebagai hasil interaksi individu yang kompleks dengan berbagai elemen dari lingkungannya terutama dengan orangtua, sekolah, lingkungan masyarakat dan remaja pemuda lainnya.

  • Strategi Nasional untuk Golongan Beresiko Tinggi

Strategi ini disiapkan khusus untuk remaja pemuda yang beresiko tinggi yaitu mereka yang mempunyai banyak masalah yang dengan edukasi preventif saja tidak cukup karena tidak menyentuh permasalahan yang mereka alami. Pada umumnya, masalah-masalah tersebut menyangkut kehidupan keluarga, putus sekolah, putus pacar, kehamilan di luar nikah serta tekanan dari kelompok sebaya.

  • Strategi Nasional untuk partisipasi Masyarakat

Strategi ini merupakan strategi pencegahan berbasis masyarakat, sebagai upaya untuk menggugah, mendorong dan menggerakan masyarakat untuk sadar, peduli, dan aktif dalam melakukan pencegahan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Suksesnya strategi ini sangat bergantung pada partisispasi masyarakat dalam usaha-usaha promotif, edukasi prevensi, dan penanganan golongan beresiko tinggi. Kekuatan-kekuatan di dalam masyarakat dimobilisir untuk secara aktif menyelenggarakan program-program dibidang-bidang tersebut diatas.

4.1 Mengembangkan Sistem Sosial Yang Responsif

Penyalahgunaan narkoba menyebabkan peningkatan HIV/AIDS (Human Immunodeficiency Virus / Acquired Immune Deviciency Syndrome), kekacauan mental, dan kejahatan yang pada gilirannya merusak sendi-sendi kehidupan sosial. Puluhan bahkan ratusan juta orang telah kecanduan narkoba. Di Indonesia, Badan Narkotika Nasional (BNN) menaksir bahwa kira-kira ada 3,2 juta orang yang sudah terjerat ketergantungan narkoba. Kendati persoalan narkoba muncul, pemerintahan kita memberi harapan bagi setiap orang, keluarga, dan masyarakat yang terpengaruh oleh penyalahgunaan narkoba serta yang terkait dengan persoalan kesehatan dan sosial. Riset menunjukkan bahwa kaum muda yang terlibat dalam komunitas keagamaan tidak begitu rentan terhadap penggunaan narkoba.

Komunitas keagamaan berada di garda depan dalam merespon kebutuhan pelayanan sosial yang mendesak bagi setiap individu dan masyarakat, termasuk ketergantungan narkoba. Kita memberikan makanan dan pakaian bagi yang membutuhkan. Kita memberi naungan bagi tuna wisma. Kita menawarkan pengobatan narkoba, bingkisan, dan membantu kelompok-kelompok anggota yang berjuang menjaga agama. Ketika mencegah penggunaan narkoba kita juga dapat memainkan peranan penting. Indonesia bukan hanya negara perdagangan narkoba, namun juga produsen dan pasar jaringan global yang sistemik dalam industri ini.

Oleh karena itu, dibutuhkan kerjasama sinergis antara pemerintah, LSM, organisasi sosial, untuk mengatakan tidak pada narkoba guna menyelamatkan generasi masa depan kita. Nahdlatul Ulama (NU) sebagai organisasi muslim moderat terbesar dengan anggota lebih dari 50 juta orang, menaruh prihatin dan perlu mengambil peran dalam mengatasi persoalan ini. Pencegahan dan pengobatan akibat penyalahgunaan narkoba merupakan persoalan yang kompleks yang masih perlu banyak dipelajari tentang apa yang terbaik dilakukan dan oleh siapa. Pertukaran pandangan dan pengalaman di antara kita itu penting guna memberikan bantuan yang lebih baik bagi mereka yang memiliki persoalan narkoba.

4.2 Pemanfaatan Modal Sosial

Masalah penggunakan Narkoba dan zat berbahaya lainnya sudah sangat memprihatinkan sekarang ini, karena lebih dari 3,2 juta penduduk Indonesia merupakan pengguna Napza (Narkotika Psikotropik dan Zat Adektif). Mengingat masalah Napza ini sangat serius karena dapat mengancam generasi bangsa, maka diperlukan peran serta masyarakat dalam mengatasi masalah ini. Dirjen Pelayanan dan Rehabilitasi Depsos Makmur Sunusi mengatakan penanganannya masih parsial sehingga masing-masing instansi yang memiliki program anti Napza bergerak sendiri-sendiri karena mengangkut sebuah proyek.  Salah satu pilot project yang sedang dijalankannya adalah program penguatan institusi lokal penanggulangan korban Napza berbasis masyarakat.

Menurutnya langkah ini sangat tepat mengingat dana yang disediakan pemerintah untuk program anti Napza di Depsos memang sangat terbatas sehingga perlu menggunakan dana secara efektif dan efisien. Model pelaksanaan penguatan institusi lokal berbasis masyarakat itu sangat sederhana dijalankan dan dipastikan sangat tepat untuk kondisi sekarang ini. Menurutnya, peran Pemda dan masyarakat serta stimulus dari pusat merupakan tiga komponen penting dalam memajukan institusi lokal berbasis masyarakat. Ia mengatakan salah satu provinsi yang telah menjalakan uji coba tersebut adalah Jawa Barat dan sudah berjalan selama dua tahun yaitu 2006 dan 2007.

Program ini akan terus ditingkatkan menjadi tiga provinsi pada tahun 2008 ini yaitu di Provinsi Kalimantan Selatan dan DIY. Ia pun memastikan pada tahun 2015 seluruh desa dan kelurahan di seluruh Indonesia telah memiliki tim pencegahan Napza berbasis masyarakat. Namun ia mengatakan sangat salut dengan adanya peran serta masyarakat yang sangat baik terhadap masalah Napza ini. Di mana ada sekitar 78 lembaga rehabilitasi Napza yang dikelola masyarakat luas di seluruh Indonesia bahkan sudah merehabilitasi sekitar 22.466 pengguna Napza. Bersamaan dengan adanya peran yang cukup baik dari masyarakat, maka pemerintah juga terus meningkatkan programnya dalam mengatasi masalah Napza. Salah satunya dengan memberikan bantuan modal usaha bagi Kelompok Usaha Bersama (Kube) bagi mantan pecandu Napza sehingga hidupnya dapat normal kembali dengan berbekal modal usaha yang dikelola secara bersama-sama.

4.3 Pemanfaatan Institusi Sosial

Penanggulangan masalah narkoba juga bisa dilakukan dengan memanfaatkan beberapa institusi sosial yang juga bekerja sama dengan pemerintah. Seperti 3 tahun lalu, pada kesempatan peresmian sebuah panti rehabilitasi korban penyalahgunaan narkoba, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menginginkan seluruh daerah memiliki pusat-pusat pencegahan penyalahgunaan dan kejahatan narkoba dengan melibatkan tokoh-tokoh spiritual, psikolog, psikiater, tokoh masyarakat, dan orangtua untuk bersama-sama mencegah penyalahgunaan narkoba sehingga muncul sebagai gerakan sosial.

Namun sampai kini keinginan Presiden tersebut tampaknya belum mendapatkan respons positif. Padahal melalui pusat pencegahan itu dimungkinkan akan terciptanya kesamaan persepsi dari berbagai pihak untuk kemudian secara terpadu melakukan tindakan-tindakan pencegahan penyalahgunaan dan kejahatan narkoba. Keterpaduan dan kebersamaan tersebut dengan sendirinya akan semakin mengentalkan rasa tanggung jawab. Sebab tindakan pencegahan yang hanya bersifat sporadis terbukti kurang efektif di tengah derasnya arus peredaran narkoba dengan jaringannya yang teramat rumit.

Adanya pusat-pusat pencegahan di seluruh daerah juga memungkinkan dapat teridentifikasinya peredaran dan penyalahgunaan narkoba di daerah masing-masing untuk kemudian ditindaklanjuti sesuai dengan hukum yang berlaku. Selain itu, di pusat pencegahan ini peranan dan keahlian masing-masing pihak yang terlibat juga dapat diperluas dan sekaligus diintegrasikan sehingga kelak diharapkan akan muncul metode-metode penanganan baru yang lebih mutakhir untuk mengatasi tren peredaran dan penyalahgunaan narkoba. Nyata bahwa kebersamaan pemerintah dan masyarakat dalam berpikir dan bertindak dalam pencegahan penyalahgunaan dan kejahatan narkoba sesungguhnya akan menjadi energi yang sangat besar. Tinggal bagaimana pihak-pihak yang berkompeten dapat mewujudkan pusat pencegahan itu seraya menggelorakan semangat yang kuat untuk secara terpadu melakukan perang terhadap narkoba.

4.3.1 Organisasi Masyarakat

Dalam menanggulangi masalah sosial, organisasi masyarakat pun bisa turut ambil bagian di dalamnya. Seperti contoh kasus penyalahgunaan obat di Padang, Sumatra Barat. Di Padang banyak masyarakat dari berbagai kalangan terkena kasus narkoba, seperti : anak-anak SD, siswa SLTP, SLTA, mahasiswa, ibu-ibu dan masyarakat pada umumnya. Dari data yang dikumpulkan relawan Yayasan Totalitas dari 1 Januari-September 2003 tercatat 46 kasus penyalahgunaan narkoba yang melibatkan 71 tersangka dengan barang bukti 535 gram ganja kering, 828 batang ganja, 83 butir pil ekstasi, 2,5 gram sabu-sabu dan 65 gram putau.

Yayasan Totalitas sebagai lembaga yang concern terhadap persoalan anak dan keluarga melihat hal ini sebagai persoalan besar bagi kehidupan anak, keluarga dan masyarakat. Kalau tidak segera diatasi, kemungkinan bahaya lebih besar akan segera terjadi. Persoalan ini masih mungkin diatasi. Berdasarkan data yang diperoleh relawan Totalitas, tahun 2003 terjadi penurunan kasus hingga 32 %. Potensi lainnya yaitu bahwa masyarakat mulai mengawasi peredaran Narkotika dan psikotropika di lingkungan bermain anak remaja sekitar lingkungan mereka. Berdasarkan potensi ini, semua pihak yang ingin menanggulangi bahaya penyalahgunaan Narkotika dan Psikotropika tidak ada salahnya mencoba mengembangkan model kegiatan berbasis masyarakat.

Salah satu pendekatan yang mungkin efektif digunakan dalam kegiatan penanggulangan (preventif) ini adalah pendekatan berbasis masyarakat (partisipatif) yaitu dengan memberdayakan dan menepatkan masyarakat sebagai pelaku utama kegiatan. Berdasarkan inventaris kegiatan yang dikumpulkan oleh Yayasan Totalitas dalam penanggulangan bahaya Narkotika dan psikotropika ini, masyarakat tidak terlibat langsung dalam kegiatan penanggulangan. Lembaga-lembaga sosial ataupun pemerintah cendrung menjadikan masyarakat sebagai sasaran kegiatan. Belajar dari pengalaman inilah pemerintah, LSM atau Ormas perlu mencoba mendesign kegiatan bersama masyarakat dengan menempatkan masyarakat sebagai pelaksana kegiatan. Pada dasarnya institusi masyarakat lokal sangat berkepentingan dalam penanggulangan bahaya narkoba. Karena masyarakat setempat merupakan kelompok yang rentan terhadap bahaya narkoba.

4.3.2 Organisasi Swasta

Penanggulangan masalah narkoba yang semakin lama semakin menjamur di masyarakat juga harus didukung oleh pihak-pihak yang memiliki modal dan kemampuan yang lebih besar dari sekedar organisasi masyarakat saja. Pihak organisasi swasta pun dapat turut berpartisipasi dalam menganggulangi masalah narkoba. Seperti berbagai upaya telah banyak dilakukan oleh pemerintah dan pihak organisasi swasta dalam rangka memerangi narkoba. Untuk mengkoordinasikan penanganan masalah tersebut, pemerintah sejak tahun 2002 telah membuat suatu Badan yang mengurusnya yaitu Badan Narkotika Nasional (BNN). Tugas pokok BNN adalah mengkoordinasikan instansi terkait dalam menyusun kebijakan dan pelaksanaannya di bidang penyediaan, pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Di samping itu juga melaksanakan pencegahan dan pemberantasan peredaran gelap narkoba.

Karena baru sebagian kecil dari BNP dan BNK tersebut yang mempunyai kantor sendiri dan mendapat anggaran dari APBD. Akibatnya, fungsi BNP dan BNK sendiri belum banyak terlihat.  Strategi Nasional P4GN diarahkan pada terwujudnya Indonesia bebas narkoba tahun 2015 melalui Pengurangan permintaan (demand reduction), pengurangan sediaan (suplai reduction) dan pengurangan dampak buruk (harm reduction) yang ditunjang dengan program penelitian dan pengembangan, pemantapan koordinasi antarlembaga, terlibatnya masyarakat dalam kegiatan P4GN dan kerjasama international. Dalam upaya pengurangan permintaan melalui upaya preventif, pemerintah melalui BNN telah melakukan berbagai upaya, seperti pelatihan bagi para fasilitator Penyuluh P4GN sebagai upaya meningkatkan keterampilan mereka.

Di samping itu juga telah bekerja sama dengan sekolah-sekolah untuk melakukan penyuluhan.  Melakukan kampanye anti narkoba dengan slogan anti narkoba seperti “Say no to drug” dan melakukan peringatan hari anti narkoba setiap tahun. Selain itu juga telah diterbitkan tabloid SADAR oleh BNN yang berisikan berita seputar narkoba. Pada bulan mei 2007 Pemerintah juga telah bekerjasama dengan Metro TV untuk kampanye perang melawan narkoba. Dalam upaya pemberantasan peredaran gelap narkoba pemerintah melalui aparat keamanan dan penegak hukum telah banyak melakukan penangkapan, penggerebekan serta pemberian hukuman. Seperti misalnya penutupan pabrik narkoba di Cikande, Serang pada tahun 2005, penggeledahan di Lembaga Pemasyarakatan dan pemberian hukuman mati oleh Mahkamah Agung pada 9 orang pengelola pabrik ekstasi Cikande  baru-baru ini. Dalam upaya kuratif dan rehabilitatif, pemerintah telah berupaya mengadakan pusat-pusat rehabilitasi bagi korban narkoba, misalnya RSKO di Jakarta dan pusat rehabilitasi narkoba di berbagai Rumah sakit Jiwa di Indonesia dan panti rehabilitasi.

Penanganan korban di pusat rehabilitasi beragam, ada yang menggunakan substitusi dengan obat dan ada pula tanpa obat, ada yang menggunakan pendekatan terapeutic community, pendekatan spiritual dan lainnya. Bukan hanya pemerintah dan organisasi swasta yang telah berupaya melakukan upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkoba. Masyarakat pun sebenarnya sudah banyak yang berperan. Banyak LSM, yayasan maupun unsur masyarakat seperti Karang taruna dan tokoh masyarakat yang dengan swadaya melakukan upaya-upaya preventif, promotif dan rehabilitatif.

4.3.3 Optimalisasi Kontribusi Dalam Pelayanan Sosial

Ungkapan selama masyarakat memandang tugas untuk menanggulangi bahaya narkoba sebagai tugas pemerintah semata, selama itu pula bahaya narkoba tidak akan pernah dapat ditanggulangi adalah benar dan tidak susah mendapatkan bukti empiriknya. Padahal partisipasi dan prakarsa masyarakat dalam perang melawan bahaya narkoba merupakan kunci keberhasilan dalam penanggulangan narkoba. Itu sebabnya, berapa pun besarnya dana dan daya yang dikerahkan pemerintah untuk memerangi bahaya narkoba tidak akan berhasil tanpa berbagi tanggung jawab dengan masyarakat. Upaya pemerintah memerangi bahaya narkoba harus mencakup upaya pemberdayaan masyarakat untuk melawan bahaya narkoba di lingkungannya secara mandiri dengan pemberian informasi dan penyadaran tentang bahaya narkoba dan ancamannya terhadap masyarakat, pengetahuan dan keterampilan tentang cara-cara menduga situasi dan faktor-faktor permasalahan narkoba, perawatan penyalahgunaan narkoba, pengorganisasian dan penggerakan masyarakat memerangi bahaya narkoba.

Beberapa langkah yang dapat dilakukan dalam upaya pemberdayaan masyarakat untuk memerangi bahaya narkoba adalah :

  • Perkiraan dan penelusuran tentang hakikat, karakteristik, faktor dan situasi permasalahan narkoba, situasi ketidakberdayaan masyarakat dan penyusunan perencanaan untuk pemberdayaan bersama dengan masyarakat yang bersangkutan.
  • Meningkatkan kemampuan memperkirakan ciri-ciri atau tanda-tanda pelaku penyalahgunaan dan perilaku perdagangan gelap narkoba di masyarakat, membantu merujuk pertolongan bagaimana merawat penyalahguna, termasuk perawatan penyalahguna dalam masyarakat.
  • Meningkatkan kemampuan membangun gerakan hidup sehat, cara menjadi orang tua, mengisi kegiatan alternatif seperti : kesenian, olahraga, dan pendidikan pencegahan penyalahgunaan.
  • Membangun gerakan terorganisasi melawan permasalahan narkoba di lingkungannya, menjaga kebersihan dan keamanan lingkungannya dari narkoba, menjaga keberlanjutan kewaspadaan terhadap bahaya narkoba, dan kegiatan memeranginya.
  • Memperkuat kelembagaan, modal sosial dan sistem pengawasan sosial masyarakat serta meningkatkan keberanian warga untuk mau serta mampu dan berani melapor ke kepolisian setempat bila ada warga yang dicurigai melakukan penyalahgunaan dan atau perdagangan gelap narkoba di lingkungannya.

Pemberdayaan masyarakat agar bebas narkoba perlu dilakukan secara komprehensif dan menyeluruh, meliputi : aspek ekonomi, sosial-budaya, politik, spiritual, dan keamanan.  Pembangunan ekonomi nasional secara makro dan mikro, termasuk pemberantasan kemiskinan, pengangguran, penciptaan lapangan kerja, peningkatan pendapatan dan daya beli rakyat untuk mewujudkan kemakmuran, kesejahteraan, serta keadilan sosial.

Peningkatan pendidikan termasuk pendidikan keterampilan kerja sebagai upaya peningkatan dan pengembangan kualitas sumber daya manusia Indonesia yang meliputi : kualitas intelektual, emosional, spiritual, dan sosial melalui peningkatan anggaran biaya pendidikan. Perbaikan kualitas sarana-prasarana dan kualitas sumber daya manusia serta penyediaan pendidikan gratis bagi warga yang tidak beruntung dibarengi dengan penyediaan lapangan kerja bagi para lulusan pendidikan merupakan strategi ampuh pemberdayaan masyarakat untuk bebas narkoba.

Keberagamaan dan modal sosial meliputi : kelembagaan, nilai-nilai, dan norma-norma keagamaan dan budaya lokal, termasuk nilai-nilai keimanan dan nilai-nilai luhur warisan para leluhur perlu dikuatkan. Sikap itu membuat masyarakat menghargai hidup dan kehidupan, menghormati orang tua, menghargai diri, menghindari perbuatan yang merugikan diri sendiri dan atau orang lain dan masyarakat, saling berbagi perhatian dan kepedulian, empati dan kasih sayang terhadap sesama. Baik langsung maupun tidak langsung, pemerintah, bersama-sama dengan LSM, masyarakat, dan dunia usaha akan mampu menahan laju pertumbuhan penyalahguna narkoba dan peredarannya. Pemberdayaan secara tidak langsung melalui pembangunan ekonomi, peningkatan kesejahteraan, penciptaan lapangan kerja, perbaikan kualitas pendidikan, serta peningkatan budaya dan penegakan hukum pasti akan membebas masyarakat dari bahaya narkoba.

4.3.4 Kerjasama dan Jaringan

Badan Nasional Narkotika (BNN) menjadi tuan rumah pertemuan ASEAN China Cooperative Operation in Response to Dangerous Drug (ACCORD) ke-8. Pertemuan rutin tahunan yang diadalakan di Jakarta, membahas upaya pencegahan narkoba di masing-masing negara. Pencapaian yang didapat dan kendala-kendala yang dihadapi.  Kepala Pusat Pencegahan Pelaksana Harian Badan Narkotika Nasional, Anang Iskandar, dalam paparannya menjelaskan berbagai program yang telah dilaksanakan BNN dalam upaya menekan penyalahgunaan narkoba di masyarakat, diantaranya menggelar Adu Kampung Bersih dari Narkoba di Surabaya yang bekerja sama dengan Jawa Pos.

Dalam lomba adu kampung anti narkoba, fokusnya menggali kreativitas masyarakat dalam memerangi dan mencegah peredaran narkoba di kampungnya dengan memberi kebebasan kepada masyarakat untuk berkreasi dalam memerangi narkoba. Karena berharap dengan lomba itu akan tumbuh kesadaran dan kreativitas masyarakat dalam mencegah peredaran narkoba di kampungnya. Bukan hanya itu jaringan masyarakat anti narkoba juga dibina dan dididik mengembangkan jaringan pengaman sosial. Upaya BNN mencegah narkoba melalui Adu kampung bersih dari narkoba mendapat apresiasi positif dari peserta pertemuan. Thailand sangat tertarik dengan program tersebut.

Dalam forum itu masing-masing negara menyampaikan pelaksanaan pencegahan narkotika. Seluruh anggota yang tergabung di ACCORD bisa mengadopsi pelaksanaan pencegahan narkotika negara lain. Sementara itu peserta ASEAN and ACCORD Task Force menilai Media Indonesia peduli dalam mencegah penyalahgunaan narkoba. Peserta ACCORD Task Force ini merupakan perwakilan BNN negara-negara ASEAN dan China. Dari semua peserta, hanya Indonesia yang kerja sama antara BNN dengan media massanya paling kuat. Dalam pemaparannya Direktur Utama Media Indonesia Rahni Lowhur Schad mengatakan, upaya pencegahaan penyalahgunaan narkoba akan berjalan efektif jika BNN, masyarakat sipil, dan media massa saling berkolaborasi. BNN dan masyarakat sipil. seperti Yayasan Cinta Anak Bangsa (YCAB) membutuhkan media massa untuk mempublikasikan apa saja tindakan yang telah mereka lakukan.

BAB 5

UPAYA PENANGANAN MASALAH

Penanggulangan masalah narkoba dapat dilakukan dengan berbagai cara, salah satunya dengan pengobatan melalui tempat rehabilitasi seperti Rumah Sakit Rehabilitasi Narkoba. Setiap Rumah Sakit Rehabilitasi Narkoba memiliki program khusus bagi bagi korban narkotika, zat adiktif dan psikotropika. Berikut ini beberapa metode yang umum diterapkan di Rumah Sakit Rehabilitasi :

  • Analisa Tingkat Ketergantungan

Menganalisa tingkat ketergantungan korban pada narkotika, zat adiktif dan psikotropika untuk menentukan tingkat pengobatan dan tingkat pembinaan bagi korban, sehingga terapi dan metode pengobatan bisa terukur.

  • Pembersihan Racun / Detoksifikasi

Fase pembersihan darah dan sirkulasi organ-organ tubuh lainnya pada tubuh pencandu dari narkotika, psikotropika atau zat adiktif lainnya sehingga darah menjadi bersih dan sistem metabolisme tubuh kembali normal.

  • Deteksi Sekunder Infeksi

Pada tahap ini biasanya dilakukan pemeriksaan laboratorium lengkap dan tes penunjang untuk mendeteksi penyakit atau kelainan yang menyertai para pecandu narkoba, misalnya : dari Hepatitis, AIDS, TBC, penyakit seks menular.

  • Tahap rehabilitasi

Prinsip perawatan setiap rumah rehabilitasi narkoba yang ada di Indonesia sangat beragam. Ada yang menekankan pengobatan hanya pada prinsip medis, ada pula yang lebih menekankan pada prinsip rohani / memadukan kedua pendekatan tersebut dengan komposisi yang seimbang.

  • Pembinaan Mental (Aftercare)

Sebelum kembali ke masyarakat, para penderita yang baru sembuh biasanya ditampung di lingkungan khusus selama beberapa waktu sampai pasien siap secara mental dan rohani kembali ke lingkungannya semula. Fase ini memegang peranan penting, dimana penderita ditumbuhkan kembali rasa kepercayaan diri pada penderita, menumbuhkan semangat dan keyakinan bahwa dia akan sembuh dan kembali normal, bersosialisasi dengan masyarakat dan lingkungannya.

  • Tahap Pengobatan

Pertolongan pertama penderita dimandikan dengan air hangat, minum banyak, makan makanan bergizi dalam jumlah sedikit dan sering dan dialihkan perhatiannya dari narkoba. Bila tidak berhasil perlu pertolongan dokter. Pengguna harus diyakinkan bahwa gejala-gejala sakaw mencapai puncak dalam 3-5 hari dan setelah 10 hari akan hilang.

  • Kiat-kiat Berubah

Kembali menjalani kehidupan normal bukan sesuatu yang mudah bagi seorang pecandu, hal termudah untuk menghilangkan kebiasaan ngedrug adalah dengan tidak mulai mengkonsumsinya sama sekali. Beberapa kiat di bawah ini membantu para pencandu mengakhiri derita mereka meskipun dukungan lingkungan dan niat dari pencandu menjadi modal utama kesembuhan mereka :

Kiat-kiat untuk berubah : Hindari teman sesama pemakai, jujur dan terbuka, positif thinking, hindari hal-hal yang mudah memancing stress, sharing dengan orang yang dipercaya, mencari kesibukan terbatas, dalami spiritual, sabar dan menerima keadaan apa adanya.

  • Terapi

Model terapi rehabilitasi yang dapat digunakan untuk membantu seseorang melepaskan diri dari kecanduan dan merubah perilakunya menjadi lebih baik.

-          Model Terapi Moral. Model ini sangat umum dikenal oleh masyarakat serta biasanya dilakukan dengan pendekatan agama / moral yang menekankan tentang dosa dan kelemahan individu. Model terapi seperti ini sangat tepat diterapkan pada lingkungan masyarakat yang masih memegang teguh nilai-nilai keagamaan dan moralitas di tempat asalnya.

-          Model Terapi Sosial. Model ini memakai konsep dari program terapi komunitas, di mana adiksi terhadap obat-obatan dipandang sebagai fenomena penyimpangan sosial. Tujuan dari model terapi ini adalah mengarahkan perilaku yang menyimpang tersebut kearah perilaku sosial yang lebih layak. Prakteknya dapat dilakukan melalui ceramah, seminar, dan terutama terapi berkelompok

-          Model Terapi Medis. Model ini berakar dari beberapa konsep dalam teori fisiologis atau metabolisme yang memandang perilaku adiksi obat sebagai sesuatu yang terjadi karena faktor etiologis atau keturunan.

-          Model Terapi Psikologis. Model ini diadaptasi dari teori psikologis Mc Lellin yang menyebutkan bahwa perilaku adiksi obat adalah buah dari emosi yang tidak berfungsi selayaknya karena terjadi konflik sehingga pecandu memakai obat pilihannya untuk meringankan atau melepaskan beban psikologis itu. Model terapi ini mementingkan penyembuhan emosional dari pecandu narkoba yang bersangkutan, di mana jika emosinya dapat dikendalikan maka mereka tidak akan mempunyai masalah lagi dengan obat-obatan.

-          Model Terapi Budaya. Model ini menyatakan bahwa perilaku adiksi obat adalah hasil sosialiasi seumur hidup dalam lingkungan sosial atau kebudayaan tertentu. Dalam hal ini, keluarga seperti juga lingkungan dapat dikategorikan sebagai lingkungan sosial dan kebudayaan tertentu. Model ini banyak menekankan pada proses terapi untuk kalangan anggota keluarga dari para pecandu narkoba tersebut.

BAB 6

KESIMPULAN

Pada awalnya narkotika dan zat adiktif lainnya dipakai dibidang kedokteran sebagai obat penghilang rasa sakit, cemas dan sebagainya. Namun karena sifat adiktifnya (candu) yang ditimbulkannya, pemakaiannya dihentikan dan dialihkan pada obat-obatan lainnya. Sayangnya, narkotika pada akhirnya disalahgunakan dan dipakai di luar indikasi medis. Sebenarnya hal yang menyebabkan seseorang terus ingin mengkonsumsi narkoba akibatnya adanya rasa kecanduan yang terus tinggal di dalam dirinya.

Mengawali tahun 2009, semua pihak layaknya mewaspadai dan memberikan perhatian serius terhadap masalah penyalahgunaan narkotika dan bahan-bahan psikotropika (narkoba). Sebab melalui jaringan peredarannya yang rapi kini narkoba telah menelusup ke berbagai golongan umur, pendidikan, dan strata. Sehingga jumlah korban pun terus meningkat secara drastis dari tahun ke tahun. Badan Narkotika Provinsi Jawa Barat memperkirakan, jumlah penyalahgunaan narkoba sepanjang 2008 sebanyak 22.000 orang. Pada tahun tersebut, dalam catatan Polda Jawa Barat, kasus penyalahgunaan narkoba di Jawa Barat meningkat 173% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Bahkan seperti pernah dirilis Badan Narkotika Nasional (BNN), secara nasional setiap hari rata-rata ada 40 orang yang meninggal sia-sia akibat narkoba. Sebuah angka yang luar biasa dan tentu saja membuat kita miris.

Banyak motivasi yang menyebabkan masyarakat memakai narkoba. Motivasi itu antara lain :

  1. Ada orang-orang yang bertujuan untuk mengurangi atau meniadakan rasa tertekan (stres dan ketegangan hidup).
  2. Ada orang-orang yang bertujuan untuk sekadar mendapatkan perasaan nyaman dan menyenangkan.
  3. Ada orang-orang yang memakainya untuk lari dari realita dan tanggung jawab kehidupan.

Faktor-faktor penyebab masyarakat mengkonsumsi narkoba, antara lain :

  1. Faktor-faktor Sosial dan Kebudayaan. Sikap masyarakat dan lingkungan terhadap obat-obatan sangat menentukan gejala ini. Orang-orang yang hidup dalam lingkungan yang dengan bebas memakai narkoba dengan sendirinya mempunyai sikap yang berbeda terhadap narkoba daripada di tempat-tempat lain seperti di USA yang melarang keras penggunaan bebas jenis obat itu.
  2. Faktor-faktor Pendidikan dan Lingkungan. Paul D. Meier menyatakan bahwa kita dapat membuat anak-anak menjadi pecandu obat-obatan dikemudian harinya jikalau kita memanjakan mereka, melindungi mereka secara berlebih-lebihan, tidak mengizinkan mereka untuk mandiri, tidak pernah melatih mereka menghadapi dan menyelesaikan persoalan-persoalan mereka sendiri.

Penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba saat ini menjadi masalah yang sangat memprihatinkan dan cenderung semakin meningkat serta merupakan masalah bersama antara yang melibatkan pemerintah dan masyarakat sehingga memerlukan suatu strategi yang melibatkan seluruh komponen bangsa yang bersatu padu dalam suatu gerakan bersama untuk melaksanakan strategi ”Menyeimbangkan dan Memadukan Pengurangan Pemasukan dan Pengurangan Permintaan”.

Dibutuhkan kerjasama sinergis antara pemerintah, LSM, organisasi sosial, untuk mengatakan tidak pada narkoba guna menyelamatkan generasi masa depan kita. Nahdlatul Ulama (NU) sebagai organisasi muslim moderat terbesar dengan anggota lebih dari 50 juta orang, menaruh prihatin dan perlu mengambil peran dalam mengatasi persoalan ini. Pencegahan dan pengobatan akibat penyalahgunaan narkoba merupakan persoalan yang kompleks yang masih perlu banyak dipelajari tentang apa yang terbaik dilakukan dan oleh siapa. Pertukaran pandangan dan pengalaman di antara kita itu penting guna memberikan bantuan yang lebih baik bagi mereka yang memiliki persoalan narkoba.

Mengingat masalah narkoba ini sangat serius karena dapat mengancam generasi bangsa, maka diperlukan peran serta masyarakat dalam mengatasi masalah ini. Dirjen Pelayanan dan Rehabilitasi Depsos Makmur Sunusi mengatakan penanganannya masih parsial sehingga masing-masing instansi yang memiliki program anti narkoba bergerak sendiri-sendiri karena mengangkut sebuah proyek.  Salah satu pilot project yang sedang dijalankannya adalah program penguatan institusi lokal penanggulangan korban narkoba berbasis masyarakat. Menurutnya langkah ini sangat tepat mengingat dana yang disediakan pemerintah untuk program anti Napza di Depsos memang sangat terbatas sehingga perlu menggunakan dana secara efektif dan efisien. Model pelaksanaan penguatan institusi lokal berbasis masyarakat itu sangat sederhana dijalankan dan dipastikan sangat tepat untuk kondisi sekarang ini.

Penanggulangan masalah narkoba juga bisa dilakukan dengan memanfaatkan beberapa institusi sosial yang juga bekerja sama dengan pemerintah. Seperti 3 tahun lalu, pada kesempatan peresmian sebuah panti rehabilitasi korban penyalahgunaan narkoba, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menginginkan seluruh daerah memiliki pusat-pusat pencegahan penyalahgunaan dan kejahatan narkoba dengan melibatkan tokoh-tokoh spiritual, psikolog, psikiater, tokoh masyarakat, dan orangtua untuk bersama-sama mencegah penyalahgunaan narkoba sehingga muncul sebagai gerakan sosial.

Pada dasarnya institusi masyarakat lokal sangat berkepentingan dalam penanggulangan bahaya narkoba. Karena masyarakat setempat merupakan kelompok yang rentan terhadap bahaya narkoba. Disamping itu kelompok bermain remaja dan pemuda setempat termasuk kelompok ini yang rentan terhadap penyalahgunaan. Atau bisa saja melibatkan komponen masyarakat lokal lainnya sebagai ujung tombak pelaksana kegiatan penanggulangan penyalahgunaan narkoba.

Pada bulan mei 2007 Pemerintah telah bekerjasama dengan Metro TV untuk kampanye perang melawan narkoba. Dalam upaya pemberantasan peredaran gelap narkoba pemerintah melalui aparat keamanan dan penegak hukum telah banyak melakukan penangkapan, penggerebekan serta pemberian hukuman.

Peningkatan pendidikan termasuk pendidikan keterampilan kerja sebagai upaya peningkatan dan pengembangan kualitas sumber daya manusia Indonesia yang meliputi : kualitas intelektual, emosional, spiritual, dan sosial melalui peningkatan anggaran biaya pendidikan. Perbaikan kualitas sarana-prasarana dan kualitas sumber daya manusia serta penyediaan pendidikan gratis bagi warga yang tidak beruntung dibarengi dengan penyediaan lapangan kerja bagi para lulusan pendidikan merupakan strategi ampuh pemberdayaan masyarakat untuk bebas narkoba.

Peserta ACCORD Task Force yang merupakan perwakilan BNN negara-negara ASEAN dan China mengungkapkan dari semua peserta ACCORD, hanya Indonesia yang kerja sama antara BNN dengan media massanya paling kuat. Dalam pemaparannya Direktur Utama Media Indonesia Rahni Lowhur Schad mengatakan, upaya pencegahaan penyalahgunaan narkoba akan berjalan efektif jika BNN, masyarakat sipil, dan media massa saling berkolaborasi.

Penanggulangan masalah narkoba dapat dilakukan dengan berbagai cara, salah satunya dengan pengobatan melalui tempat rehabilitasi seperti Rumah Sakit Rehabilitasi Narkoba. Setiap Rumah Sakit Rehabilitasi Narkoba memiliki program khusus bagi bagi korban narkotika, zat adiktif dan psikotropika.

DAFTAR PUSTAKA

  1. http://nasirsalo.blogspot.com/2008/08/oleh-muhammad-nasir-div.html
  2. http://www.mail-archive.com/ppiindia@yahoogroups.com/msg03648.html
  3. http://www.gudang-info.com/2009/08/pengobatan-dan-terapi-narkoba.html
  4. http://lead.sabda.org/kecanduan_dan_penyalahgunaan_obat_obatan.html
  5. http://malino-08.org/content/view/32/62/
  6. http://cplin-1984.blogspot.com/2009/07/pencegahan-dan-penanggulangan-narkoba.html
  7. http://hariansib.com/?p=26638
  8. http://cetak.kompas.com/read/xml/2009/01/30/1027485/mendamba.pusat.pencegahan.narkoba
  9. http://malino-08.org/content/view/97/27/
  10. http://www.riaunews.com/berita.php?act=full&id=3039
  11. www.depsos.go.id
  12. http://surabayawebs.com/index.php/2008/06/19/makmur-sunusi-penting-peran-masyarakat-atasi-masalah-narkoba/

BAB 1

PENDAHULUAN

Bahwa sejak manusia mulai hidup bermasyarakat, maka sejak saat itu sebuah gejala yang disebut masalah sosial berkutat di dalamnya. Sebagaimana diketahui, dalam realitas sosial memang tidak pernah dijumpai suatu kondisi masyarakat yang ideal. Dalam pengertian tidak pernah dijumpai kondisi yang menggambarkan bahwa seluruh kebutuhan setiap warga masyarakat terpenuhi, seluruh perilaku kehidupan sosial sesuai harapan atau seluruh warga masyarakat dan komponen sistem sosial mampu menyesuaikan dengan tuntutan perubahan yang terjadi.

Pada jalur yang searah, sejak tumbuhnya ilmu pengetahuan sosial yang mempunyai obyek studi kehidupan masyarakat, maka sejak itu pula studi masalah sosial mulai dilakukan. Dari masa ke masa para Sosiolog mengumpulkan dan mengkomparasikan hasil studi melalui beragam perspektif dan fokus perhatian yang berbeda-beda, hingga pada akhirnya semakin memperlebar jalan untuk memperoleh pandangan yang komprehensif serta wawasan yang luas dalam memahami dan menjelaskan fenomena sosial.

Masalah sosial menemui pengertiannya sebagai sebuah kondisi yang tidak diharapkan dan dianggap dapat merugikan kehidupan sosial serta bertentangan dengan standar sosial yang telah disepakati. Keberadaan masalah sosial di tengah kehidupan masyarakat dapat diketahui secara cermat melalui beberapa proses dan tahapan analitis, yang salah satunya berupa tahapan diagnosis. Dalam mendiagnosis masalah sosial diperlukan sebuah pendekatan sebagai perangkat untuk membaca aspek masalah secara konseptual. Eitzen membedakan adanya dua pendekatan yaitu person blame approach dan system blame approach.

Person blame approach merupakan suatu pendekatan untuk memahami masalah sosial pada level individu. Diagnosis masalah menempatkan individu sebagai unit analisanya. Melalui diagnosis tersebut lantas bisa ditemukan faktor penyebabnya yang mungkin berasal dari kondisi fisik, psikis maupun proses sosialisasinya.

Sedangkan pendekatan system blame approach merupakan unit analisis untuk memahami sumber masalah pada level sistem. Pendekatan ini mempunyai asumsi bahwa sistem dan struktur sosial lebih dominan dalam kehidupan bermasyarakat. Individu sebagai warga masyarakat tunduk dan dikontrol oleh sistem. Masalah sosial sebagai kondisi yang dapat menghambat perwujudan kesejahteraan sosial pada gilirannya selalu mendorong adanya tindakan untuk melakukan perubahan dan perbaikan. Perwujudan kesejahteraan setiap warganya merupakan tanggung jawab sekaligus peran vital bagi keberlangsungan negara. Di lain pihak masyarakat sendiri juga perlu responsif terhadap masalah sosial jika menghendaki kondisi kehidupan berkembang ke arah yang semakin baik.

Salah satu contoh masalah sosial ialah kemiskinan dalam masyarakat. Kemiskinan adalah keadaan di mana terjadi kekurangan hal-hal secara umum seperti makanan, pakaian, tempat berlindung dan air minum. Hal-hal ini berhubungan erat dengan kualitas hidup. Kemiskinan kadang juga berarti tidak adanya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan yang mampu mengatasi masalah kemiskinan dan mendapatkan kehormatan yang layak sebagai warga negara. Kemiskinan merupakan masalah global. Sebagian orang memahami istilah ini secara subyektif dan komparatif, sementara yang lainnya melihatnya dari segi moral dan evaluatif, dan yang lainnya lagi memahaminya dari sudut ilmiah yang telah mapan. Istilah negara berkembang biasanya digunakan untuk merujuk kepada negara-negara yang miskin.

Kemiskinan bisa dikelompokan dalam dua kategori , yaitu kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif. Kemiskinan absolut mengacu pada satu set standard yang konsisten, tidak terpengaruh oleh waktu dan tempat / negara. Sebuah contoh dari pengukuran absolut adalah persentase dari populasi yang makan dibawah jumlah yg cukup menopang kebutuhan tubuh manusia (kira kira 2000-2500 kalori per hari untuk laki laki dewasa).

Kemiskinan merupakan masalah yang selalu ada pada setiap Negara. Permasalahan kemiskinan tidak hanya terdapat di negara-negara berkembang saja, bahkan di negara maju juga mempunyai masalah dengan kemiskinan. Kemiskinan tetap menjadi masalah yang rumit, walaupun fakta menunjukan bahwa tingkat kemiskinan di negara berkembang jauh lebih besar dibanding dengan negara maju. Hal ini dikarenakan negara berkembang pada umumnya masih mengalami persoalan keterbelakangan hampir di segala bidang, seperti : kapital, teknologi, kurangnya akses-akses ke sektor ekonomi, dan lain sebagainya.

Dengan melihat dari sisi negara berkembang salah satunya adalah Negara Indonesia, percapaian pembangunan manusia di Indonesia masih tertinggal dengan negara-negara tetangga di ASEAN seperti Malaysia, Thailand dan Filipina.  Dalam laporan pembangunan manusia (Human development Report 2005) yang terbaru, Indonesia berada pada tingkat menengah dalam pembangunan manusia global (Medium Human Development) dengan peringkat ke-110 dari 177 negara. Negara Indonesia yang pada saat ini masih berada pada tahap pemulihan restrukturisasi di bidang ekonomi dan juga perubahan-perubahan di bidang sosial politik. Dalam proses ini tidak dapat dihindari semakin meluasnya kesenjangan antarkelompok, juga antar daerah yang kaya dan daerah miskin, terutama kesenjangan Indek Pembangunan Manusia (IPM) yang mencakup tentang masalah kemiskinan.

Pada umumnya, partai-partai peserta Pemilihan Umum (Pemilu) 2004 juga mencantumkan program pengentasan kemiskinan sebagai program utama dalam platform mereka. Pada masa Orde Baru, walaupun mengalami pertumbuhan ekonomi cukup tinggi, yaitu rata-rata sebesar 7,5 persen selama tahun 1970-1996, penduduk miskin di Indonesia tetap tinggi. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), persentase penduduk miskin di Indonesia tahun 1996 masih sangat tinggi, yaitu sebesar 17,5 persen atau 34,5 juta orang.

Hal ini bertolak belakang dengan pandangan banyak Ekonom yang menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi dapat meningkatkan pendapatan masyarakat dan pada akhirnya mengurangi penduduk miskin. Perhatian pemerintah terhadap pengentasan kemiskinan pada pemerintahan reformasi terlihat lebih besar lagi setelah terjadinya krisis ekonomi pada pertengahan tahun 1997. Meskipun demikian, berdasarkan penghitungan BPS persentase penduduk miskin di Indonesia sampai tahun 2003 masih tetap tinggi sebesar 17,4 persen dengan jumlah penduduk yang lebih besar, yaitu 37,4 juta orang.

Bahkan, berdasarkan angka Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) pada tahun 2001, persentase keluarga miskin (Keluarga prasejahtera dan sejahtera I) pada 2001 mencapai 52,07 persen, atau lebih dari separuh jumlah keluarga di Indonesia. Angka-angka ini mengindikasikan bahwa program-program penanggulangan kemiskinan selama ini belum berhasil mengatasi masalah kemiskinan di Indonesia.

BAB 2

INTENSITAS DAN KOMPLEKSITAS MASALAH

Masalah kemiskinan memang telah lama ada sejak dahulu kala. Pada masa lalu umumnya masyarakat menjadi miskin bukan karena kurang pangan, tetapi miskin dalam bentuk minimnya kemudahan atau materi. Dari ukuran kehidupan modern pada masa kini mereka tidak menikmati fasilitas pendidikan, pelayanan kesehatan, dan kemudahan-kemudahan lainnya yang tersedia pada jaman modern.

Kemiskinan telah membuat perangkap-perangkap ketidakberuntungan yang melilit kehidupan sebagian masyarakat kita. Kemiskinan telah melahirkan generasi busung lapar di berbagai daerah, putus sekolah dan lestarinya kebodohan di tengah masyarakat bahkan realitas kemiskinan telah menjadi sumber berbagai kejahatan. Kemiskinan juga membuat kita seperti hilangnya kebebasan sebagai orang merdeka.

Kemiskinan dapat dibedakan menjadi tiga pengertian : kemiskinan absolut, kemiskinan relatif dan kemiskinan kultural. Seseorang termasuk golongan miskin absolut apabila hasil pendapatannya berada di bawah garis kemiskinan, tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup minimum : pangan, sandang, kesehatan, papan, pendidikan. Seseorang yang tergolong miskin relatif sebenarnya telah hidup di atas garis kemiskinan namun masih berada di bawah kemampuan masyarakat sekitarnya. Sedang miskin kultural berkaitan erat dengan sikap seseorang atau sekelompok masyarakat yang tidak mau berusaha memperbaiki tingkat kehidupannya sekalipun ada usaha dari pihak lain yang membantunya.

Kemiskinan sebagai suatu penyakit sosial ekonomi tidak hanya dialami oleh negara-negara yang sedang berkembang, tetapi juga negara-negara maju, seperti Inggris dan Amerika Serikat. Negara Inggris mengalami kemiskinan di penghujung tahun 1700-an pada era kebangkitan revolusi industri yang muncul di Eropa. Pada masa itu kaum miskin di Inggris berasal dari tenaga-tenaga kerja pabrik yang sebelumnya sebagai petani yang mendapatkan upah rendah, sehingga kemampuan daya belinya juga rendah. Mereka umumnya tinggal di permukiman kumuh yang rawan terhadap penyakit sosial lainnya, seperti : prostitusi, kriminalitas, pengangguran.

Amerika Serikat sebagai negara maju juga dihadapi masalah kemiskinan, terutama pada masa depresi dan resesi ekonomi tahun 1930-an. Pada tahun 1960-an Amerika Serikat tercatat sebagai negara adidaya dan terkaya di dunia. Sebagian besar penduduknya hidup dalam kecukupan. Bahkan Amerika Serikat telah banyak memberi bantuan kepada negara-negara lain. Namun dibalik keadaan itu tercatat sebanyak 32 juta orang atau seperenam dari jumlah penduduknya tergolong miskin.

Indonesia sebagai negara yang kaya akan sumber daya alamnya mempunyai 49,5 juta jiwa penduduk yang tergolong miskin (Survei Sosial Ekonomi Nasional / Susenas 1998). Jumlah penduduk miskin tersebut terdiri dari 17,6 juta jiwa di perkotaan dan 31,9 juta jiwa di perdesaan. Angka tersebut lebih dari dua kali lipat banyaknya dibanding angka tahun 1996 (sebelum krisis ekonomi) yang hanya mencatat jumlah penduduk miskin sebanyak 7,2 juta jiwa di perkotaan dan 15,3 juta jiwa perdesaan. Akibat krisis jumlah penduduk miskin diperkirakan makin bertambah.

Anggaran negara kita tidak cukup kuat untuk menyuplai masyarakat miskin. Karena hampir separonya sudah terkuras habis untuk membayar cicilan utang. Tahun 2006,  pemerintah terpaksa harus membayar utang negara cicilan pokok plus bunga bank sebesar 42 % dari APBN. Pembayaran utang luar negeri yang jatuh tempo pada 2006 mencapai Rp. 91,71 triliun dan utang dalam negeri sebesar 74,93 triliun, dengan total Rp 166,64 triliun.

Sebagai contoh nyata melihat data yang dicatat Badan Pusat Statistik jumlah penduduk miskin di Sumatra Utara hingga Maret 2007 mencapai 1,768 juta jiwa dengan perhitungan telah terjadi angka penurunan dari 1,980 yang tercatat di bulan Mei 2006. Karena pertumbuhan ekonomi sebesar 8,44 persen. Meski begitu masih perlu dilakukan berbagai pembinaan terhadap masyarakat dalam rangka pengentasan kemiskinan itu.

Terutama pemberdayaan perempuan yang tersentuh langsung pada persoalan budget, karena kaum perempuan adalah manager dalam rumah tangga yang mengatur keuangan untuk berbagai keperluan. Kemiskinan seringkali menyeret manusia kepada tindakan yang merusak diri dan menjadi lahan pemanfaatan orang lain. Bisa dilihat dari banyaknya kasus bunuh diri yang dilakukan para ibu disertai anak-anaknya dengan alasan kemiskinan.

Ada dua kondisi yang menyebabkan kemiskinan bisa terjadi, yakni kemiskinan alamiah dan buatan. Kemiskinan alamiah terjadi antara lain akibat sumber daya alam yang terbatas, penggunaan teknologi yang rendah dan bencana alam. Kemiskinan buatan terjadi karena lembaga-lembaga yang ada di masyarakat membuat sebagian anggota masyarakat tidak mampu menguasai sarana ekonomi dan berbagai fasilitas lain yang tersedia hingga mereka tetap miskin. Maka itulah sebabnya para pakar ekonomi sering mengkritik kebijakan pembangunan yang melulu terfokus pada pertumbuhan ketimbang pemerataan.

Berbagai persoalan kemiskinan penduduk memang menarik untuk disimak dari berbagai aspek, sosial, ekonomi, psikologi dan politik. Aspek sosial terutama akibat terbatasnya kualitas SDM, interaksi sosial dan penguasaan informasi. Aspek ekonomi akan tampak pada terbatasnya pemilikan alat produksi, upah kecil, daya tawar rendah, tabungan nihil, lemah mengantisipasi peluang. Dari aspek psikologi terutama akibat rasa rendah diri, fatalisme, malas, dan rasa terisolir. Sedangkan dari aspek politik berkaitan dengan kecilnya akses terhadap berbagai fasilitas dan kesempatan, diskriminasi, posisi lemah dalam proses pengambil keputusan.

Sebagai contoh dikriminasi, praktik diskriminasi merupakan tindakan pembedaan untuk mendapatkan hak dan pelayanan kepada masyarakat dengan didasarkan warna kulit, golongan, suku, etnis, agama, jenis kelamin, dan sebagainya. Diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung ataupun tidak langsung didasarkan perbedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, dan keyakinan politik yang berakibat pengangguran, penyimpangan atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan, baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, dan aspek kehidupan yang lain.

Dari segi peraturan perundang-undangan, beberapa peraturan perundang-undangan telah diarahkan untuk menghapuskan kesenjangan dan menghilangkan praktik diskriminasi, antara lain untuk menghapuskan diskriminasi terhadap perempuan, suku etnis, kelompok rentan, dan kelompok minoritas.

Namun, perubahan yang diharapkan belum terwujudkan secara optimal, antara lain disebabkan oleh peraturan perundang-undangan yang ada belum dijadikan acuan dalam melakukan tindakan untuk dijadikan dasar hukum pada proses hukum penanganan kasus atau perkara. Diskriminasi juga terjadi pada kehidupan masyarakat miskin atau kurang mampu. Akses untuk mendapatkan pelayanan khususnya pelayanan kesehatan masih sering menimbulkan diskriminasi, terutama kepada golongan masyarakat miskin dan menimbulkan ketidakadilan. Hal tersebut antara lain, disebabkan rendahnya kepedulian sosial penyelenggara rumah sakit.

Di samping itu, dikarenakan tidak adanya perangkat peraturan perundang-undangan yang mempunyai aturan kekuatan hukum dan sanksi yang tegas bagi rumah sakit yang menolak memberikan pelayanan kesehatan bagi pasien miskin, menyebabkan penolakan dan penahanan rumah sakit terhadap pasien miskin masih sering terjadi.

Belum lagi sikap dan komitemen pemerintah dalam kebijakan dan program Pro Poor yang masih perlu dipertanyakan. Pemerintah daerah pun banyak yang melahirkan kebijakan kontraproduktif yang lebih memprioritaskan fasilitas bagi para pejabat. Misalnya : mobil dinas baru, rumah baru, dan uang kehormatan bagi anggota Dewan, fasilitas rekreasi yang dibungkus dengan program studi banding dan fasilitas-fasilitas lainnya yang jauh dari kepentingan publik.

Boleh jadi kompleksitas problem tersebut yang membuat pemerintahan SBY-JK sebagai ikon perubahan gagal mewujudkan impian masyarakat. Sesuai dengan hasil polling yang dilakukan Lembaga Survei Indonesia (LSI), 50% masyarakat Indonesia menilai pemerintah belum berhasil mengatasi problem ekonomi, terutama masalah kemiskinan.

Pemerintah harus mencari format baru yang lebih ideal dalam melakukan proses pembinaan pada masyarakat miskin. Puluhan tahun birokrasi mengelola anggaran masyarakat miskin belum juga ada hasil yang optimal. Problemnya masih tetap klasik, prosedurnya birokratis, pendampingan kurang efektif sampai pada monitoring dan evaluasi yang kurang optimal. Program masyarakat miskin terkesan hanya formalitas. Selain itu masih terjadi penyimpangan di sana sini, karena strategi penanganan yang kurang tepat bersifat temporer dan berkelanjutan.

BAB 3

LATAR BELAKANG MASALAH

Bank Dunia menyatakan “Kemiskinan adalah kondisi terjadinya kekurangan pada taraf hidup manusia yang bisa berupa fisik dan sosial”. Kekurangan fisik adalah ketidakcukupan kebutuhan dasar materi dan biologis (basic material and biological needs) termasuk kekurangan nutrisi, kesehatan, pendidikan, dan perumahan. Ketidakcukupan sosial adalah adanya resiko kehidupan, kondisi ketergantungan, ketidakberdayaan, dan kepercayaan diri yang kurang.

Peraih hadiah Nobel Amartya Sen mengatakan, kemiskinan adalah kegagalan memenuhi kapabilitas minimum tertentu (poverty is the failure to have certain minimum capabilities). Kapabilitas melekat pada kemampuan yang ada pada diri si miskin sendiri, dan dapat ditingkatkan dengan upaya yang sistematik. Makanya penanggulangan kemiskinan tidak semata-mata memenuhi kebutuhan dasar material, jauh lebih dari itu bagaimana mengatasi ketidakcukupan pelayanan pendidikan, kesehatan hingga kepuasan psikologis dan keberdayaan untuk menopang hidup diri sendiri, lepas dari ketergantungan terus menerus pada pihak lain.

Kemiskinan dapat dikategorikan ke dalam kemiskinan alamiah dan kemiskinan struktural. Kemiskinan alamiah adalah kondisi di mana kemiskinan terjadi akibat faktor-faktor biologis, psikologis dan sosial (malas, kurang trampil, kurang kemampuan intelektual, lemah fisik, dll). Lingkungan fisik membuat orang sulit melakukan usaha atau bekerja. Kemiskinan struktural terkait dengan ketidakadilan dalam perbandingan nilai pertukaran (terms of trade) antara nilai barang dan jasa yang dihasilkan dan dijual oleh si miskin dibandingkan dengan nilai barang dan jasa yang harus dibelinya. Termasuk ketidakadilan dalam pembayaran jasa-jasa pekerja (upah yang rendah dan eskploitasi pekerja). Juga pengenaan pungutan yang memberatkan dan relatif memeras rakyat kecil.

Menurut teori konservatif, kemiskinan tidak bermula dari struktur sosial, tetapi dari karakteristik khas orang-orang miskin itu sendiri. Misalnya : malas, boros, tidak merencanakan kehidupannya, dan pasrah pada keadaan. Orang miskin mempunyai budaya miskin (culture of poverty). Mereka miskin karena mereka miskin.

Penyebab orang menjadi miskin adalah karena ia terjebak dalam perangkap kemiskinan (kemiskinan materil, kelemahan jasmani, isolasi, kerentanan, dan ketidakberdayaan). Ini masalah sosial dan kultural. Makanya penanggulangan kemiskinan mesti melibatkan transformasi sosial dan kultural juga, termasuk perubahan nilai-nilai (misal : etos kerja). Pembagian sesuatu yang gratis adalah langkah tidak karena membudayakan kemiskinan.

Kemiskinan banyak dihubungkan dengan :

  • Penyebab individual atau patologis (yang melihat kemiskinan sebagai akibat dari perilaku, pilihan atau kemampuan dari si miskin)
  • Penyebab keluarga (yang menghubungkan kemiskinan dengan pendidikan keluarga)
  • Penyebab sub-budaya / subcultural (yang menghubungkan kemiskinan dengan kehidupan sehari-hari, dipelajari atau dijalankan dalam lingkungan sekitar)
  • Penyebab agensi (yang melihat kemiskinan sebagai akibat dari aksi orang lain, termasuk perang, pemerintah dan ekonomi)
  • Penyebab struktural (yang memberikan alasan bahwa kemiskinan merupakan hasil dari struktur sosial)

Meskipun diterima luas bahwa kemiskinan adalah sebagai akibat dari kemalasan, namun di Amerika Serikat (negara terkaya per kapita di dunia), misalnya : memiliki jutaan masyarakat yang diistilahkan sebagai pekerja miskin, yaitu orang yang tidak sejahtera atau rencana bantuan publik, namun masih gagal melewati atas garis kemiskinan.

Pada dasarnya ada dua faktor penting yang dapat menyebabkan kegagalan program penanggulangan kemiskinan di Indonesia. Pertama, program-program penanggulangan kemiskinan selama ini cenderung berfokus pada upaya penyaluran bantuan sosial untuk orang miskin. Hal itu antara lain, berupa beras untuk rakyat miskin dan program jaring pengaman sosial (JPS) untuk orang miskin. Upaya seperti ini akan sulit menyelesaikan persoalan kemiskinan yang ada karena sifat bantuan tidaklah untuk pemberdayaan, bahkan dapat menimbulkan ketergantungan.

Program-program bantuan yang berorientasi pada kedermawanan pemerintah ini justru dapat memperburuk moral dan perilaku masyarakat miskin. Program bantuan untuk orang miskin seharusnya lebih difokuskan untuk menumbuhkan budaya ekonomi produktif dan mampu membebaskan ketergantungan penduduk yang bersifat permanen. Di lain pihak, program-program bantuan sosial ini juga dapat menimbulkan korupsi dalam penyalurannya.

Alangkah lebih baik apabila dana-dana bantuan tersebut langsung digunakan untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), seperti dibebaskannya biaya sekolah :  sekolah dasar (SD) dan sekolah menengah pertama (SMP) serta dibebaskannya biaya-biaya pengobatan di pusat kesehatan masyarakat (Puskesmas).

Faktor kedua yang dapat mengakibatkan gagalnya program penanggulangan kemiskinan adalah kurangnya pemahaman berbagai pihak tentang penyebab kemiskinan itu sendiri sehingga program-program pembangunan yang ada tidak didasarkan pada isu-isu kemiskinan yang penyebabnya berbeda-beda secara lokal.

Sebagaimana diketahui, data dan informasi yang digunakan untuk program-program penanggulangan kemiskinan selama ini adalah data makro hasil Survei Sosial dan Ekonomi Nasional (Susenas) oleh BPS dan data mikro hasil pendaftaran keluarga prasejahtera dan sejahtera I oleh BKKBN. Kedua data ini pada dasarnya ditujukan untuk kepentingan perencanaan nasional yang sentralistik dengan asumsi yang menekankan pada keseragaman dan fokus pada indikator dampak.

Pada kenyataannya, data dan informasi seperti ini tidak akan dapat mencerminkan tingkat keragaman dan kompleksitas yang ada di Indonesia sebagai negara besar yang
mencakup banyak wilayah yang sangat berbeda, baik dari segi ekologi, organisasi sosial, sifat budaya maupun bentuk ekonomi yang berlaku secara lokal.

Bisa saja terjadi bahwa angka-angka kemiskinan tersebut tidak realistis untuk kepentingan lokal, dan bahkan bisa membingungkan pemimpin lokal (Pemerintah kabupaten / kota). Sebagai contoh adalah kasus yang terjadi di Kabupaten Sumba Timur. Pemerintah Kabupaten Sumba Timur merasa kesulitan dalam menyalurkan beras untuk orang miskin karena adanya dua angka kemiskinan yang sangat berbeda antara BPS dan BKKBN pada waktu itu. Di satu pihak angka kemiskinan Sumba Timur yang dihasilkan BPS pada tahun 1999 adalah 27 persen, sementara angka kemiskinan (keluarga prasejahtera dan sejahtera I) yang dihasilkan BKKBN pada tahun yang sama mencapai 84%.

Kedua angka ini cukup menyulitkan pemerintah dalam menyalurkan bantuan-bantuan karena data yang digunakan untuk target sasaran rumah tangga adalah data BKKBN, sementara alokasi bantuan didasarkan pada angka BPS. Secara konseptual, data makro yang dihitung BPS selama ini dengan pendekatan kebutuhan dasar (basic needs approach) pada dasarnya (walaupun belum sempurna) dapat digunakan untuk memantau perkembangan serta perbandingan penduduk miskin antardaerah. Namun data makro tersebut mempunyai keterbatasan karena hanya bersifat indikator dampak yang dapat digunakan untuk target sasaran geografis, tetapi tidak dapat digunakan untuk target sasaran individu rumah tangga atau keluarga miskin. Untuk target sasaran rumah tangga miskin diperlukan data mikro yang dapat menjelaskan penyebab kemiskinan secara lokal.

Secara garis besarnya, ada 3 faktor  penyebab kemiskinan yang menimpa masyarakat saat ini, yaitu  :

  1. Kemiskinan Alamiah, yaitu kemiskinan yang disebabkan oleh kondisi alami seseorang, misalnya : cacat mental, cacat fisik, usia lanjut sehingga tidak mampu bekerja, dan lain-lain.
  2. Kemiskinan kultural, yaitu kemiskinan yang disebabkan oleh rendahnya kualitas SDM akibat kultur kebiasaan masyarakat tertentu, misalnya : sifat malas, tidak produktif, bergantung pada harta orang tua, harta warisan, berjudi, kecanduan narkoba, kebiasaan menghayal tanpa kerja dan lain-lain.
  3. Kemiskinan stuktural, yaitu kemiskinan yang disebabkan oleh kesalahan sistem yang digunakan oleh negara dalam mengatur urusan rakyat. Misalnya : bencana alam dan pendistribusian bantuan bencana alam, tidak sampainya informasi-informasi kepada orang miskin baik mengenai keuangan, pendidikan dan kesehatan serta informasi-informasi lainnya.

Faktor penyebab kemiskinan nomor satu dan nomor dua masuk kepada kategori penyebab faktor utama secara individu yang tergantung kepada perseorangan atau bergantung kepada orang tersebut.  Kelemahan individu pada nomor 2 ini biasanya kelemahan yang penyebabnya adalah orang itu sendiri, bukan disebabkan oleh orang lain walaupun dia berada dalam lingkungan suatu masyarakat yang penuh dengan peluang rezeki.

Sedangkan penyebab nomor tiga adalah masuk kepada kategori publik (masyarakat) dan sangat besar pengaruhnya terhadap peningkatan angka kemiskinan. Kemiskinan jenis inilah yang menjadi fenomena di berbagai negara dewasa saat ini, baik di negara-negara sedang berkembang maupun di negara-negara maju. Bahkan problema ekonomi sesungguhnya bukan kelangkaan keuangan di perbendaharaan negara, melainkan karena buruknya pendistribusian. Fakta menunjukkan bahwa kemiskinan terjadi bukan karena tidak ada uang tapi karena uang yang ada tidak sepenuhnya sampai kepada orang-orang miskin.

Selain itu penyebab dasar kemiskinan dapat terjadi, antara lain :

  1. Kegagalan pemilikan (terutama tanah dan modal).
  2. Terbatasnya ketersediaan bahan kebutuhan dasar (sarana, dan prasarana).
  3. Kebijakan pembangunan yang bias perkotaan dan bias sektor.
  4. Adanya perbedaan kesempatan di antara anggota masyarakat dan dan sistem yang kurang mendukung.
  5. Adanya perbedaan sumber daya manusia dan perbedaan antar sektor ekonomi (ekonomi tradisional versus ekonomi modern).
  6. Rendahnya produktivitas dan tingkat pembentukan modal dalam masyarakat.
  7. Budaya hidup yang dikaitkan dengan kemampuan seseorang mengelola sumber daya alam dan lingkungannya.
  8. Tidak adanya tata pemerintahan yang bersih dan baik (good goverment)
  9. Pengelolaan sumber daya alam yang berlebihan dan tidak berwawasan lingkungan.

Selain penyebab dasar di atas, bahwa kemiskinan dapat juga disebabkan karena :

  1. Keterbatasan pendapatan, modal, dan sarana untuk memenuhi kebutuhan dasar, seperti : modal sumber daya manusia (pendidikan formal, ketrampilan, dan kesehatan yang memadai), modal produksi (lahan dan akses terhadap kredit), modal sosial (jaringan sosial dan akses terhadap kebijakan dan keputusan politik), sarana fisik (akses terhadap prasarana jalan seperti jalan, air bersih, listrik), termasuk yang hidup di daerah terpencil.
  2. Kerentanan dan ketidakmampuan menghadapi goncangan-goncangan karena : krisis ekonomi, kegagalan panen karena hama, banjir, atau kekeringan, kehilangan pekerjaan (PHK), konflik sosial dan politik, korban kekerasan sosial dan rumah tangga, bencana alam (longsor, gempa bumi, perubahan iklim global), musibah (jatuh sakit, kebakaran, kecurian atau ternak terserang wabah penyakit).
  3. Tidak adanya suara yang mewakili dan terpuruk dalam ketidakberdayaan di dalam institusi negara dan masyarakat karena : tidak ada kepastian hukum, tidak ada perlindungan dari kejahatan, kesewenang-wenangan aparat, ancaman dan intimidasi, kebijakan publik yang tidak peka dan tidak mendukung upaya penanggulangan kemiskinan, rendahnya posisi tawar masyarakat.

Alasan lain penyebab masalah kemiskinan dilihat dari aspek pemenuhan hak-hak dasar, kependudukan, ketidakadilan dan kesetaraan gender, antara lain :

  • Kegagalan pemenuhan Hak Dasar

Terbatasnya kecukupan dan mutu pangan, pemenuhan kebutuhan pangan yang layak dan memenuhi persyaratan gizi masih menjadi persoalan bagi masyarakat miskin, rendahnya kemampuan daya beli masyarakat merupakan persoalan masyarakat miskin.

  • Terbatasnya akses dan rendahnya mutu layanan kesehatan. Masalah utama yang menyebabkan rendahnya derajat kesehatan masyarakat miskin adalah rendahnya akses terhadah pelayanan kesehatan dasar, rendahnya mutu layanan kesehatan dasar, kurangnya pemahaman terhadap perilaku hidup sehat, dan kurangnya layanan kesehatan reproduksi. Masalah lain, rendahnya mutu layanan kesehatan dasar disebabkan oleh terbatasnya tenaga kesehatan, kurangnya peralatan, dan kurangnya sarana kesehatan. Pada umumnya tingkat kesehatan masyarakat miskin masih rendah. Angka Kematian Bayi (AKB) pada kelompok pendapatan rendah selalu di atas AKB kelompok pendapatan tinggi.
  • Terbatasnya akses dan rendahnya mutu layanan pendidikan. Pembangunan pendidikan merupakan salah satu upaya penting dalam penanggulangan miskin. Berbagai upaya pembangunan pendidikan yang dilakukan secara signifikan telah memperbaiki tingkat pendidikan.
  • Terbatasnya kesempatan kerja dan berusaha. Masyarakat miskin umumnya menghadapi permasalahan terbatasnya kesempatan kerja, terbatasnya peluang usaha, lemahnya perlindungan terhadap asset usaha, perbedaan upah serta lemahnya perlindungan kerja terutama pekerja anak dan pekerja perempuan seperti pembantu rumah tangga. Masyarakat miskin memiliki modal yang terbatas dan kurang ketrampilan maupun pengetahuan.
  • Memburuknya kondisi lingkungan akibat bencana Tsunami. Meningkat jumlah masyarakat miskin di Nanggroe Aceh Darussalam juga turut disebabkan terjadinya bencana alam dan tsunami pada tanggal 26 Desember 2004. Masyarakat di daerah pedesaan, perkotaan dan kawasan pesisir yang sangat terkena dampak sosial budaya dan ekonomi.

Ada dua masalah pokok dalam kemiskinan, yaitu faktor penyebab dan dampak-dampak yang ditimbulkannya serta penanganannya  :

  1. 1. Faktor Penyebab

Faktor penyebab kemiskinan adalah berbagai situasi yang memberi ruang akan terjadinya insiden kemiskinan, baik yang menyangkut situasi sosial, politik, ekonomi, hukum, budaya maupun situasi­-situasi alami yang terjadi di luar perhitungan manusia. Termasuk dalam kategori ini adalah berbagai krisis yang terjadi baik akibat situasi dalam negeri maupun akibat dampak persoalan global. Krisis moneter sebagai dampak persoalan global merupakan faktor yang sangat berpengaruh.

  1. Dampak yang ditimbulkan

Dampak yang ditimbulkan akibat kemiskinan sangat beragam mencakup hampir semua dimensi kehidupan masyarakat dan negara. Terjadinya berbagai permasalahan sosial seperti kejahatan, ketunasosialan, keterlantaran, keterasingan, merupakan manifestasi dan kemiskinan. Dengan kata lain, kemiskinan terbukti menjadi faktor utama rapuhnya ketahanan tatanan sosial sebuah keluarga, suatu komunitas, kelompok atau masyarakat, bangsa dan bahkan negara.

BAB 4

PENANGANAN MASALAH BERBASIS MASYARAKAT

Tahun 2003 dilaksanakan uji coba model rehabilitasi berbasis masyarakat (RBM) terhadap penyandang cacat (Penca). RBM adalah sistem pelayanan yang dilaksanakan dari, oleh dan untuk masyarakat. Gambaran riil di lapangan pelaksanaan uji coba ini model ini dimungkinkan dapat berfungsi sebagai informasi bagi policy maker dalam penyempurnaan program yang akan datang dan informasi bagi Pemerintah Daerah dalam upaya peningkatan pelayanan sosial Penca. Pengembangan pelayanan RBM ini dimaksudkan untuk memperluas jangkauan pelayanan bagi Penca khususnya yang berada di pelosok perdesaan. Hal ini didasarkan perkiraan WHO, bahwa jumlah penca sebanyak 10% dari populasi penduduk Indonesia, dimana 65,5% tinggal di desa. Pengembangan sistem pelayanan ini didasari atas pertimbangan bahwa sejak lama pada masyarakat Indonesia umumnya dan khususnya di pedesaan telah tumbuh dan berkembang nilai budaya saling menolong dan saling membantu ketika ada warga yang sedang ditimpa musibah, sedang hajatan dan lain sebagainya. Nilai budaya seperti itu dimungkinkan untuk dikembangkan guna mengatasi berbagai permasalahan sosial dan khususnya masalah sosial Penca yang ada di masyarakat.

Salah satu lokasi pelaksanaan uji coba model adalah Desa Aikmual yang merupakan salah satu dari 14 desa dan kelurahan di wilayah Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah Propinsi Nusa Tenggara Barat, yang jumlah penduduknya: 2.135 KK (9.888 jiwa : 4.595 jiwa laki-laki dan 4.893 jiwa perempuan) dan luas wilayah 8,98 km2. Di desa tersebut terdapat 54 orang Penca (cacat tubuh : 33 orang, cacat netra : 9 orang, cacat mental : 3 orang, cacat mental (Psikotik/Gila) : 2 orang, tuna wicara : 5 orang; dan penyakit kronis (TB Paru : 2 orang serta  kusta : 1 orang). Dilihat dari sisi kecacatan : terdapat 11 orang cacat berat, 35 orang cacat sedang, dan 8 orang cacat ringan. Sedangkan dari tingkat pendidikan: tamat SMA 2 orang, tamat SMP 4 orang, tidak tamat SMP 3 orang, tamat SD / SLB 12 orang dan tidak tamat SD / SLB 24 orang.

Adapun kegiatan yang dilakukan dalam pemetaan sosial adalah identifikasi terhadap penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) khususnya Penca maupun sumber kesejahteraan sosial (SKS) yang ada di Desa Aikmual. Serangkaian kegiatan orientasi dan konsultasi, sarasehan, dan pemetaan sosial tersebut dilakukan oleh aparat instiusi sosial baik pusat, propinsi dan kabupaten. Pihak yang terlibat dalam pelaksanaan ujicoba model adalah: kader RBM, aparat desa, pemuka masyarakat, aparat kecamatan, aparat PUSKESMAS, dan instansi sosial baik kabupaten maupun propinsi. Uji coba model ini dilaksanakan di balai desa dan rumah kepala desa.

Mereka juga berpendapat, Penca juga mempunyai hak yang sama sebagai warga negara Indonesia sebagaimana amanat UUD 1945 : Setiap warga negara berhak atas taraf kehidupan yang layak sesuai harkat dan martabatnya. Mereka juga menyatakan setuju jika kepada Penca dilakukan pemberdayaan secara terencana dengan dukungan dana dan peralatan yang memadai serta kerjasama antara pihak pemerintah dan masyarakat. Selanjutnya, mereka juga setuju jika kepada para Penca dilakukan pendataan, yang dengan pendataan itu diketahui jumlah penca, jenis kecacatan mereka, kebutuhan yang diperlukan dan permasalahan sosial yang mereka dihadapi. SKS yang ada di Desa Aikmual antara lain: TKSM / PSM, Karang Taruna, Orsos (Panti Asuhan Anak, Panti Lanjut Usia), dan lembaga keagamaan Islam-Pondok Pesantren. Di samping itu, juga tersedia tenaga profesional dokter. Selanjutnya, menurut kader RBM, dalam upaya pemberdayaan Penca dibutuhkan pembekalan / pelatihan keterampilan secara memadai dan setelah itu diberikan bantuan stimulan sebagai modal awal usaha, yang dapat berwujud peralatan kerja ataupun bantuan finansial.

Menurut mereka sumber dana dapat berasal dari : Pemerintah Pusat, Propinsi, Kabupaten maupun dari swadaya masyarakat. Dalam uji coba model, kepada Penca diberikan berbagai jenis bimbingan, yaitu kesehatan, sosial, dan keterampilan. Menurut Penca jenis-jenis bimbingan tersebut dirasakan masih kurang, karena mereka belum memperoleh informasi secara jelas dan lengkap, tidak memperoleh alat bantu yang diperlukan sesuai tingkat kecacatan mereka, dan tidak memperoleh peralatan usaha maupun modal usaha. Namun demikian, menurut mereka, pelaksanaan uji coba model berjalan cukup baik karena ada kerjasama yang baik aparat desa, kecamatan / Puskesmas, instansi sosial kabupaten, instansi sosial propinsi dengan pemuka masyarakat. Pemuka masyarakat, pengurus Osos, dan aparat desa menyatakan sangat setuju jika mereka harus mengambil peran dalam penanganan permasalahan penca, dan mereka semua menyatakan terlibat (berpartisipasi) dalam kegiatan ujicoba model.

Bentuk partisipasi mereka bervariasi, antara lain : penyebaran informasi, memberikan motivasi, mengantar dan menjemput penca pada saat pelaksanaan ujicoba model. Selanjutnya, hasil wawancara mendalam dengan penca diperoleh informasi, uji coba model cukup bermanfaat bagi mereka. Dari pelaksanaan uji coba model, terdapat perubahan yang significant dari penca. Hal ini terlihat dari 37 penca peseta ujicoba model dari hasil moniring dan evaluasi yang dilakukan, terdapat 25 orang penca yang dinilai terjadi perubahan sikap dan prilaku sosial, yaitu kemauan mereka mengikuti kegiatan sehari-hari dalam masyarakat, disamping itu juga mulai ada motivasi untuk maju dan menyejajarkan diri dengan warga masyarakat yang tidak cacat.

Mereka mengharapkan, setelah selesai mengikuti kegiatan RBM mereka diberikan bantuan stimulan yang dapat berupa peralatan maupun bantuan finansial sebagai modal awal usaha. Hal ini sejalan dengan harapan pemuka masyarakat, pengurus Orsos, dan aparat desa bahwa setelah kegiatan RBM kepada peserta RBM diberikan bantuan stimulan karena pada umumnya mereka adalah miskin. Faktor pendukung dalam pelaksanaan uji coba model antara lain : dukungan dari pemuka masyarakat, aparat desa, dan aparat instansi terkait, serta kerjasama yang baik unsur pemuka masyarakat dengan aparat desa, kecamatan, kabupaten, maupun propinsi.

4.1 Mengembangkan Sistem Sosial Yang Responsif

Pembangunan  ditinjau dari Ilmu Sosial, pembangunan diartikan perubahan masyarakat yang berlangsung secara terus menerus sehingga mampu mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara optimal. Paradigma pembangunan yang menekankan pada pembangunan ekonomi mulai ditinggalkan karena tidak dapat menjawab masalah sosial  seperti kemiskinan, kenakalan, kesenjangan, dan keterbelakangan.

Keunggulan pembanguan berbasis masyarakat mengarahkan perkembangan pada : (1) kesadaran masyarakat akan pentingnya partisipasi dalam proses pembangunan, (2) konsep teknologi tepat guna, indigenous technology, indigenous knowledge dan indigenous institutions sebagai akibat kegagalan konsep transfer teknologi, (3) Tuntunan masyarakat dunia tentang hak asasi, keadilan, dan kepastian hukum dalam proses pembangunan, (4) Konsep pembangunan berkelanjutan (sustainable development), yang merupakan suatu alternatif paradigma pembangunan baru, (5) lembaga swadaya masyarakat, (6) meningkatkan kesadaran akan pentingnya pendekatan pengembangan masyarakat dalam praksis pembangunan.

Pembangunan berbasis masyarakat menciptakan masyarakat berdaya dan berbudaya.  Keberdayaan memungkinkan suatu masyarakat bertahan dan mengembangkan diri untuk mencapai kemajuan. Sebagian besar masyarakat berdaya adalah individunya memiliki kesehatan fisik, mental, terdidik, kuat dan berbudaya. Membudayakan masyarakat adalah meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang dalam kondisi tidak mampu lepas dari kemiskinan, kebodohan, ketidaksehatan, dan ketertinggalan. Pengembangan daya tersebut dilakukan dengan mendorong, memotivasi, dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki masyarakat.  Penguatan tersebut meliputi : penyediaan berbagai masukan serta membuka akses pada berbagai peluang yang ada.  Masyarakat menjadi pelaku utama pembangunan, dengan inti pemberdayaan adalah transformasi menejemen komunitas menuju kesejahteraan bersama. Pemberdayaan ini merupakan sarana ampuh untuk keluar dari kemiskinan, kebodohan dan ketertinggalan menuju kesejahteraan bersama.

Isu pengentasan kemiskinan dan masalah kesehatan dan lingkungan hidup berkembang akhir-akhir ini di beberapa negara khususnya Uni Eropa. Asumsinya yaitu kemiskinan yang akut di negara-negara berkembang menjadi penyebab utama berlangsungnya kerusakan lingkungan hidup. Mencermati situasi tersebut, makalah ini mencoba untuk mengelaborasi secara singkat beberapa hal mendasar terkait dengan upaya pengentasan kemiskinan yang menjadi agenda dunia melalui pembangunan berkelanjutan sebagai upaya pengembangan wilayah berbasis penataan ruang. Elaborasi yang dilakukan menunjukkan bahwa pengentasan kemiskinan menjadi poin penting yang menentukan keberhasilan pembangunan berkelanjutan dan hanya kalangan publik yang cukup makmur yang mampu mengatasi problem lingkungan.

Sosok final dari konsep pembangunan berkelanjutan belum terlihat jelas, kendati berbagai konvensi internasional dan pertemuan-pertemuan besar telah melahirkan berbagai gagasan maupun kesepakatan termasuk yang mempunyai implikasi hukum secara internasional. Namun demikian, pada garis besarnya proses menuju pelaksanaan pembangunan berkelanjutan meliputi tindakan-tindakan di bidang kebijakan publik yang meliputi antara lain :

  1. Kebijakan konservasi dan diversifikasi energi, ke arah pengurangan penggunaan energi fosil dan makin dominannya penggunaan energi alternatif yang ramah lingkungan.
  2. Kebijakan kependudukan untuk menahan laju pertumbuhan penduduk sampai ke tingkat yang dapat ditenggang oleh keberadaan sumber daya alam dan dapat terlayani baik oleh fasilitas publik di bidang kesejahteraan rakyat.
  3. Kebijakan spatial untuk menjamin penggunaan ruang wilayah sehingga berbagai kegiatan ekonomi manusia dapat berjalan secara serasi didukung oleh infrastruktur fisik yang memadai, sekaligus juga menyediakan sebagian ruang alam di darat dan di perairan untuk konservasi sumber daya alam.
  4. Kebijakan untuk menanamkan budaya dan gaya hidup hemat, bersih dan sehat, sehingga kualitas hidup manusia dapat terjamin dengan menghindarkan pemborosan energi, material dan mengurangi tindakan medik kuratif.
  5. Kebijakan pengendalian kerusakan dan pencemaran lingkungan untuk menjamin tersedianya kebutuhan dasar manusia akan air bersih, udara bersih, sumber-sumber makanan dan pencegahan bencana.
  6. Kebijakan di bidang hukum, informasi, pemerintahan, ekonomi, fiskal dan pendidikan dan lainnya untuk menunjang hal-hal di atas.

Elemen-elemen kebijakan di atas telah hadir di Indonesia sejak didirikannya kelembagaan lingkungan hidup pada tahun 1978, namun sampai hari ini pembangunan berkelanjutan masih belum mencapai tahapan yang signifikan. Bahkan dewasa ini berbagai masalah kronis yang mengancam integritas lingkungan masih saja terjadi, malahan mengalami eskalasi seperti penebangan kayu illegal, kebakaran hutan, kelangkaan air bersih dan turunnya kualitas udara di daerah-daerah urban.

4.2 Pemanfaatan Modal Sosial

Orang miskin sekarang yang sudah berusia lanjut barangkali tidak mungkin lagi diberdayakan. Orang yang cacat dan rentan mungkin sulit diberdayakan maksimal. Tetapi yang penting generasi kedua mereka tidak senasib mereka. Siklus kemiskinan harus diputus. Anak orang miskin tidak boleh miskin lagi. Kesempatan harus dibuka lebar dan adil bagi semua. Maka perlu pertumbuhan yang cukup tinggi untuk menciptakan kesempatan kerja yang besar. Beri kesempatan untuk bekerja dan meningkatkan produktivitas.

Yang terutama adalah memberikan pengakuan kepada rumah tangga miskin atas hak mereka. Jika mereka punya lahan berikan sertifikasi hak milik (tentu tanpa biaya). Jika mereka tidak punya lahan, berikan lahan alias lakukan reformasi agraria (land reform). Lahan-lahan menganggur yang dikuasai individu atau perusahaan besar diambilalih (tentu saja dengan membeli) dan mendistribusikannya kepada rumah tangga miskin yang berhak. Untuk itu perlu pendataan yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Lahan dengan sertifikat dapat menjadi agunan pinjaman, jaminan asuransi, dan mengurangi risiko pada saat kondisi ekonomi merosot. Pada hakikatnya jadikan aset mati atau menganggur menjadi modal yang hidup (turn dead assets into living capital) dan dengan demikian kita memberikan peluang kepada rumahtangga miskin untuk mencetak uang sendiri tanpa perlu disuapi bantuan tunai terus menerus.

Kedua, ciptakan peluang-peluang usaha bisnis. Usaha ekonomi pertanian dan pengolahan hasil pertanian di Aceh masih kecil-kecil dan selalu kalah bersaing karena tidak kompetitif dari sudut pemasaran, biaya satuan, penerapan teknologi, dan kualitas produk. Usaha skala besar di bidang pertanian, perikanan, perkebunan, dan agrobisnis perlu dihadirkan dan peluang-peluang baru dapat tercipta karena keterkaitan input-output. Petani miskin secara tidak langsung akan terlibat dari mata rantai itu, asalkan mereka punya lahan sendiri.

Modal dapat diperoleh sesuai mekanisme pasar. Pemerintah tidak perlu menjadi lembaga keuangan penyalur kredit dan menjadi saingan bank sebagai lembaga intermediasi keuangan. Yang diperlukan hanyalah perluasan Badan Perkreditan Rakyat atau sejenisnya yang jumlah dan jangkauannya di Aceh masih jauh tertinggal dibandingkan daerah lain.

Pembangunan (ekonomi) yang salah satu tujuannya menghapus atau setidak-tidaknya mengurangi kemiskinan, dalam realitasnya justru sering kali menimbulkan kemiskinan baru. Bahkan lebih daripada sekadar paradoks, realitas kemiskinan diyakini atau paling tidak disinyalir justru merupakan salah satu produk pembangunan Dalam konteks itulah pembicaraan mengenai modal menjadi amat relevan sebab faktanya orang kerap kali menjadi miskin (mengalami pemiskinan) dalam proses pembangunan karena orang tersebut tidak memiliki cukup modal.

Dalam literatur ekonomi modal didefinisikan sebagai faktor-faktor produksi yang pada suatu ketika atau di masa depan diharapkan bisa memberikan manfaat atau layanan-layanan produktif atau productive services. Secara spesifik, modal dalam literatur ekonomi merujuk pada modal fisik (physical capital) dan modal manusia (human capital). Modal fisik  mengacu pada barang-barang yang kelihatan (tangible), keras, dan sering kali tahan lama (durable) seperti bangunan pabrik, peralatan, mesin, dan persediaan (inventory). Yang tampaknya luput dari perhatian para ahli ekonomi ketika mereka merumuskan berbagai jenis modal adalah bahwa manusia sebagai aktor bertindak tidak semata-mata digerakkan oleh tujuan, atas dasar kepentingan pribadi, dan bersifat independen. Dalam kenyataannya, tindakan manusia juga tindakan ekonomisnya juga sangat dipengaruhi oleh lingkungan.

Dalam pandangan para sosiolog itulah yang kemudian dikenal sebagai modal sosial (social capital). Terdapat berbagai definisi mengenai modal sosial ini. Terlepas dari berbagai definisi yang diajukan oleh para ahli, modal sosial telah menjadi bahan perbincangan yang menarik dan relevan ketika orang berbicara tentang pembangunan dan kemiskinan. Dengan mendasarkan diri pada pemahaman bahwa modal sosial memberikan sumbangan berarti bagi pembangunan (ekonomi) pada umumnya dan pengurangan kemiskinan pada khususnya, menarik untuk memerhatikan betapa kelompok etnis tertentu mampu meraih prestasi dan pencapaian-pencapaian lain dalam derajat yang lebih tinggi dibanding etnis lain. Dalam hal ini, menunjukkan bahwa keluarga dan masyarakat dengan modal sosial yang tinggi mampu mencapai tingkat pendidikan yang lebih tinggi dan menjadi kelas yang lebih independen dibandingkan dengan keluarga atau masyarakat dengan modal sosial yang rendah.

4.3 Pemanfaatan Institusi Sosial

Pemerintah melalui Pendidikan Luar Sekolah (PLS), sebenarnya telah membuka peluang bagi masyarakat untuk mengikuti program pendidikan keterampilan sesuai dengan keinginan dan keperluan masing-masing. Kecakapan hidup, sebenarnya lebih bermanfaat bagi masyarakat, terutama kaum perempuan yang akhirnya bertindak sebagai manager keuangan dalam rumah tangganya. Bisa kita lihat berapa banyak perempuan yang rela berdagang, berapa banyak yang rela menjadi penjaja jasa dan berapa banyak yang harus menerima sebagai pemulung karena mereka tidak bisa berkreasi atau tidak ahli dalam bidang keterampilan. Padahal jika mereka terampil, misalkan sebagai pengrajin, sebagai pengelola salon kecantikan, maupun ahli di bidang lainnya, tentulah mereka bakal mendapatkan penghasilan tambahan yang berguna sebagai penopang ekonomi keluarga.

Dari peningkatan ekonomi itu keinginan untuk terus menyekolahkan anak-anak mereka sebagai generasi penerus bangsa. Pemerintah, lembaga swadaya masyarakat atau organisasi terkait perlu memberikan perhatian tentang hal ini. Tentu saja dengan membangun mata rantai pembinaan keterampilan terhadap masyarakat, terutama kaum perempuan. Pendataan diawali dari kelurahan, menyangkut potensi yang ada dan berapa jumlah perempuan yang ada di daerah itu. Kemudian mengajak partisipasi lembaga penyelenggara kursus atau keterampilan yang bisa mendidik atau membimbing kaum perempuan sesuai dengan hobi atau bakat yang mereka miliki. Dalam hal ini, tentu saja memerlukan dana yang tidak  sedikit karena  itu setiap Kepala Desa atau Lurah dapat mengikutsertakan orang berada atau lembaga kursus maupun perusahaan di lokasi tersebut memberikan dukungan dana. Jika aliran dana belum bisa menampung semua peserta didik, harus dilakukan sistem silang. Bila satu kelompok selesai belajar harus memberikan ilmunya kepada kelompok lain.

Tentu saja, keterampilan yang didapatkan perlu penempatan atau mempekerjakan mereka. Andil pemerintah tentu saja membangun dunia usaha sekaligus memberi kesempatan modal untuk wirausaha. Untuk mampu melaksanakan profesi ini, semua pihak termasuk pemberi modal usaha, perlu memberikan rangakaian pendidikan dan pengetahuan menyangkut pemanfaatan modal usaha. Hal ini sangat perlu, mengingat kaum perempuan adalah ibu rumah tangga yang harus mengatur keuangan rumah tangganya.

Penanggulangan kemiskinan memerlukan strategi besar yang bersifat holistik dengan program yang saling mendukung satu dengan lainnya sehingga upaya pemahaman terhadap penyebab kemiskinan perlu dilakukan dengan baik. Adapun yang menjadi elemen utama dalam strategi besar tersebut adalah pendekatan people driven di mana rakyat akan menjadi aktor penting dalam setiap formulasi kebijakan dan pengambilan keputusan politis.

Meskipun partisipasi masyarakat merupakan komponen penting dalam pengentasan kemiskinan. Namun, partisipasi masyarakat saja ternyata tidak cukup karena pengentasan kemiskinan bukan hanya tanggung jawab masyarakat, tapi juga tanggung jawab semua pihak, baik itu pemerintah, swasta, maupun pihak-pihak yang peduli terhadap pengentasan kemiskinan. Untuk itu pengentasan kemiskinan butuh dukungan semua pihak. Selain itu, perlu adanya kesepakatan tentang tingkatan partisipasi masyarakat dalam program-program pengentasan kemiskinan. Hal ini untuk menghindari kembalinya masyarakat sebagai objek pembangunan. Sekaligus juga untuk memperkuat peran masyarakat dalam suatu program. Begitu pula dengan kelembagaan dalam bentuk wadah-wadah informal, seperti forum warga sangat dibutuhkan dalam melaksanakan pendekatan partisipatif. Upaya itu untuk memfasilitasi masyarakat miskin agar menyuarakan aspirasinya tanpa ada rasa takut.

Untuk mewujudkan partisipasi masyarakat tersebut diperlukan tenaga pendamping lapangan. Tenaga pendamping lapangan ini biasanya dari lembaga swadaya masyarakat (LSM) sebagai motivator dan fasilitator dalam pelaksanaan suatu program. Banyak keuntungan dalam kerjasama antara LSM dengan pemerintah, yaitu antara lain (1) Pemerintah dapat menghemat pembiayaan untuk menangani masalah-masalah lokal yang bersifat mikro, (2) program-program pembangunan pemerintah yang selalu bersifat top-down, sehingga LSM dapat berfungsi sebagai perantara (mediator) untuk menyampaikan aspirasi-aspirasi dari ‘bawah’ dengan permasalahan mikro yang ada di tengah masyarakat. Dengan demikian selain masyarakat diuntungkan dengan penyampaian aspirasi dari bawah tersebut, juga berbagai dampak negatif dapat diidentifikasi oleh LSM dan ditanggulangi secara swadaya oleh masyarakat melalui kegiatan-kegiatan LSM.

4.3.1 Organisasi Masyarakat

Rancangan pembangunan masyarakat desa sejak lama ditengarai tidak dilandasi kebutuhan  dasar dan kearifan lokal. Bahkan ada kecenderungan untuk menyeragamkan dan mengabaikan potensi besar yang dimiliki masyarakat di desa seperti semangat kesetiakawanan, gotong royong, dan kesukarelaan. Sebagai upaya untuk pengentasan kemiskinan di kawasan pedesaan, Japan International Cooperation Agency (JICA) mendorong sebuah sistem untuk mendukung pembangunan desa di Kabupaten Takalar, bekerjasama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Takalar, Provinsi Sulawesi Selatan. Dukungan JICA ini dimulai dari Maret 1997 dan berakhir Februari 2002.

Merasakan manfaat dari Sistem Dukungan Terpadu Pembangunan di Desa (Sisduk), Pemerintah Daerah Kabupaten Takalar mereplikasi model ini ke seluruh desa/kelurahan di wilayahnya. Sejumlah Peraturan Daerah dan Keputusan Bupati telah dikeluarkan sebagai bukti keseriusan Kabupaten Takalar menerapkan model ini dalam program penanggulangan kemiskinan di pedesaan.

Ada tiga asas yang hendak dicapai oleh program Sisduk ini yaitu mendorong kegiatan pembangunan desa yang partisipatif melalui metode pendampingan yang sesuai dengan karakteristik masyarakat di tiap desa; mendorong perencanaan dan penganggaran yang partisipatif guna membuka ruang bagi masyarakat dalam mengatasi kemiskinan dan menyusun strategi pembangunan bersama sesuai situasi dan kondisi setempat.

Potensi masyarakat desa yang terabaikan merupakan topik penting dalam mengatasi kemiskinan. Kesalahan dalam menilai potensi masyarakat desa seringkali mendorong mereka ke dalam jurang kemiskinan ketimbang mengeluarkan mereka dari belenggu kemiskinan.

Sistem Dukungan Terpadu memberi jawaban yang lebih konkrit dan membuka ruang bagi masyarakat desa untuk berinisiatif melaksanakan kegiatan bersama dengan memobilisasi dan menggunakan sumberdaya yang ada tanpa menunggu persetujuan dari pemerintah daerah dalam memenuhi kebutuhan masyarakat desa.

Setidaknya, pelaksanaan program ini yang didorong oleh JICA selama lima tahun telah mengatasi kendala tidak efektifnya program penanggulangan kemiskinan di desa yakni kurangnya transparan dan ketidakadilan dalam proses evaluasi kebutuhan dan perencanaan anggaran pembangunan desa.

Sistem Dukungan Terpadu menargetkan pelembagaan sistem administrasi daerah untuk menanggulangi kemiskinan di desa, dengan menyediakan pelayanan sanitasi, kesehatan, kesejahteraan, dan usaha rakyat dengan mengajak partisipasi aktif masyarakat desa. Masyarakat secara berkelompok menyusun rencana kegiatan dengan didampingi fasilitator dan melalui serangkaian pemeriksaan (verifikasi) oleh Tim Asistensi Kecamatan agar dapat menyusun rencana yang mudah (realistis), jelas, dan berskala kecil untuk diimplementasikan di tingkat desa.

Dengan sistem ini, kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan masyarakat dalam mengalokasi penggunaan sumberdaya dan pengambilan keputusan tampak lebih jelas. Masyarakat merasa dihargai dan merasa bertanggung jawab atas sebagian biaya dan kegiatan dari rencana yang diajukan oleh kelompoknya di tingkat desa. Partisipasi masyarakat dan keterbukaan Pemerintah Daerah dalam proses penganggaran kegiatan pembangunan terbukti dapat mengefektifkan upaya penanggulangan kemiskinan.

Upaya penanggulangan kemiskinan dengan menerapkan Sistem Dukungan Terpadu tidak hanya menyangkut aspek pembiayaan kegiatan tetapi juga dapat memperkuat pelembagaan modal sosial dalam masyarakat desa. Dengan demikian diharapkan berbagai kegiatan pembangunan desa dapat berkelanjutan dan mandiri.

4.3.2 Organisasi Swasta

Organisasi swasta juga memiliki peran penting dalam usaha mengentaskan kemiskinan, sebagai contoh Bank Grameen.  Bank Grameen adalah sebuah organisasi kredit mikro yang dimulai di Bangladesh yang memberikan pinjaman kecil kepada orang yang kurang mampu tanpa membutuhkan collateral (jaminan). Sistem ini berdasarkan ide bahwa orang miskin memiliki kemampuan yang kurang digunakan. Pendirian Grameen Bank diprakarsai oleh Muhammad Yunus seorang profesor bidang ekonomi dari Chittagong University pada tahun 1976. Beliau berpendapat bahwa kemiskinan sungguh merupakan persoalan struktural yang kompleks kemiskinan diciptakan oleh institusi dan kebijakan yang mengitarinya.

” What good were all my complex theories when people were dying of starvation on the sidewalks and porches across from my lecture hall? … Nothing in the economic theorities I thaught reflected the life around me (Moeis: 2008). Dengan memegang prinsip tersebut, Muhammad Yunus memutuskan untuk menanggalkan semua pengetahuan / teori yang didapatnya di universitas guna mengenali kemiskinan yang ada disekitarnya dan mulai menganggap bahwa kaum miskin menjadi gurunya. Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui penyebab kemiskinan secara nyata dari orang miskin, menggunakan kepekaan hati untuk memberikan solusi pengentasan kemiskinan

Pada awal pendirian, Grameen Bank meluncurkan pemberian kredit mikro kepada masyarakat miskin dimana pada saat ini pemberian kredit kepada masyarakat miskin dianggap sesuatu yang tidak mungkin karena dianggap orang miskin tidak mampu untuk membayar hutang. Pada akhirnya membuktikan bahwa pemberian kredit ke kaum miskin bukanlah suatu yang mustahil. Kredit ke kaum papa itu juga berperan memotong lingkaran kemiskinan, julukan bagi keadaan di mana kaum miskin tetap miskin karena dia miskin dan demikian terus berlaku secara turun- temurun tanpa menemukan jalan keluar.

Grameen Bank merancang kredit mikro berbasis kepercayaan bukan kontrak legal maupun jaminan. Konkretnya, peminjam diminta membuat kelompok yang terdiri dari lima orang dengan satu pemimpin. Pinjaman diberikan secara berurutan dengan catatan orang kedua baru bisa meminjam setelah pinjaman orang pertama dikembalikan. Selain itu, kelompok peminjam dituntut membuat berbagai agenda sosial yang bermanfaat bagi masyarakat di sekitarnya. Inisiatif berasal dari kelompok bukan didasarkan pada keinginan dari Grameen Bank. Masyarakat diberi kesempatan untuk berkembang, dihargai untuk menjadi dirinya sendiri, mengetahui apa yang menjadi kebutuhannya dan belajar serta berupaya memenuhi kebutuhannya. secara mandiri.
Selain itu pembentukan kelompok diperkuat, pemilihan pemimpin kelompok dan pengurus melalui memilihan yang demokratis, mendorong diskusi yang intensif untuk mengambil keputusan yang berhubungan dengan lingkungan, pendidikan anak dan teknologi. Dalam hal ini pihak Grameen Bank hanya sebagai fasilitator dan meminjamkan kredit. Model pemberdayaan ini bukan sekadar berfokus kepada kemiskinan finansial, tetapi juga sosial. Ia dirancang guna mendorong rasa tanggung jawab dan solidaritas terhadap sesama peminjam dalam satu komunitas. Hal ini dibangun karena diyakini bahwa kemiskinan bukan semata disebabkan oleh kekurangan modal finansial, tetapi juga sosial.

Disinilah Grameen Bank mampu membangun social capital pada masyarakat miskin di Bangladesh dan memberdayakannya sehingga mampu untuk bergerak keluar dari garis kemiskinan yang selama ini menyelimutinya. Program Grameen Bank sudah membuktikan dirinya dalam mengentaskan kemiskinan di Banglades.

Faktor keberhasilan Grameen Bank dalam mengentaskan kemiskinan di masyarakat Bangladesh dikarenakan karakter kredit mikro yang diberikan Grameen Bank berpihak kepada kaum miskin dan mendorong pemberdayaan serta social capital masyarakat miskin yang tergabung dalam kelompok seperti : 1) fokus pada orang yang termiskin diantara yang miskin, 2) diprioritaskan pada wanita miskin, 3) kredit berdasarkan kepercayaan bukan berdasarkan penjaminan, kontrak legal , prosedur dan sistem, 4 ) kredit diupayakan untuk menciptakan lapangan kerja sendiri dirumah tangga miskin dan bukan untuk konsumsi, 5) menyediakan layanan untuk orang miskin (bank proaktif mendatangi orang miskin), 6) untuk memperoleh pinjaman, satu peminjam harus bergabung dengan kelompok peminjam 7) peminjaman baru dapat tersedia bagi satu peminjam jika seorang peminjam yang lain telah mengembalikan pinjaman sebelumnya 8) Semua pinjaman diharapkan dapat dibayar/diangsur dalam mingguan atau dua mingguan 9) Peminjam dapat meminjam lebih dari satu kali 10) ada dua model simpanan bagi anggota yakni simpanan wajib dan sukarela 11) Suku bunga pinjaman dijaga dekat dengan suku bunga pasar tanpa mengorbankan tujuan langsung untuk mengentaskan kemiskinan 12) Memberi prioritas yang tinggi untuk membangun social capital seperti pembentukan kelompok diperkuat , pemilihan pemimpin kelompok dan pengurus melalui memilihan yang demokratis, mendorong diskusi yang intensif untuk mengambil keputusan yang berhubungan dengan lingkungan, pendidikan anak dan teknologi.

Belajar dari Grameen Bank, ada beberapa catatan yang dapat dijadikan pembelajaran dalam proses pengentasan dan pemberdayaan masyarakat miskin sebagai berikut :

  1. Dalam pemberdayaan masyarakat miskin, hal yang perlu dilakukan adalah menjadikan mereka sebagai subyek garap bukan obyek garap. Warga miskin diajak untuk merumuskan permasalahan yang dihadapi dan difasilitasi untuk memecahkan permasalahannya tanpa harus memberikan paket – paket program yang sudah jadi.
  2. Kemiskinan tidaklah sekedar miskin finansial akan tetapi dapat terjadi karena miskin sosial, ketiadaan akses, adanya budaya kemiskinan. Untuk itu perlu mengembangkan sosial capital pada kelompok masyarakat miskin melalui pengembangan kapasitas pada masyarakat miskin.
  3. Perlu membongkar mindset yang beranggapan bahwa masyarakat miskin selamanya bodoh, terbelakang , tidak bisa dipercaya dan tidak bisa diajak maju. Namun jika diberi kesempatan, diberdayakan dengan benar dan diberi kepercayaan berkembang untuk menjadi dirinya sendiri maka mereka akan mampu mengembangkan kemampuannya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan pada akhirnya akan keluar dari garis kemiskinan yang selama ini membelenggu hidupnya.

4.3.3 Optimalisasi Kontribusi Dalam Pelayanan Sosial

Pelayanan kesehatan bagi orang miskin sering menjadi sorotan pemerintah, seiring meningkatnya jumlah orang miskin dan naiknya pelayananan pengobatan. Adanya program ASKESKIN dari pemerintah memang sedikit membantu bagi orang miskin namun pelaksanaannya banyak menemui kendal-kendala. Program pelayanan kesehatan bagi orang miskin perlu diperbaiki dengan cara mengajak partisipasi aktif dari masyarakat sekitar untuk mendukung program pelayanan ini.
Perancangan dibutuhkan untuk memudahkan Rumah Sakit dan Keluarga Miskin dalam menggunakan program layanan kesehatan ini dan juga memberikan gambaran rancang bangun bagi Rumah Sakit dan badan-badan sosial mengintegrasikan program layanan kesehatan bagi keluarga miskin di kabupaten Bandung.

Dengan program Layanan Kesehatan ini keluarga miskin yang akan berobat tidak perlu lagi khawatir masalah biaya pengobatan karena sudah ada yang membiayai sedang bagi rumah sakit tidak perlu khawatir nantinya klaimnya tidak dibayar.
Perancangan program layanan kesehatan ini dapat membantu pemerintah dalam mengatasi masalah sosial pelayanan kesehatan bagi keluarga miskin, selain itu juga dapat membantu orang miskin dalam pemenuhan kebutuhan kesehatannya. Program ini juga membutuhkan partisipasi aktif warga kabupaten Bandung untuk menyukseskan program ini.

Pelayanan sosial bagi masyarakat miskin seharusnya juga lebih diutamakan. Seperti yang diungkapkan Menteri Kesehatan dr. Endang R. Sedyaningsih, MPH, Dr.PH mengatakan Jaminan Kesehatan Masyarakat untuk masyarakat miskin (Jamkesmas) tetap dilanjutkan. Bahkan dalam program 100 hari Depkes cakupannya diperluas meliputi masyarakat miskin penghuni panti sosial, masyarakat miskin penghuni Lapas/ Rutan dan masyarakat miskin akibat korban bencana (pasca tanggap darurat).

Lebih lanjut Menkes menambahkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin tersebut berlaku sejak ditanda tanganinya kesepakatan bersama antara Menkes dengan Mensos, Menkum dan HAM dan Mendagri pada tanggal 17 Desember 2009 di Jakarta.
Sementara kartu Jamkesmas dalam proses penyelesaian, warga miskin di Panti Sasial, Lapas/Rutan yang memerlukan pelayanan kesehatan sementara sudah dapat dilayani dengan cukup membawa surat pengantar dari kepala panti sosial, Lapas/ Rutan.

Jamkesmas telah menunjukkan keberhasilan, tidak hanya penjaminan dan perlindungan pelayanan kesehatan, tapi melalui Jamkesmas akan mempercepat reformasi bidang kesehatan. Melalui program ini telah mendorong Rumah Sakit lebih sadar biaya dan sadar mutu pelayanan. Manajemen rumah sakit telah terdorong melakukan cost containment, dokter lebih patuh membuat diagnosa dengan benar, resume medis, pengendalian penggunaan obat dan bahan habis pakai, mendorong peran dan fungsi pemerintah provinsi/kota/kabupaten, pada suatu saat akan mendorong pemanfaatan alat/bahan/obat produk dalam negeri, sehingga menumbuhkan industri dan lapangan kerja, jelas Menkes.

Menkes menegaskan, pelaksanaan Jamkesmas sebagai bagian dari penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Sosial secara menyeluruh. Penjaminan kesehatan sosial yang dilaksanakan pemerintah melalui Jamkesmas merupakan kewajiban negara terhadap fakir miskin dan orang tidak mampu memang mendapat prioritas, tetapi secara bertahap kepesertaannya akan ditingkatkan seluruh penduduk sebagaimana diamanatkan dalam UU no.40 tahun 2004, tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional ( SJSN).

4.3.4 Kerjasama dan Jaringan

Sepuluh tahun yang lalu, tepatnya pada bulan Juli 1997, beberapa negara dikawasan Asia yaitu Malaysia, Filiphina, Thailand, Korea Selatan serta Indonesia diguncang krisis moneter dan mengalami penurunan nilai tukar negara-negara dikawasan Asia. Menurut beberapa pengamat dan analis, krisis moneter ini terjadi karena adanya krisis kualitas lembaga-lembaga keuangan yang berbasis pada penerapan suku bunga. Tingginya nilai suku bunga sebagai penyebab dari krisis moneter mengakibatkan ambruknya dunia perbankan dan sektor riil yang berpengaruh pada ketidakstabilan pertumbuhan ekonomi.

Pada saat krisis moneter melanda, perbankan konvensional tidak memiliki ketersediaan dana liquid yang cukup untuk operasionalnya.  Nasabah peminjam mengalami ketidakmampuan untuk mengembalikan dana pinjaman karena tingginya nilai suku bunga.  Kemacetan pengembalian dana pinjaman dari pihak nasabah ke perbankan berimplikasi pada ketidakmampuan pihak perbankan untuk mengembalikan dana pinjaman kepada Bank Indonesia.  Sehingga pada saat nilai suku bunga melonjak tinggi, kondisi ini mengakibatkan goncangan pada sistem manajemen moneter perbankan konvensional.  Selain itu, perbankan konvensional juga cenderung kurang dalam pengembangan sektor riil dan lebih bermain pada transaksi yang spekulatif berdasarkan nilai suku bunga.

Terpuruknya perekonomian Indonesia (perbankan konvensional) yang berakibat kepada krisis sosial menjadi suatu pembelajaran bagi pemerintah dan para pengambil kebijakan moneter untuk mencoba menerapkan sistem manajemen moneter alternatif, dikarenakan sistem yang ada secara faktual dan berdasarkan pengalaman telah berimplikasi negatif terhadap bangunan kehidupan berbangsa dan bernegara. Sistem manajemen Syariah disebut-sebut dan diyakini dapat menjadi solusi dalam membangun kembali sistem perekonomian di Indonesia.

Sistem ini menggaris bawahi bahwa uang hanya berfungsi sebagai alat tukar bukan merupakan komoditi yang dapat diperdagangkan, apalagi mengandung unsur spekulasi yang diyakini dapat mendatangkan kerugian bagi masyarakat. Selain itu, sistem Syari’ah juga menekankan bahwa peredaran uang tidak boleh terjadi hanya dibeberapa kelompok saja, karena akan terjadi konsentrasi modal yang mengakibatkan lumpuhnya perekonomian pada masyarakat ditingkat bawah.Permasalahan bunga dalam sistem perbankan konvesional telah mendapatkan kritik habis-habisan baik secara normatif maupun ijma dari ulama-ulama Islam kontemporer. Bunga diyakini sebagai salah satu bentuk riba modern yang cenderung eksploitatif serta memiliki semangat dehumanisasi, selain itu riba juga mendidik manusia untuk menjadi pemalas dan memiliki mental penunggu. Dalam konteks sosial, riba akan menimbulkan benih-benih permusuhan dan potensi-potensi konflik horizontal yang akan ikut menciptakan kemiskinan terstruktur secara gradual.

Sistem Syari’ah sangat berbeda dengan sistem konvensional yang cenderung eksploitatif dan tidak manusiawi. Ia sangat menekankan keadilan, kesamaan dan kesejahteraan yang merata untuk semua lapisan masyarakat serta memiliki visi dan komitmen sosial yang konstruktif dan manusiawi. Nilai-nilai tersebut kemudian menjadi cara pandang yang mendorong pelaku-pelakunya untuk selalu menjalankannya, sehingga pada tataran aksiologis dan aplikatif  diterapkan pola-pola atau mekanisme yang produktif dan saling menguntungkan.

Peristiwa lainnya seperti pada akhir Nopember 2006, ketika menutup Konferensi Nasional Pembangunan Manusia, Presiden Rl, Bapak Susilo Bambang Yudhoyono, menyatakan bahwa kondisi dan pertumbuhan penduduk Indonesia sangat memprihatinkan. Penduduk Indonesia mempunyai pendidikan rendah dan tingkat kemiskinan yang tinggi. Pertumbuhan penduduk diperkirakan sudah meningkat kembali menjadi sekitar 1,3 persen atau lebih. Oleh karena itu Presiden menyerukan agar semua pihak segera mengambil langkah-langkah konkrit membangun penduduk dan merevitalisai program KB seperti masa lalu.

Untuk menanggapi ajakan tersebut, Yayasan Damandiri mengembangkan program untuk membangun penduduk melalui pemberdayaan keluarga dengan merangsang pembentukan forum silaturahmi dan informasi pada tingkat pedesaan dan pedukuhan. Forum tersebut dinamakan Pos Pemberdayaan Keluarga atau disingkat Posdaya. Melalui forum tersebut berbagai anggota organisasi diundang membantu keluarga yang berada di sekitar Posdaya memahami fungsi dan perannya serta bergotong royong mengentaskan kemiskinan dan membangun keluarga sejahtera.

Posdaya adalah forum komunikasi, silaturahmi, advokasi, penerangan dan pendidikan, sekaligus wadah kegiatan penguatan fungsi keluarga secara terpadu. Apabila memungkinkan Posdaya bisa dikembangkan sebagai wadah pelayanan keluarga secara terpadu, utamanya pelayanan kesehatan, pendidikan, wirausaha, dan pengembangan lingkungan yang memudahkan keluarga berkembang secara mandiri. Upaya pemberdayaan yang ditawarkan dalam Posdaya diarahkan untuk mendukung penyegaran fungsi keluarga, yaitu keagamaan, budaya, cinta kasih, perlindungan, reproduksi dan kesehatan, pendidikan, ekonomi, dan lingkungan. Dalam Posdaya keluarga yang lebih mampu, kalau perlu dengan pendampingan petugas pemerintah atau organisasi masyarakat, membantu penguatan kemampuan keluarga yang kurang mampu.

Secara ringkas tujuan pembentukan Posdaya adalah :

  1. Menyegarkan modal sosial seperti hidup gotong royong dalam masyarakat untuk membantu pemberdayaan keluarga secara terpadu dan membangun keluarga bahagia dan sejahtera.
  2. Ikut memelihara lembaga sosial kemasyarakatan yang terkecil, yaitu keluarga, yang dapat menjadi perekat masyarakat sehingga tercipta kehidupan yang rukun, damai dan memiliki dinamika tinggi.
  3. Memberi kesempatan kepada setiap keluarga untuk memberi atau menerima pembaharuan yang dapat dipergunakan dalam proses pembangunan keluarga yang bahagia dan sejahtera.

BAB 5

UPAYA PENANGANAN MASALAH

Penanggulangan kemiskinan merupakan upaya terus menerus terjadi karena kompleksitas permasalahan yang dihadapi masyarakat miskin dan keterbatasan sumberdaya untuk mewujudkanpemenuhan hak-hak dasar. Langkah-langkah penanggulangan kemiskinan tidak dapat ditangani sendiri oleh satu sektor tertentu, tetapi harus multi sektor dan lintas sektor dengan melibatkan stakeholder terkait untuk meningkatkan efektivitas pencapaian program yang dijalankan. Olehsebab itu, langkah-langkah yang ditempuh dalam penanggulangan kemiskinan dijabarkan ke dalam program sebagai berikut :

  1. PROGRAM PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN
  • Peningkatan distribusi pangan, melalui penguatan dan kapasitas kelembagaan dan peningkatan infrastruktur pedesaan yang mendukung sistem distribusi untuk menjamin terjangkau pangan.
  • Pencegahan dan penanggulangan masalah pangan melalui bantuan pangan kepada keluarga miskin/rawan pangan.
  • Revitalisasi sistem lembaga ketahanan pangan masyarakat.
  • Pemberian subsidi dan kemudahan kepada petani dalam memperoleh sarana produksi, bibit, pupuk dan obat-obatan pemberantasan hama.
  • Penelitian untuk meningkatkan varietas tanaman pangan unggul.
  • Pelatihan penerapan tehnologi tepat guna untuk meningkatkan produktivitas dan produksi pertanian.
  • Pengembangan industri pengolahan pangan
  • Pelaksanaan pemantauan ketersediaan, harga bahan pangan di pasar tradisionil.
  1. PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT
  • Pelayanan kesehatan penduduk miskin di Puskesmas dan jaringannya.
  • Pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas dan jaringannya.
  • Pengadaan peralatan dan perbekalan termasuk obat generik.
  • Peningkatan pelayanan kesehatan dasar mencakup kesehatan ibu dan anak, keluarga berencana, pemberantasan penyakit menular dan peningkatan gizi.
  • Pengadaan dan Peningkatan SDM tenaga kesehatan.
  1. PROGRAM PELAYANAN PENDIDIKAN
  • Peningkatan Pendidikan Dasar
  • Peningkatan Pendidikan Menengah dan Tinggi
  • Peningkatan Pendidikan Luar Sekolah
  • Pengembangan dan Pemanfaatan Hasil Penelitian dan IPTEK
  • Peningkatan Apresiasi seni
  • Pelestarian dan Pengembangan Adat Aceh
  1. PROGRAM PENINGKATAN KESEMPATAN KERJA DAN BERUSAHA
  • Peningkatan kemampuan calon tenaga kerja berkemampuan memasuki lapangan kerja di dalam negeri dan luar negeri.
  • Peningkatan jaminan keselamatan, kesehatan dan keamanan kerja.
  • Peningkatan ketrampilan kerja bagi calon tenaga kerja.

Menurut Soetatwo Hadiwiguno, kemiskinan adalah masalah yang kronis dan kompleks. Dalam menanggulangi kemiskinan permasalahan yang dihadapi bukan hanya terbatas pada hal-hal yang menyangkut pemahaman sebab-akibat timbulnya kemiskinan, melainkan juga melibatkan preferensi, nilai, dan politik. Kemudian menurut Nurhadi, dijelaskan bahwa untuk menanggulangi kemiskinan dapat dilakukan melalui 2 pendekatan, yaitu :

a)      Pendekatan peningkatan pendapatan.

b)      Pendekatan pengurangan beban.

Kedua pendekatan tersebut ditopang oleh empat pilar utama, yaitu :

a)      Penciptaan kesempatan

b)      Pemberdayaan masyarakat

c)      Peningkatan kemampuan

d)     Perlindungan sosial

Tanggapan utama terhadap kemiskinan adalah :

  • Bantuan kemiskinan, atau membantu secara langsung kepada orang miskin. Ini telah menjadi bagian pendekatan dari masyarakat Eropa sejak zaman pertengahan.
  • Bantuan terhadap keadaan individu. Banyak macam kebijakan yang dijalankan untuk mengubah situasi orang miskin berdasarkan perorangan, termasuk hukuman, pendidikan, kerja sosial, pencarian kerja, dan lain-lain.
  • Persiapan bagi yang lemah. Daripada memberikan bantuan secara langsung kepada orang miskin, banyak negara sejahtera menyediakan bantuan untuk orang yang dikategorikan sebagai orang yang lebih mungkin miskin, seperti orang tua atau orang dengan ketidakmampuan, atau keadaan yang membuat orang miskin, seperti kebutuhan akan perawatan kesehatan.

Kondisi Indonesia yang masih banyak masyarakat miskin membuat pemerintah bereaksi dengan membentuk program-program. Adapun tujuan utama dari pembuatan program ini adalah mengentaskan kemiskinan. Dalam pemerintahan SBY program ada dalam bentuk Bantuan langsung dan ada juga bentuk pemberdayaan. Program pengentasan kemiskinan SBY diantaranya diantaranya: BLT, Jamkesmas, PNPM mandiri, dan menurunkan harga bbm. Paling tidak ke-4 program ini mencerminkan bahwa pemerintahan SBY bukanlah neolib, sebab ke-4 program merupakan program yang berbasis kemasyarakatan

Upaya penanggulangan kemiskinan melalui proses pemberdayaan masyarakat. Beberapa program pemberdayaan masyarakat dari berbagai program serupa yang telah dan sedang dilaksanakan oleh pemerintah adalah P2KP, CERD, WSLIC, dan P2D, sekarang SBY membuat program PNPM. Program-program pemberdayaan tersebut selain memberikan pengalaman kepada masyarakat mengenai bagaimana penyusunan program, pelaksanaan sampai dengan pemantapan dan pengawasannya, juga membangun sarana dan prasarana dasar serta stimulan kegiatan ekonomi. Atau pembangunan sarana dan prasarana yang dilaksanakan sebagai media pemberdayaan masyarakat melalui pemberian pengalaman serta peningkatan partisipasi masyarakat.

BAB 6

KESIMPULAN

Kemiskinan merupakan masalah yang selalu ada pada setiap Negara. Permasalahan kemiskinan tidak hanya terdapat di negara-negara berkembang saja, bahkan di negara maju juga mempunyai masalah dengan kemiskinan. Kemiskinan tetap menjadi masalah yang rumit, walaupun fakta menunjukan bahwa tingkat kemiskinan di negara berkembang jauh lebih besar dibanding dengan negara maju. Hal ini dikarenakan negara berkembang pada umumnya masih mengalami persoalan keterbelakangan hampir di segala bidang, seperti : kapital, teknologi, kurangnya akses-akses ke sektor ekonomi, dan lain sebagainya.

Dengan melihat dari sisi negara berkembang salah satunya adalah Negara Indonesia, percapaian pembangunan manusia di Indonesia masih tertinggal dengan Negara-negara tetangga di ASEAN seperti Malaysia, Thailand dan Filipina.  Dalam laporan pembangunan manusia (Human development Report 2005) yang terbaru, Indonesia berada pada tingkat menengah dalam pembangunan manusia global (Medium Human Development) dengan peringkat ke-110 dari 177 Negara.

Ada dua kondisi yang menyebabkan kemiskinan bisa terjadi, yakni kemiskinan alamiah dan buatan. Kemiskinan alamiah terjadi antara lain akibat sumber daya alam yang terbatas, penggunaan teknologi yang rendah dan bencana alam. Kemiskinan buatan terjadi karena lembaga-lembaga yang ada di masyarakat membuat sebagian anggota masyarakat tidak mampu menguasai sarana ekonomi dan berbagai fasilitas lain yang tersedia, hingga mereka tetap miskin. Maka itulah sebabnya para pakar ekonomi sering mengkritik kebijakan pembangunan yang melulu terfokus pada pertumbuhan ketimbang pemerataan.

Berbagai persoalan kemiskinan penduduk memang menarik untuk disimak dari berbagai aspek, sosial, ekonomi, psikologi dan politik. Aspek sosial terutama akibat terbatasnya kaulitas SDM, interaksi sosial dan penguasaan informasi. Aspek ekonomi akan tampak pada terbatasnya pemilikan alat produksi, upah kecil, daya tawar rendah, tabungan nihil, lemah mengantisipasi peluang. Dari aspek psikologi terutama akibat rasa rendah diri, fatalisme, malas, dan rasa terisolir. Sedangkan, dari aspek politik berkaitan dengan kecilnya akses terhadap berbagai fasilitas dan kesempatan, diskriminasi, posisi lemah dalam proses pengambil keputusan.

Penyebab orang menjadi miskin adalah karena ia terjebak dalam perangkap kemiskinan (kemiskinan materil, kelemahan jasmani, isolasi, kerentanan, dan ketidakberdayaan). Ini masalah sosial dan kultural. Makanya penanggulangan kemiskinan mesti melibatkan transformasi sosial dan kultural juga, termasuk perubahan nilai-nilai (misal : etos kerja). Pembagian sesuatu yang gratis adalah langkah tidak karena membudayakan kemiskinan.

Tahun 2003 dilaksanakan uji coba model rehabilitasi berbasis masyarakat (RBM) terhadap penyandang cacat (Penca). RBM adalah sistem pelayanan yang dilaksanakan dari, oleh dan untuk masyarakat. Gambaran riil di lapangan pelaksanaan uji coba ini model ini dimungkinkan dapat berfungsi sebagai informasi bagi policy maker dalam penyempurnaan program yang akan datang dan informasi bagi Pemerintah Daerah dalam upaya peningkatan pelayanan sosial Penca. Pengembangan pelayanan RBM ini dimaksudkan untuk memperluas jangkauan pelayanan bagi Penca khususnya yang berada di pelosok perdesaan.

Pembangunan berbasis masyarakat menciptakan masyarakat berdaya dan berbudaya.  Keberdayaan memungkinkan suatu masyarakat bertahan dan mengembangkan diri untuk mencapai kemajuan. Sebagian besar masyarakat berdaya adalah individunya memiliki kesehatan fisik, mental, terdidik, kuat dan berbudaya. Membudayakan masyarakat adalah meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang dalam kondisi tidak mampu lepas dari kemiskinan, kebodohan, ketidaksehatan, dan ketertinggalan.

Pembangunan (ekonomi) yang salah satu tujuannya menghapus atau setidak-tidaknya mengurangi kemiskinan, dalam realitasnya justru sering kali menimbulkan kemiskinan baru. Bahkan lebih daripada sekadar paradoks, realitas kemiskinan diyakini atau paling tidak disinyalir justru merupakan salah satu produk pembangunan Dalam konteks itulah pembicaraan mengenai modal menjadi amat relevan sebab faktanya orang kerap kali menjadi miskin (mengalami pemiskinan) dalam proses pembangunan karena orang tersebut tidak memiliki cukup modal.

Partisipasi masyarakat ternyata tidak cukup karena pengentasan kemiskinan bukan hanya tanggung jawab masyarakat, tapi juga tanggung jawab semua pihak, baik itu pemerintah, swasta, maupun pihak-pihak yang peduli terhadap pengentasan kemiskinan. Untuk itu pengentasan kemiskinan butuh dukungan semua pihak.

Upaya penanggulangan kemiskinan dengan menerapkan Sistem Dukungan Terpadu tidak hanya menyangkut aspek pembiayaan kegiatan tetapi juga dapat memperkuat pelembagaan modal sosial dalam masyarakat desa. Dengan demikian diharapkan berbagai kegiatan pembangunan desa dapat berkelanjutan dan mandiri.

Faktor keberhasilan Grameen Bank dalam mengentaskan kemiskinan di masyarakat Bangladesh dikarenakan karakter kredit mikro yang diberikan Grameen Bank berpihak kepada kaum miskin dan mendorong pemberdayaan serta social capital masyarakat miskin

Perancangan program layanan kesehatan  dapat membantu pemerintah dalam mengatasi masalah sosial pelayanan kesehatan bagi keluarga miskin, selain itu juga dapat membantu orang miskin dalam pemenuhan kebutuhan kesehatannya.

Posdaya adalah forum komunikasi, silaturahmi, advokasi, penerangan dan pendidikan, sekaligus wadah kegiatan penguatan fungsi keluarga secara terpadu. Apabila memungkinkan Posdaya bisa dikembangkan sebagai wadah pelayanan keluarga secara terpadu, utamanya pelayanan kesehatan, pendidikan, wirausaha, dan pengembangan lingkungan yang memudahkan keluarga berkembang secara mandiri.

Kondisi Indonesia yang masih banyak masyarakat miskin membuat pemerintah bereaksi dengan membentuk program-program. Adapun tujuan utama dari pembuatan program ini adalah mengentaskan kemiskinan. Dalam pemerintahan SBY program ada dalam bentuk Bantuan langsung dan ada juga bentuk pemberdayaan. Program pengentasan kemiskinan SBY diantaranya diantaranya: BLT, Jamkesmas, PNPM mandiri, dan menurunkan harga bbm. Paling tidak ke-4 program ini mencerminkan bahwa pemerintahan SBY bukanlah neolib, sebab ke-4 program merupakan program yang berbasis kemasyarakatan.

DAFTAR PUSTAKA

  1. http://www.gp-ansor.org/opini/keberpihakan-pada-masyarakat-miskin-2.html
  2. http://ardianto.ngeblogs.com/2009/12/31/perlakuan-diskriminasi-di-kehidupan-kita/
  3. http://www.kompas.com/kompas-cetak/0402/10/ekonomi/847162.html
  4. http://www.depsos.go.id/modules.php?name=News&file=article&sid=563
  5. http://bimasislam.depag.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=329&catid=49:artikel&Itemid=92&Itemid
  1. http://israanis.multiply.com/journal/item/9/Kemiskinan_sampai_kapan
  1. http://stefanusrahoyo.blogspot.com/2008/11/modal-sosial-guanxi-dan-kemiskinan.html
  2. http://www.batukar.info/komunitas/articles/sistem-dukungan-terpadu-pemberdayaan-masyarakat-desa-lokal-untuk-penanggulangan-k
  3. http://www.kabarindonesia.com/berita.php?pil=20&dn=20071213131205
  4. http://wecarebengkulu.wordpress.com/2009/06/24/pembangunan-berbasis-masyarakat-mungkinkah-dapat-menjawab-masalah-sosial/
  5. http://ham2cupu2.wordpress.com/2009/09/17/pembangunan-berkelanjutan-untuk-mengatasi-kemiskinan-sebagai-upaya-pengembangan-wilayah-berbasis-penataan-ruang/
  6. http://fujisetiawan.blogspot.com/2009/11/strategi-penanggulangan-kemiskinan.html

Teori Politik

Teori adalah generalisasi yang abstrak mengenai beberapa fenomena. Dalam menyusun generalisasi itu teori selalu memakai konsep lahir dari pikiran manusia sekalipun fakta-fakta yang dipakai sebagai batu loncatan.

Teori politik adalah bahasan dan generalisasi dari fenomena yang bersifat politik, teori politik adalah bahasan dari renungan :

  1. Tujuan dari kegiatan politik
  2. Cara-cara mencapai tujuan itu
  3. Kemungkinan dan kebutuhan yang timbul dari situasi politik tertentu
  4. Kewajiban yang diakibatkan tujuan politik itu

Konsep yang dibahas dalam teori politik mencakup :

  1. Masyarakat
  2. Kelas sosial
  3. Negara
  4. Kekuasaan
  5. Kedaulatan
  6. Hak dan kewajiban
  7. Kemerdekaan lembaga negara
  8. Perubahan sosial
  9. Pembangunan politik
  10. Modernisasi

Menurut Thomas P.J dalam The Study Political Theory terdapat 2 macam teori politik :

  1. Teori yang mempunyai dasar moril dan menentukan norma politik sehingga dinamakan Valutional (filsafat politik, teori politik sistematis, dan ideologi).
  2. Teori yang menggambarkan dan membahas fenomena dan fakta politik yang tidak tidak mempersoalkan norma dan nilai-nilai sehingga dinamakan Nonvaluation bersifat deskriptif dan komparatif.

Teori yang mempunyai dasar moril dibagi ke dalam 3 golongan :

  1. Filsafat Politik

Persoalan yang menyangkut alam semesta seperti metafisika harus dipecahkan lebih dulu sebelum persoalan politik yang kita alami sehari-hari dapat ditanggung.

  1. Teori Politik Sistematis

Tidak menjelaskan asal-usul atau cara lahirnya norma, tetapi mencoba untuk merealisasikan norma dalam suatu progaram politik.

  1. Ideologi Politik

Adalah himpunan nilai, ide, norma, kepercayaan dan keyakinan yang dimiliki sekelompok orang untuk menentukan sikap dan tingkah lakunya terhadap kejadian dan masalah politik yang dihadapi.

Masyarakat

Dalam kehidupan berkelompok dan hubungannya dengan manusia lain setiap manusia menginginkan beberapa nilai.

Harold Lasswell merinci 8 nilai yang ada dalam kehidupan masyarakat Barat :

  1. Kekuasaan
  2. Pendidikan
  3. Kekayaan
  4. Kesehatan
  5. Keterampilan
  6. Kasih sayang
  7. Kejujuran dan Keadilan
  8. Keseganan dan Respect

Kekuasaan

Adalah kemampuan seseorang atau sekelompok manusia untuk mempengaruhi tingkah laku orang lain sehingga menjadi sama dengan keinginan orang yang mempunyai kekuasaan tersebut.

Kekuasaan sosial terdapat dalam semua hubungan sosial dan dalam semua organisasi sosial, menurut :

  1. Ossip K. F

Kekuasaan sosial adalah keseluruhan kemampuan, hubungan dan proses yang menghasilkan ketaatan dari pihak lain untuk tujuan yang ditetapkan oleh pemegang kekuasaan.

  1. Robert Mac Iver

Kekuasaan sosial adalah kemampuan mengendalikan tingkah laku orang lain baik secara langsung ataupun memberi perintah dan secara tidak langsung atau menggunakan alat yang tersedia.

Kekuasaan dalam masyarakat berbentuk piramida sehingga golongan yang berkuasa relatif lebih kecil jumlahnya daripada golongan yang dikuasai.

Kekuasaan politik adalah kemampuan mempengaruhi kebijaksanaan umum baik bentuknya maupun akibatnya sesuai dengan tujuan pemegang kekuasaan sendiri.

Apabila kekuasaan politik yang memakai kekuasaan disebut sebagai kontrol dan dengan sendirinya harus ada alat / sarana kekuasaan.

Pada masyarakat negara baru, kesetiaan lokal masih kuat dibandingakan kesetiaan nasional sehingga masalah keabsahan perlu digalang.

Keabsahan adalah konsep bahwa kedudukan seseorang / sekelompok penguasa diterima oleh masyarakat karena sesuai dengan asas-asas dan prosedure yang dianggap wajar.

Ossip K. F membedakan 2 macam kekuasaan politik :

  1. Bagian dari kekuasaan sosial yang terwujud dalam negara (DPR dan Presiden)
  2. Bagian dari kekuasaan sosial yang ditujukan kepada negara

Yang dimaksud adalah aliran dan asosiasi baik yang bersifat politik maupun tidak terutama menyelenggarakan kegiatan politik namun saat tertentu mempengaruhi jalannya pemerintahan, yaitu organisasi ekonomi, mahasiswa, agama dan minoritas.

Di beberapa negara Barat, penyelenggaraan pengadilan tidak menyangkut kekuasaan politik. Namun di India dan Amerika Serikat keputusan Mahkamah Agung bersifat menguju UU yang menyangkut kekuasaan politik.

Negara

Adalah alat dari masyarakat yang mempunyai kekuasaan untuk mengatur hubungan manusia dan menertibkan gejala kekuasaan dalam masyarakat.

Negara adalah organisasi dalam suatu wilayah yang memaksakan kekuasaannya secara sah terhadap semua golongan dan menetapkan tujuan kehidupan bersama.

Negara mempunyai 2 tugas :

  1. Mengendalikan dan mengatur gejal-gejala kekuasaan yang asosial
  2. Mengorganisir dan mengintegrasikan kegiatan manusia dan golongan ke arah tercapainya tujuan dari masyarakat.

Definisi negara menurut beberapa tokoh :

  1. Roger A. S

Negara adalah alat yang mengatur persoalan bersama atas nama masyarakat.

  1. Harold J. L

Negara adalah masyarakat yang diintegrasiakan mempunyai wewenang yang bersifat memaksa dan secara sah lebih agung dari individu / kelompok yang ada dalam masyarakat.

  1. Max Weber

Negara adalah masyarakat yang mempunyai monopoli dalam penggunaan kekerasan fisik secara sah dalam suatu wilayah.

  1. Robert Mac Iver

Negara adalah asosiasi yang menyelenggarakan penertiban di masyarakat dengan berdasarkan hukum yang ada dalam pemerintahan dengan maksud diberi kekuasaan memaksa.

Definisi umum negara : suatu daerah teritorial yang rakyatnya diperintah oleh sejumlah pejabat dan berhasil menuntut warga negaranya taat pada peraturan perundang-undangan melalui kontrol monopolistis dari kekuasaan yang sah.

Sifat-sifat negara :

  1. Memaksa (agar peraturan perundang-undangan ditaati)
  2. Monopoli (menetapkan tujuan bersama)
  3. Mencakup semua (semua harus membayar pajak tanpa terkecuali)

Unsur-unsur negara :

  1. Wilayah
  2. Penduduk
  3. Pemerintahan
  4. Kedaulatan

Tujuan dan Fungsi Negara : Tujuannya menciptakan kebahagiaan bagi rakyatnya.

Fungsinya :

  1. Melaksanakan penertiban
  2. Mengusahakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat
  3. Pertahanan
  4. Menegakan keadilan

Menurut Charles E. M ada 5 fungsi negara :

  1. Keamanan ekstern
  2. Ketertiban intern
  3. Keadilan
  4. Kesejahteraan umum
  5. Kebebasan

Istilah negara dan istilah sistem politik

Konsep sistem politik dalam suatu negara mendasarkan tentang studi gejala politik dalam tingkah lakunya di masyarakat.

4 variabel sistem politik :

  1. Kekuasaan (mencapai hal yang diinginkan)
  2. Kepentingan (tujuan yang dikejar)
  3. Kebijaksanaan (hasil interaksi kekuasaan dan kepentingan)
  4. Budaya politik (orientasi subjektif dari individu terhadap sistem politik)
  1. Sifat dan Arti Ilmu Politik

Perkembangan Ilmu Politik

Apabila ilmu politik dipandang semata-mata sebagai salah satu cabang dari ilmu-ilmu sosial yang memiliki dasar, rangka, fokus dan ruang lingkup yang sudah jelas maka dapat dikatakan bahwa ilmu politik masih muda usianya karena baru lahir pada akhir abad ke-19.

Tetapi apabila ilmu politik ditinjau dalam rangka yang lebih luas, yaitu sebagai pembahasan secara rasionil dari berbagai aspek negara dan kehidupan politik maka ilmu politik dapat dikatakan jauh lebih tua umurnya, malahan sering dinamakan “ilmu sosial tertua” di dunia.

Pada taraf perkembangan itu ilmu politik banyak bersandar pada sejarah dan filsafat :

  • Yunani kuno (pemikiran mengenai negara sudah dimulai pada tahun 450 SM, seperti terbukti dalam karya-karya ahli sejarah Herodutus atau filsuf-filsuf seperti : Plato dan Aristoteles.)
  • Asia (ada beberapa pusat kebudayaan, antara lain : India dan China yang telah mewariskan tulisan-tulisan politik yang bermutu. Tulisan-tulisan dari India terkumpul antara lain dalam kesusastraan Dharmasastra dan Arthasastra yang berasal dari masa kira-kira 500 SM. Di antara Filsuf China yang terkenal, seperti : Confucius atau Kung Fu Tzu (500 SM), Mencius (350 SM) dan mazhab Legalists (antara lain Shang Yang 350 SM)
  • Di Indonesia kita mendapati beberapa karya tulisan yang membahas masalah sejarah dan kenegaraan, seperti : Negara Kertagama (yang ditulis pada masa Majapahit sekitar abad ke-13 dan 15 M) dan Babad Tanah Jawi. Namun sayang di negara-negara Asia tersebut kesusastraan yang mencakup bahasan politik mulai akhir abad ke-19 telah mengalami kemunduran karena terdesak oleh pemikiran Barat yang dibawa oleh negara-negara, seperti : Inggris, Jerman, Amerika Serikat dan Belanda dalam rangka imperialisme.

Ilmu Politik Sebagai Ilmu Pengetahuan

Umumnya dan terutama dalam ilmu-ilmu eksakta dianggap bahwa ilmu pengetahuan disusun dan diatur sekitar hukum-hukum umum yang telah dibuktikan kebenarannya secara empiris (berdasarkan pengalaman). Menemukan hukum-hukum ilmiah inilah yang merupakan tujuan dari penelitian ilmiah. Kalau definisi yang tersebut di atas dipakai sebagai patokan maka ilmu politik serta ilmu sosial lainnya tidak / belum memenuhi syarat. Oleh karena itu sampai sekarang belum menemukan hukum-hukum ilmiah itu.

Mengapa demikian? Karena objek yang diteliti adalah manusia dan manusia adalah makhluk yang kreatif yang selalu menemukan akal baru yang belum pernah diramalkan dan malah tidak dapat diramalkan. Para Sarjana Ilmu Sosial pada mulanya cenderung untuk mengemukakan definisi yang lebih umum sifatnya, seperti yang terlihat pada pertemuan-pertemuan sarjana ilmu politik yang diadakan di Paris tahun 1948.

Mereka berpendapat bahwa ilmu pengetahuan adalah keseluruhan dari pengetahuan yang terkoordinasi mengenal pokok pemikiran tertentu ( the sum of coordinated knowledge relative to determine subject)

Definisi yang serupa pernah dikemukakan oleh seorang ahli Belanda yang mengatakan “Ilmu adalah pengetahuan yang tersusun, sedangkan pengetahuan adalah pengamatan yang disusun secara sistematis”.

Akan tetapi ternyata bahwa banyak sarjana ilmu politik tidak puas dengan perumusan yang luas ini, oleh karena tidak mendorong para ahli untuk mengembangkan metode ilmiah. Dalam proses politik untuk dijadikan dasar bagi penyusun generalisasi, diharapkan oleh mereka agar ilmu politik menggunakan cara-cara baru untuk meneliti gejala-gejala dan peristiwa politik secara lebih sistematis, bersandarkan pengalaman-pengalaman empiris dengan menggunakan kerangka teoritis yang terperinci dan ketat. Pendekatan baru ini terkenal dengan nama “pendekatan tingkah laku / behavioral approach”

Pendekatan tingkah laku ini timbul dalam masa sesudah perang dunia II, terutama dalam dekade 50-an sebagai gerakan pembaruan yang ingin meningkatkan mutu ilmu politik. Gerakan ini terpengaruh oleh karya-karya sarjana Sosiologi Max Weber dan Talcott Parsons di samping penemuan-penemuan di bidang psikologi. Sarjana ilmu politik yang terkenal karena pendektan tingkah laku politik ini ialah Gabriel A. Almond (structural functional analysis), David Easton (general system analysis), Karl W. Deustch (communication theory), David Truman dan Robert Dahl.

Salah satu pemikiran pokok dari para pelopor “pendekatan tingkah laku” adalah bahwa tingkah laku politik lebih menjadi fokus daripada lembaga-lembaga politik / kekuasaan / keyakinan politik. Konsep-konsep pokok dari kaum behavioralis dapat disimpulkan sebagai berikut :

  • Tingkah laku politik memperlihatkan keteraturan (regularities) yang dapat dirumuskan dalam generalisasi-generalisasi.
  • Generalisasi-generalisasi ini pada asasnya harus dibuktikan kebenarannya dengan menunjuk pada tingkah laku yang relevan.
  • Untuk mengumpulkan dan menafsirkan data diperlukan teknik penelitian yang cermat.
  • Untuk mencapai kecermatan dalam penelitina diperlukan pengukuran dan kwantifikasi.
  • Dalam membuat analisa politik nilai-nilai pribadi si peneliti sedapat mungkin tidak berperan (value free).
  • Penelitian politik mempunyai sifat terbuka terhadap konsep-konsep, teori dan ilmu sosial lainnya. Dalam proses interaksi dengan ilmu sosial lainnya dimasukkan istilah baru, seperti : sistem politik, fungsi, peranan, struktur, budaya politik dan sosialisasi politik di samping istilah lama, seperti : negara, kekuasaan, jabatan, institut, pendapat umum dan pendidikan kewarganegaraan.

Pendekatan tingkah laku mempunyai beberapa keuntungan, seperti : memberi kesempatan untuk mempelajari kegiatan dan susunan politik di beberapa negara yang berbeda sejarah perkembangannya, latar belakang kebudayaan dan ideologi, dengan mempelajari bermacam-macam mekanisme yang menjalankan fungsi-fungsi tertentu yang memang merupakan tujuan dari setiap kegiatan politik di mana pun terjadi.

Perbedaan antara kaum tradisonalis dan behavioralis dapat dirumuskan sebagai berikut :

Kaum tradisionalis menekankan :

  • Nilai dan norma-norma
  • Filsafat
  • Ilmu terapan
  • Historis yuridis
  • Tidak kwantitatif

Kaum behavioralis menekankan :

  • Fakta
  • Penelitian empiria
  • Ilmu murni
  • Sosiologis – psikologis
  • Kwantitatif

Timbulnya “revolusi post behavioralisme” timbul di Amerika pada pertengahan dekade 60-an dan mecapai puncak pada akhir dekade 60 ketika pengaruh berlangsungnya perang Vietnam dan kemajuan-kenajuan teknologi, antara lain : di bidang persenjataan dan diskriminasi ras melahirkan gejolak-gejolak sosial yang luas. Gerakan protes ini dipengaruhi oleh tulisan-tulisan cendikiawan, seperti : Herbert Marcuse, C. Wright Mills, Jean Paul Sartre dan banyak dukungan di kampus-kampus universitas. Reaksi dari kelompok ini berbeda daripada kelompok tradisonil : yang pertama lebih memandang masa depan dan kedua lebih memandang ke masa lampau.

Reaksi  post behavioralisme terutama ditujukan kepada usaha untuk merubah penelitian dan pendidikan ilmu politik menjadi suatu ilmu pengetahuan yang murni, sesuai dengan pola ilmu eksakta. Pokok-pokok dapat diuraikan sebagai berikut :

  • Dalam usaha mengadakan penelitian yang empiris dan kwantitatif ilmu politik menjadi terlalu abstrak dan tidak relevan terhadap masalah sosial yang dihadapi. Padahal relevan dianggap lebih penting daripada penelitian yang cermat.
  • Karena penelitian terlalu bersifat abstrak, ilmu politik kehilangan kontak dengan realitas-realitas sosial. Padahal ilmu politik harus melibatkan diri dalam usaha mengatasi krisis-krisis yang dihadapi manusia.
  • Penelitian mengenai nilai-nilai harus merupakan tugas ilmu politik.
  • Para cendikiawan mempunyai tugas yang historis dan unik untuk melibatkan diri dalam usaha mengatasi masalah-masalah sosial. Pengetahuan membawa tanggung jawab untuk bertindak harus “engage” / “commited” untuk mencari jalan keluar dari krisis yang dihadapi.

Definisi Imu Politik

Politik adalah bermacam-macam kegiatan dalam suatu sistem politik yang menyangkut proses menentukan tujuan-tujuan dari sistem itu dan melaksanakan tujuan-tujuan itu.

Politik selalu menyangkut tujuan-tujuan dari seluruh masyarakat dan bukan tujuan pribadi seseorang. Lagipula politik menyangkut kegiatan berbagai kelompok termasuk partai politik dan kegiatan individu.

Unsur yang diperlukan sebagai konsep pokok yang dipakai untuk meneropong unsur-unsur lainnya, yaitu :

  • Negara (suatu organisasi dalam suatu wilayah yang mempunyai kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati oleh rakyatnya)
  • Kekuasaan (kemampuan seseorang / kelompok untuk mempengaruhi tingkah laku orang / kelompok lain sesuai dengan keinginan pelaku)
  • Pengambilan keputusan (Keputusan adalah membuat pilihan di antara beberapa alternatif ; Pengambilan keputusan adalah menunjuk pada proses yang terjadi sampai keputusan itu terjadi)
  • Kebijaksanaan umum (Kebijaksaan adalah suatu kumpulan keputusan yang diambil oleh seorang pelaku / kelompok politik dalam usaha memilih tujuan-tujuan dan cara-cara untuk mencapai tujuan tersebut)
  • Pembagian atau alokasi (pembagian dan penjatahan dari nilai-nilai dalam masyarakat)

Sarjana-sarjana yang menekankan negara sebagai inti dari politik memusatkan perhatiannya pada lembaga-lembaga kenegaraan serta bentuk formilnya. Definisi ini bersifat tradisionil dan agak sempit ruang lingkupnya. Pendekatan ini dinamakan pendekatan institusionil.

Definisi ilmu politik menurut beberapa tokoh :

  • Roger F. Soltau dalam introduction to politics (ilmu politik mempelajari negara, tujuan-tujuan negara dan lembaga-lembaga yang akan melaksanakan tujuan tersebut, hubungan antara negara dengan warga negaranya serta dengan negara-negara lain)
  • J. Barents dalam Ilmu Politika (ilmu politik adalah mempelajari kehidupan negara yang merupakan bagian dari kehidupan masyarakat ; ilmu politik mempelajari negara-negara itu melakukan tugas-tugasnya)

Bidang-bidang Ilmu Politik

Dalam Contemporary Political Science, ilmu politik dibagi ke dalam 4 bidang, yaitu :

  • Teori politik : teori politik, sejarah perkembangan ide-ide politik.
  • Lembaga-lembaga politik : UUD, Pemerintah nasional, Pemerintah daerah dan lokal, Fungsi ekonomi dan sosial dari pemerintah, Perbandingan lembaga-lembaga politik.
  • Partai-partai, Golongan dan Pendapat Umum : Partai politik, Golongan dan Asosiasi, Partisipasi warga negara dalam pemerintah dan administrasi, Pendapat umum.
  • Hubungan internasional : Politik internasional, Organisasi dan administrasi internasional, Hukum internasional.

Perkembangan ilmu politik yang tercermin dalam berbagai konfrensi ilmiah :

  • Acara Kongres VII International Political Science Association tahun 1967 di Brussel yang membicarakan :
    • Metode-metode kwantitatif dan metematis dalam ilmu politik.
    • Biologi dan ilmu politik.
    • Masalah pangan dan ilmu politik.
    • Masalah pemuda dan politik.
    • Model-model dan studi perbandingan sekitar Nation Building.
    • Acara American Political Science Association tahun 1970 di Los Angeles yang membicarakan :
      • Data dan analisa (penggunaan komputer dalam kegiatan penelitian)
      • Pembangunan politik (kehidupan politik di negara-negara baru)
      • Tingkah laku badan legislatif (analisa sikap dan peranan anggota-anggota panitia-panitia kecil dalam badan-badan perwakilan)
      • Perbandingan sistem-sistem komunis dan komunikasi internasional (2 cabang ilmu hubungan internasional yang bersifat sempit)

1. Pengertian kelompok sosial

Kelompok sosial adalah himpunan dari individu-individu yang memiliki pola perilaku dan saling berinteraksi, hingga diantara mereka memiliki hubungan yang erat dan bahkan muncul adanya perasaan bersama. Semua orang / individu yang ada di dunia ini pada awalnya merupakan anggota kelompok sosial yang bernama Keluarga.

Menurut Soerjono Soekanto syarat-syarat kumpulan manusia dapat disebut sebagai kelompok sosial jika :

  1. Setiap anggota kelompok tersebut harus sadar bahwa ia merupakan sebagian dari kelompok yang bersangkutan.
  2. Ada hubungan timbal balik antara anggota yang satu dengan anggota yang lain dalam kelompok tersebut.
  3. Ada suatu faktor yang dimiliki bersama oleh anggota-anggota kelompok sehingga di antara mereka bertambah erat.
  4. Berstruktur, berkaidah dan mempunyai pola perilaku.

Tipe-tipe kelompok sosial dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa kriteria yaitu berdasarkan pada :

  1. Besar kecilnya jumlah anggota.
  2. Derajat interaksi sosial.
  3. Kepentingan dan wilayah.
  4. Berlangsungnya suatu kepentingan.
  5. Derajat organisasi.
  6. Kesadaran akan jenis, hubungan sosial dan tujuan yang sama.

2. In-group dan Out-group

Di dalam kehidupan masyarakat kita sering mendengar istilah “kami” dan “mereka”. Kelompok sosial tersebut dibuat oleh individu, dikategorikan ke dalam :

a. In-group

Apabila individu di dalam suatu kelompok mengidentifikasikan dirinya dengan kelompok sosialnya. Sikap-sikap di dalam in-group pada umumnya didasarkan pada faktor simpati dan selalu memiliki perasaan dekat dengan anggota-anggota kelompok.

b. Out-group

Apabila individu menganggap suatu kelompok menjadi lawan dari in-groupnya. Sikap dari out-group selalu ditandai dengan suatu kelainan yang berwujud antagonisme dan antipati. Hal ini sering dikaitan dengan istilah-istilah kami / kita dan mereka. Misalnya : kami adalah wartawan, sedangkan mereka adalah olahragawan, kami adalah mahasiswa sedangkan mereka adalah pelajar.

Dapat kita ketahui bahwa untuk menganggap suatu kelompok sosial merupakan In-group atau Out-group dari seorang individu adalah relatif, karena tergantung pada situasi sosial tertentu.  Munculnya perasaan In-group atau Out-group dapat merupakan dasar tumbuhnya sikap Etnosentrisme (suatu paham yang menganggap kebudayaan sendiri lebih baik daripada kebudayaan orang / kelompok lain).

3. Primary Group dan Secondary Group

Kelompok sosial yang terdapat dalam masyarakat dapat dikategorikan ke dalam :

a. Primary Group

Adalah kelompok yang ditandai dengan adanya interaksi antar anggota kelompok yang terjalin lebih intensif, lebih erat dan lebih akrab. Kelompok ini disebut juga kelompok “face to face”, hal ini karena anggota kelompok sering berdialog dan bertatap muka sehingga mereka saling mengenal lebih dekat dan lebih akrab. Dalam kelompok primer, bercorak kekeluargaan dan lebih berdasarkan pada simpati. Contohnya : keluarga, RT (Rukun Tetangga), kelompok belajar.

b. Secondary Group

Pada kelompok ini diantara anggota kelompok terdapat hubungan tidak langsung, formal dan kurang bersifat kekeluargaan. Diantara anggota kelompok bahkan tidak saling mengenal dan tidak akrab, sifatnya pun tidak permanen. Para anggota menerima pembagian kerja / tugas atas dasar kemampuan dan keahlian tertentu disamping dituntut adanya dedikasi. Contohnya : Partai politik, Perhimpunan serikat kerja, Organisasi profesi.

4. Gemeinschaft dan Gesellschaft

Gemeinschaft (paguyuban) dan Gesellschaft (patembayan) merupakan pendapat yang dikemukakan oleh Ferdinand Tonies.

a. Gemeinschaft (paguyuban)

Adalah bentuk kehidupan bersama dimana anggota-anggotanya diikat oleh hubungan batin yang murni dan berisfat alamiah serta bersifat kekal. Dasar hubungan tersebut adalah rasa cinta dan rasa kesatuan batin yang memang telah dikodratkan. Bentuk paguyuban ini dijumpai di dalam keluarga, kelompok kekerabatan, RT dan sebagainya. Gemeinschaft cenderung lebih mementingkan nilai-nilai dan norma kebudayaan daripada peraturan-peraturan individualitas, sehingga kepentingan masyarakat lebih utama dan individu harus tunduk di bawahnya. Kehidupan Gemeinschaft biasanya dapat kita jumpai pada masyarakat yang terbatas, misalnya : di desa.

  1. Gesellschaft (patembayan)

Merupakan ikatan lahir yang bersifat pokok untuk jangka waktu pendek, bersifat sebagai suatu bentuk dalam pikiran, waktu terbatas, bersifat pamrih ekonomi. Bentuk ini terdapat di dalam hubungan perjanjian berdasarkan hubungan timbal balik, misalnya ikatan para pedagang, organisasi dalam suatu pabrik / industri. Kehidupan Gesellschaft terdapat hubungan yang telah diperhitungkan untung ruginya dalam perjanjian bersama.

Ferdinand Tonies bermaksud menyesuaikan kedua bentuk kehidupan bersama manusia yang dianggap pokok itu dengan bentuk lain yang berhubungan erat dengan kepentingan asasi dari manusia itu sendiri. Menurutnya terdapat hubungan-hubungan antar manusia yang dimaksud dapat menimbulkan ikatan sosial yang berasal dari 2 keinginan pokok yaitu :

-      Wesenwillen (didasarkan pada perasaan yang timbul dari keseluruhan kehidupan yang bersifat alami). Wesenwillen melahirkan Gemeinschaft.

-      Kurwillen (terdapat tujuan-tujuan tertentu yang bersifat rasional). Kurwillen melahirkan Gesellschaft.

Ciri-ciri Gemeinschaft menurut Tonies :

-      Intimate (hubungan menyeluruh yang mesra).

-      Private (hubungan yang bersifat pribadi yaitu khusus untuk beberapa orang saja).

-      Exclusive (hubungan tersebut hanyalah untuk “kita” saja dan tidak untuk orang luar “kita”.

Tipe-tipe Gemeinschaft menurut Tonies :

-      Gemeinschaft of Blood

Ikatan yang didasrkan pada hubungan darah / keturunan. Misalnya : keluarga dan kelompok kekerabatan.

-      Gemeinschaft of Place

Terdiri dari orang-orang yang berdekatan tempat tinggalnya sehingga dapat saling tolong menolong, misalnya : RT, RW dan kelompok arisan.

-      Gemeinschaft of Mind

Terdiri dari orang-orang yang meskipun tidak mempunyai hubungan darah / tempat tinggalnya tidak berdekatan akan tetapi mereka mempunyai jiwa dan pikiran yang sama, karena adanya ideologi yang sama.

5. Formal Group dan Informal Group

a. Formal Group

Adalah kelompok-kelompok yang mempunyai peraturan-peraturan yang tegas dangan sengaja diciptakan oleh anggota-anggotanya untuk mengatur hubungan diantara mereka. Kelompok resmi ini biasanya didukung oleh AD dan ART serta ada pembagian kerja, peranan-peranan serta hirarki tertentu, misalnya : OSIS dan Partai politik.

b. Informal Group

Adalah kelompok-kelompok yang tidak mempunyai struktur dan organisasi tertentu / pasti. Pada umumnya terbentuk karena adanya pertemuan-pertemuan yang berulang kali dan hal tersebut menjadi dasar bagi bertemunya kepentingan-kepentingan dan pengalaman-pengalaman yang sama. Kelompok tidak resmi ini berstatus tidak resmi dan tidak didukung oleh AD dan ART, misalnya : klik (clique) sering ditandai adanya pertemuan-pertemuan timbal balik antar anggota (terdiri dari individu / beberapa keluarga). Sifat interaksinya berlangsung dengan saling pengertian dikarenakan adanya latar belakang pengalaman serta pandangan-pandangan yang sama.

6. Membership Group dan Reference Group

Robert K. Merton membedakan kelompok menjadi Membership group dan Reference group, yaitu :

a. Membership Group

Merupakan kelompok dimana setiap orang secara fisik sebagai anggota kelompok tertentu. Ciri paling pokok untuk menentukan keanggotaan seseorang dalam kelompok adalah bagaimana interaksinya dengan kelompok tersebut. Membedakan keanggotaan atas dasar interaksi menjadi kelompok :

-      Nominal group member

Karena seseorang tersebut masih berinteraksi dengan kelompok sosial yang bersangkutan, akan tetapi tidak intens.

-      Peripheral group member

Seolah-olah seseorang anggota kelompok tersebut sudah tidak lagi berhubungan dengan kelompoknya, sehingga kelompok tersebut tidak mempunyai kekuasaan apapun atas kelompok tersebut. Perbedaan interaksi dapat menimbulkan sub-group.

b. Reference Group

Merupakan kelompok yang menjadi ukuran bagi seseorang untuk mengidentifikasi dirinya dalam membentuk pribadi dan perilakunya. Dengan kata lain bahwa seseorang yang bukan anggota kelompok sosial yang bersangkutan mengidentifikasi dirinya dengan kelompok lain sebagai kelompok teladan.

Reference Group memiliki 2 tipe menurut Robert K. Merton :

-      Normative type (kelompok yang menentukan dasar-dasar bagi kepribadian seseorang)

-      Comparison type (kelompok yang menjadi pegangan bagi individu dalam menilai kepribadiannya)

7. Kelompok-kelompok Sosial Yang Teratur

Terdapat 2 kategori dalam kelompok ini, yaitu :

a. Kerumunan (Crowd)

Akan selalu terjadi pada semua lapisan masyarakat di kota besar, karena banyaknya berbagai macam aktivitas manusia yang dapat menimbulkan daya tarik suatu massa yang selanjutnya berkumpul pada suatu tempat tertentu. Ciri-ciri pokok kerumunan adalah berkumpulnya individu secara fisik, yang jumlah batasannya adalah selama mata dan telinga masih dapat melihat dan mendengarkan, tergolong kelompok yang bersifat sementara. Penyebabnya dikarenakan pemakaian fasilitas yang sama dalam memenuhi keinginan pribadi masing-masing, misalnya di halte menunggu bus kota serta melihat pertunjukan musik.

Abdul Sani membagi kerumunan ke dalam 2 jenis, yaitu :

-      Kerumunan Aktif

Jika ada kegelisahan dan ketegangan tertentu maka menjadi suatu dorongan subur untuk bangkitnya kerumunan aktif. Tidak adanya organisasi, pembagian kerja dan aturan-aturan tertentu dalam suatu kerumunan, maka dampaknya banyak sekali berakibat negatif / merusak. Kerumunan tidak rasional, yang ada hanyalah luapan emosi, tidak puas, kemarahan dan kejengkelan.

-      Kerumunan Ekspresif

Kerumunan yang didasari oleh luapan emosi, di samping tanpa sasaran yang jelas setelah itu sirna. Kerumunan ekspresif biasanya tidak beraksi secara kontak fisik, melainkan lebih banyak menunjukan perasaan / sikap saja, seperti : menangis, menjerit, berteriak, dan menyanyi.

Kingsley David membedakan bentuk umum dari kerumunan, yaitu :

1) Kerumunan yang berartikulasi dengan struktur sosial

-      Khalayak (penonton / pendengar yang formil merupakan kerumunan-kerumunan yang mempunyai pusat perhatian dan persamaan tujuan akan tetapi sifanya pasif. Contohnya : penonton film dan orang-orang yang menghadiri kotbah keagamaan).

-      Kelompok ekspresif yang telah direncanakan (kerumunan yang pusat perhatiannya tidak begitu penting akan tetapi mempunyai persamaan tujuan yang tersimpul dalam aktivitas kerumunan tersebut serta kepuasan yang dihasilkannya. Contoh : orang yang berpesta dan berdansa.

2) Kerumunan yang bersifat sementara (Causal Crowd)

-      Kumpulan yang kurang menyenangkan (Inconvenient aggregation)

Seperti : orang-orang antri karcis, orang-orang yang menunggu bus. Kehadiran orang lain pada kerumunan tersebut merupakan halangan terhadap tercapainya maksud seseorang.

-      Kerumunan orang-orang yang sedang dalam keadaan panik (Panic Crowd)

Yaitu orang-orang yang bersama-sama berusaha menyelamatkan diri dari suatu bahaya. Individu-individu dalam kerumunan tersebut mempunyai kecenderungan untuk mempertinggi rasa panik.

-      Kerumunan penonton (Spectator Crowds)

Terjadi karena orang-orang ingin melihat suatu kejadian tertentu. Kerumunan semacam ini hampir sama dengan khalayak penonton akan tetapi bedanya adalah bahwa kerumunan penonton tidak direncanakan, sedangkan keinginan-keinginan pada umumnya juga tidak terkendali.

3) Kerumunan yang berlawanan dengan norma-norma hokum

-      Kerumunan yang bertindak emosionil (Acting Mobs)

Bertujuan untuk mencapai suatu tujuan tertentu dengan mempergunakan kekuatan fisik yang berlawanan dengan norma-noram yang berlaku dalam masyarakat. Biasanya kumpulan orang-orang tersebut bergerak karena merasakan bahwa hak-hak mereka diinjak-injak atau karena tidak adanya keadilan.

-      Kerumunan yang bersifat immoral (Immoral Crowds)

Hampir sama dengan kelompok ekspresif tetapi bedanya bahwa yang pertama bertentangan dengan norma-norma dalam masyarakat. Contohnya : orang-orang yang sedang mabuk.

b. Publik

Sering disebut dengan khalayak umum / khalayak ramai. Publik bukan kelompok yang utuh ataupun merupakan kesatuan. Pada khalayak ramai interaksi di antara individu yang lainnya adalah dilakukan secara tidak langsung yakni melalui media komunikasi : majalah, surat kabar, radio dan televisi. Melalui media tersebut membuat suatu publik menjadi anggota besar.

Beberapa Konsep Mengenai Demokrasi

Macam-macam istilah demokrasi :

  1. Demokrasi Konstitusionil
  2. Demokrasi Parlementer
  3. Demokrasi Terpimpin
  4. Demokrasi Pancasila
  5. Demokrasi Rakyat
  6. Demokrasi Soviet
  7. Demokrasi Nasional

Semua konsep yang memakai istilah demokrasi  berarti “Rakyat Berkuasa” atau “Government or rule by the people”

Berasal bahasa Yunani demos berarti rakyat, kratos/kratein berarti kekuasaan.

Demokrasi yang dianut di Indonesia yaitu demokrasi Pancasila, masih dalam taraf perkembangan dan mengenai sifat dan ciri-cirinya terdapat berbagai tafsiran serta pandangan. Nilai pokok dari demokrasi konstitusionil cukup jelas tersirat dalam UUD 1945.

Dalam UUD 1945 terdapat 2 prinsip yang menjiwai dan mencantumkan penejelasan mengenai sistem pemerintahan negara, yaitu :

  1. Indonesia ialah negara yang berdasarkan atas hukum (Rechtsstaat) bukan berdasarkan kekuasaan belaka (Machtsstaat)
  2. Pemerintahan berdasarkan sistem konstitusionil (Hukum dasar) bukan bersifat absolutisme (Kekuasaan tidak terbatas).

Karena kedua hal tersebut maka jelas bahwa demokrasi yang menjadi dasar UUD 1945 ialah Demorkasi Konstitusionil. Corak khas demorkasi Indonesia yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yang dimuat dalam pembukaan UUD.

Perbedaan fundamentil adalah bahwa demokrasi konstitusionil mencita-citakan pemerintah yang terbatas kekuasaannya, suatu negara hukum (Rechtsstaat) yang tunduk pada Rule of Law. Demokrasi yang mendasarkan dirinya atas komunisme mencita-citakan pemerintah yang tidak boleh dibatasi kekuasaannya (Machtsstaat) dan bersifat totaliter.

Demokrasi Konstitusionil

Ciri khas demokrasi konstitusionil adalah pemerintah yang demokratis adalah pemerintah yang terbatas kekuasaannya dan tidak dibenarkan bertindak sewenang-wenang terhadap warga negaranya.

Pembatasan atas kekuasaan pemerintah yang tercantum dalam konstitusi disebut constitusional government sama dengan limited government. Demokrasi konstitusionil muncul sebagai suatu program dan sistem politik yang konkrit pada akhir abad ke-19 dan dianggap bahwa pembatasan atas kekuasaan negara sebaiknya diselenggarakan dalam konstitusi tertulis yang dengan tegas menjamin hak asasi warga negaranya.

Demokrasi bukan merupakan sesuatu yang statis, pada abad ke-20 negara demokrasi telah melepaskan pandangan bahwa peranan negara hanya terbatas pada mengurus kepentingan bersama. Sekarang dianggap bahwa negara turut bertanggung jawab atas kesejahteraan rakyat dan harus aktif berusaha untuk menaikan kehidupan warga negaranya. Gagasan ini diungkap dalam konsep mengenai Welfare State (Negara Kesejahteraan) atau Social Service State. Demokrasi abad ke-20 tidak lagi membatasi diri pada aspek politik saja namun mencakup segi-segi ekonomi sehingga menjadi demokrasi ekonomi. Perkembangan ini telah terjadi secara pragmatis sebagai hasil usaha mengatasi tantangan yang dihadapi pada abad ke-20 dan terlaksana secara revolusioner.

Demokrasi Konstitusionil dalam Abad ke-19 (Negara Hukum Klasik)

Akibat dari keinginan menyelenggarakan hak-hak politik maka timbul gagasan cara terbaik untuk membatasi kekuasaan pemerintah ialah dengan suatu konstitusi, apakah bersifat naskah atau bukan naskah. UUD menjamin hak-hak politik dan menyelenggarakan pembagian kekuasaan negara sehingga kekuasaan eksekutif diimbangi oleh kekuasaan parlemen dan lembaga-lembaga hukum.

Pada permulaan abad ke-20 gagasan mengenai perlunya pembatasan mendapat perumusan yang yuridis. Ahli hukum Eropa Barat Kontinental seperti Immanuel Kant (1724-1804) dan Friedrich Julius Stahl memakai istilah Rechtsstaat, sedangkan ahli Anglo Saxon seperti A.V Dicey memakai istilah rule of law.

Ada 4 unsur Rechtsstaat dalam arti klasik menurut Stahl :

  1. Hak-hak manusia
  2. Pembagian kekuasaan untuk menjamin hak-hak itu (di negara Eropa Kontinental disebut Trias Politica)
  3. Pemerintah berdasarkan peraturan-peraturan
  4. Peradilan administrasi dalam perselisihan

Unsur-unsur Rule of Law dalam arti klasik yang dikemukakan oleh A.V Dicey dalam Introduction to the Law the Constitusion mencakup :

  1. Supremasi aturan hukum (tidak adanya kekuasaan sewenang-wenang dalam arti seseorang hanya boleh dihukum jika melanggar hukum).
  2. Kedudukan yang sama dalam menghadapi hukum (bberlaku bagi orang biasa atau pejabat).
  3. Terjaminya hak manusia dalam UU serta keputusan pengadilan.

Demokrasi Konstitusional dalam Abad ke-20 (Rule of Law yang Dinamis)

Dalam abad ke-20 terjadi perubahan sosial dan ekonomi yang besar yang disebabkan beberapa faktor, yaitu banyaknya kecaman terhadap industrialisasi dan sistem kapitalis, tersebarnya paham sosialisme yang menginginkan pembagian kekayaan secara merata serta kemenangan dari beberapa partai sosialis di Eropa (Swedia, Norwegia dan pengaruh aliran ekonomi yang dipelopori ahli ekonomi Inggris John M. Keynes 1883-1946).

Demokrasi harus mencakup dimensi ekonomi dengan suatu sistem yang menguasai kekuatan ekonomi dan berusaha memperkecil perbedaan sosial dan ekonomi.

Syarat-syarat terselenggaranya pemerintah yang demokratis di bawah Rule of Law adalah :

  1. Perlindungan konstitusionil (menjamin hak individu dan menentukan cara memperoleh perlindungan hak yang dijamin)
  2. Badan kehakiman yang bebas dan tidak memihak
  3. Pemilihan umum yang bebas
  4. Kebebasan menyatakan pendapat
  5. Kebebasan berserikat/berorganisasi
  6. Pendidikan kewarganegaraan

Henry B. Mayo dalam buku Introduction to Democratic Theory mendefinisikan sistem politik yang demokratis ialah kebijaksanaan umum ditentukan atas dasar mayoritas oleh wakil yang diawasi secara efektif oleh rakyat dalam pemilihan berkala yang didasarkan prinsip kesamaan politik dan suasana terjaminnya kebebasan politik.

Beberapa nilai demokrasi yang dirumuskan oleh Henry B. Mayo :

  1. Menyelesaikan perselisihan secara damai dan melembaga.
  2. Menjamin terselenggaranya perubahan secara damai dalam masyarakat yang sedang berubah.
  3. Menyelenggarakan pergantian pimpinan secara teratur.
  4. Membatasi pemakaian kekerasan.
  5. Mengakui adanya keanekaragaman.
  6. Menjamin tegaknya keadilan.

Untuk melaksanakan nilai demokrasi perlu diselenggarakan beberapa lembaga, yaitu :

  1. Pemerintahan yang bertanggung jawab.
  2. Suatu DPR yang mewakili golongan.
  3. Suatu organisasi politik yang mencakup partai-partai politik.
  4. Pers dan media massa yang bebas menyatakan pendapat.
  5. Sistem peradilan yang menjamin hak dan keadilan.

Perkembangan Demokrasi di Indonesia

Perkembangan demokrasi di Indonesia telah mengalami pasang surut. Selama 25 tahun berdirinya Republik Indonesia masalah pokok yang kita hadapi ialah bagaimana dalam masyarakat yang beraneka ragam budayanya mempertinggi tingkat kehidupan ekonomi di samping membina kehidupan sosial politik yang demokratis.

Dari sudut perkembangan demokrasi sejarah Indonesia dibagi ke dalam 3 masa, yaitu :

  1. Masa Republik Indonesia I (1945-1959) masa demokrasi yang menonjolkan peran parlemen serta partai-partai sehingga dinamakan demokrasi parlementer.
  2. Masa Republik Indonesia II (1959-1965) masa demokrasi terpimpin dalam banyak aspek telah menyimpang dari demokrasi konstitusionil yang secara formil merupakan landasannya.
  3. Masa Republik Indonesia III (1965 – ) masa demokrasi Pancasila yang menunjuk pada sistem presidensil.

Rumusan Mengenai Demokrasi Pancasila

  1. Seminar Angkatan Darat II, Agustus 1966

Bidang politik dan konstitusionil :

  • Demokrasi Pancasila yang termasuk ke dalam UUD 1945 berarti menegakan kembali asas negara hukum.
  • Sosialisme Indonesia berarti masyarakat yang adil dan makmur.
  • Elan Revolusioner untuk menyelesaikan revolusi dalam mendorong Indonesia ke arah kemajuan sosial ekonomi.

Bidang ekonomi :

  • Demokrasi ekonomi sesuai asas yang menjiwai ketentuan mengenai ekonomi dalam UUD 1945 berarti kehidupan yang layak bagi semua warga negara.
  • Pengawasan terhadapa penggunaan kekayaan dan keuangan negara dan koperasi oleh rakyat.
  • Pengakuan atas hak milik perorangan.
  • Peranan pemerintah yang bersifat pembina, penunjuk jalan serta pelindung.
  1. Musyawarah Nasional III Persahi, Desember 1966

Asas negara hukum Pancasila mengandung pronsip :

  • Pengakuan dan perlindungan hak asasi yang mengandung persamaan dalam bidang politik, hukum sosial, ekonomi, kultural dan pendidikan.
  • Peradilan yang bebas dan tidak memihak.
  • Jaminan kepastian hukum dalam semua persoalan.
  1. Symposium Hak Asasi Manusia, Juni 1967

Persoalan HAM dalam kehidupan kepartaian harus ditinjau untuk mencapai keseimbangan yang wajar di antara 3 hal :

  • Adanya pemerintah yang mempunyai kekuasaan dan wibawa yang cukup.
  • Adanya kebebasan yang sebesar-besarnya.
  • Perlunya untuk membina suatu “rapidly expanding economy”

RSS Berita Gunadarma

  • ERROR: Tried to load source page, but remote server reported "404 Not Found".
Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.